2.200 Rumah di Papua Pegunungan Akan Segera Dibangun

NarayaPost – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan dukungannya terhadap rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan.

Program ini merupakan instruksi langsung Presiden RI Prabowo Subianto kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait setelah menerima audiensi Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, beberapa waktu lalu.

Menindaklanjuti perintah tersebut, Maruarar Sirait meminta dukungan dari Tito, yang kemudian menyatakan kesiapannya memberikan dukungan penuh.

BACA JUGA: KPK Tangkap 2 Tersangka Kasus Korupsi Jual Beli Gas LPG Periode 2017-2021

Pembangunan 2.200 Rumah Dibahas Langsung Usai Memperoleh Dukungan Presiden

Untuk mewujudkan program ini, Tito memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Dukungan Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan, yang digelar di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Selasa (12/8/2025).

“Hari ini kami datang ke Wamena bersama Menteri PKP dalam rangka untuk melaksanakan perintah Bapak Presiden untuk membangun 2.200 rumah di Papua Pegunungan. 2.000 untuk masyarakat dan 200 itu untuk ketua adat ya atau tokoh-tokoh masyarakat,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (13/8/2025).

Tito menjelaskan, Kementerian PKP telah memulai tahapan realisasi program, termasuk menggelar rapat teknis dan melakukan survei di seluruh kabupaten di Papua Pegunungan. Sementara itu, dukungan Kemendagri telah diwujudkan melalui koordinasi yang dipimpin Wamendagri Ribka Haluk.

Mendagri Libatkan Beberapa Pihak untuk Pembangunan 2.200 Rumah

“Ibu Ribka Haluk, Wamendagri, yang beliau juga adalah kampung beliau di sini. Dan saya minta khusus untuk turun duluan juga kita berkolaborasi membantu sepenuhnya Kementerian PKP,” ungkapnya.

Menurut Tito, program ini penting untuk segera dijalankan. Karena itu, rakor melibatkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Papua Pegunungan, para bupati, TNI-Polri, Badan Intelijen Negara Daerah (Binda), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam rapat yang berlangsung selama empat jam, dibahas sejumlah pokok penting, seperti percepatan pembangunan, tipe rumah yang akan dibangun, keamanan, kepastian lahan, serta tahapan administrasi yang sesuai aturan. Aspirasi dari para bupati, Ketua DPRP, dan peserta rapat lainnya juga turut dihimpun.

Usai Rakor, Mendagri Akan Melapor pada Presiden

Seluruh masukan tersebut akan dimasukkan ke dalam berita acara untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden. “Pesan saya agar pembangunan di Papua Pegunungan dapat berjalan lancar. Yang pertama, jaga stabilitas politik dan keamanan, itu modal terpenting,” tegas Tito.

Ia juga menekankan bahwa aturan administrasi, termasuk perencanaan dan penganggaran, harus dijalankan secara efektif dan tepat sasaran. “Dengan anggaran seminimal mungkin bisa mendapatkan hasil yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya kira itu,” tambahnya.

Rakor ini turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Wamendagri Ribka Haluk, pejabat terkait dari Kementerian PKP dan Kemendagri, serta para pejabat se-Papua Pegunungan.

BACA JUGA: Demo Besar Pati 13 Agustus 2025, 5 Tuntutan Warga

Harapan Kesejahteraan Rakyat Papua dari Pembangunan Rumah

Pemerintah menaruh harapan besar agar proyek pembangunan 2.200 rumah ini dapat menjadi titik awal peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan. Program ini diharapkan mampu memperkuat fondasi sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

Tito menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi yang solid serta komitmen menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. “Yang pertama, jaga stabilitas politik dan keamanan, itu modal terpenting,” ujarnya, seraya menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran.

Melalui sinergi yang terjalin, pemerintah optimistis pembangunan dapat diselesaikan sesuai target dan memberikan manfaat jangka panjang. Dengan anggaran yang digunakan secara efektif, diharapkan proyek ini tidak hanya menghadirkan hunian layak, tetapi juga menjadi simbol perhatian negara bagi masyarakat di Papua Pegunungan.