4 Alasan Mengapa Indonesia Harus Hengkang dari BoP

NarayaPost – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat perdana Dewan Perdamaian alias  Board of Peace (BoP), di Washington, Amerika Serikat (AS), pada 19 Februari 2026.

Rapat itu membahas penggalangan dana rekonstruksi Jalur Gaza, Palestina.

Menurut YLBHI, hal ini semakin menunjukkan kekacauan politik luar negeri Prabowo yang mereduksi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh AS dan Israel. 

YLBHI mencatat sejumlah permasalahan yang terjadi apabila Indonesia tetap bergabung dalam BoP: 

1. Mengangkangi Hukum HAM Internasional, mempermalukan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB

Donald Trump sebagai presiden BoP telah menyatakan “I don’t need International Law,” yang secara langsung menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap hukum internasional.

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia mencoreng normanya sendiri untuk patuh terhadap hukum internasional, demi menjaga kestabilan Hak Asasi Manusia di ranah Global.

Hal ini juga dapat berpengaruh pada kredibilitas diplomasi Indonesia.

2. Mengkhianati semangat dan nilai-nilai rakyat Indonesia yang selama ini memihak Palestina

Seharusnya, bergabungnya Israel dalam BoP sudah cukup menjadi alasan kuat bagi Indonesia untuk segera keluar dari BoP.

Dukungan masyarakat Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina secara historis sangat kuat dan konsisten.

Solidaritas ini berakar pada amanat konstitusi untuk menentang penjajahan dan mendukung hak penentuan nasib sendiri.

BACA JUGA: Sugiono: Indonesia Enggak Perlu Bayar Iuran 1 Miliar Dolar AS

Namun, keterlibatan Indonesia dalam BoP menciptakan kontradiksi moral, apabila partisipasi tersebut tidak secara tegas berlandaskan prinsip hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.

Selain itu, adanya wacana pengiriman ribuan TNI untuk ‘membantu’ AS dan Israel dalam melakukan demiliterisasi kepada Hamas di Palestina, memberikan preseden buruk terhadap hak Palestina sebagai sebuah negara.

3. Pengabaian prinsip akuntabilitas ICC terhadap Penjahat HAM Netanyahu

Masyarakat internasional terus menyoroti pentingnya penghormatan terhadap proses hukum di International Criminal Court (ICC) dalam konteks situasi Palestina.

Ketidakpatuhan atau pengabaian terhadap prinsip akuntabilitas internasional, termasuk terhadap mekanisme ICC, berisiko melemahkan tatanan hukum internasional yang berbasis aturan, yang juga selama ini didukung Indonesia.

Sebagai Negara Pihak pada International Covenant on Civil and Political Rights, Indonesia memiliki kewajiban untuk mendukung prinsip hak menentukan nasib sendiri dan perlindungan hak-hak sipil serta politik.

Konsistensi terhadap prinsip tersebut menuntut agar setiap bentuk kerja sama internasional tidak mengabaikan tanggung jawab atas dugaan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

4. Tidak adanya Mekanisme HAM dalam Board of Peace

Organisasi Internasional atau Regional biasanya dilengkapi mekanisme HAM khusus yang digunakan untuk memberikan batasan ruang gerak bagi negara, sesuai standar hak asasi manusia yang berlaku.

BOP tidak dibentuk berdasarkan hukum internasional dan tidak memiliki akuntabilitas serta transparansi dalam mekanisme HAM.

Setelah satu tahun Prabowo menjabat, masyarakat sipil semakin merasakan sempitnya ruang kebebasan berekspresi dan berkumpul.

BACA JUGA: BoP Cermin Tata Kelola Global Makin Transaksional

Meningkatnya laporan mengenai pembatasan ruang sipil, kriminalisasi aktivis, dan penggunaan kekuatan berlebihan terhadap peserta aksi, menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen global dan praktik domestik.

Dengan lebih aktifnya Indonesia dalam BoP dibandingkan memfokuskan diri sebagai Presiden Dewan HAM PBB, akan semakin mengabaikan prinsip-prinsip HAM internasional yang seharusnya semakin dikedepankan. 

YLBHI menilai masyarakat tidak memerlukan banyak alasan mengapa Indonesia harus segera keluar dari BoP.

Bagi YLBHI, Indonesia harus mengedepankan mekanisme dan hukum internasional yang telah berlaku, terutama saat sedang mengemban jabatan tertinggi Dewan HAM PBB.

Indonesia juga harus mendukung secara penuh kemerdekaan Palestina, bukan dengan bersanding dengan penjahat kemanusiaan.

Indonesia harus segera mengevaluasi kembali keterlibatan dalam BoP dan segera mengundurkan diri dari keanggotaannya. (*)