52.400 Ton Jagung Disalurkan ke Peternak, Harga Stabil

NarayPost – Pemerintah akhirnya menyalurkan 52.400 ton jagung kepada para peternak di berbagai daerah untuk menekan tingginya harga pakan yang dalam beberapa bulan terakhir membebani biaya produksi unggas. Langkah ini dilakukan lewat program Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) yang dikelola Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Bulog.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan penyaluran jagung ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi sektor peternakan dari gejolak harga.

BACA JUGA : Golongan Darah Bisa Melihat Risiko Kesehatan Manusia Simak

“Kami memastikan cadangan jagung yang sudah diserap pemerintah sejak awal tahun dapat dimanfaatkan untuk membantu peternak. Ini bukti pemerintah tidak tinggal diam ketika harga jagung naik tajam,” ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta.

Dalam skema ini, jagung dijual kepada peternak dengan harga Rp5.000 per kilogram di gudang Bulog, sementara hingga sampai ke tangan peternak harga maksimal ditetapkan Rp5.500 per kilogram. Selisih harga tersebut akan ditutup oleh pemerintah melalui subsidi senilai Rp78,6 miliar, dengan asumsi Rp1.500 per kilogram. Harapannya, intervensi ini bisa meredam gejolak harga pakan dan memberi napas tambahan bagi peternak yang tengah kesulitan.

Penyaluran tahap awal bahkan sudah dimulai. Sejumlah koperasi peternak unggas di Jawa Tengah dan Jawa Timur melaporkan telah menerima alokasi jagung. Salah seorang peternak ayam petelur di Blitar, Suyanto, mengaku lega dengan adanya penyaluran ini.

“Harga jagung sempat bikin kami pusing. Kalau jagung bisa ditekan, biaya pakan bisa turun. Mudah-mudahan efeknya cepat terasa,” katanya.

Data Panel Harga Pangan milik Bapanas mencatat harga jagung di tingkat peternak pada 2 Oktober turun tipis 0,64 persen, dari Rp6.687 menjadi Rp6.644 per kilogram. Meski demikian, harga itu masih lebih tinggi dibandingkan Harga Acuan Penjualan (HAP) untuk jagung dengan kadar air 15 persen, yakni Rp5.800 per kilogram. Artinya, beban biaya produksi masih cukup berat. Namun setidaknya ada indikasi penurunan setelah program ini digulirkan.

Kondisi tingginya harga jagung sebelumnya sempat membuat peternak terjepit. Jagung adalah komponen utama dalam pakan ayam, menyumbang sekitar 50 sampai 60 persen dari total biaya produksi. Jika harga jagung naik tajam, otomatis harga telur dan daging ayam ikut tertekan. Bahkan, menurut data Badan Pusat Statistik, indeks harga yang diterima peternak unggas pada September 2025 menyentuh level 126,02, tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Arief menyadari penyaluran 52.400 ton jagung ini tidak serta-merta bisa menurunkan harga secara drastis. Tetapi, menurutnya, langkah ini adalah bagian dari strategi jangka pendek untuk menstabilkan pasar.

“Kita tidak bisa hanya berharap harga akan turun dengan sendirinya. Pemerintah perlu hadir dengan instrumen konkret seperti SPHP jagung ini. Kalau distribusinya lancar dan tepat sasaran, dampaknya pasti lebih terasa,” ungkapnya.

Ekonom pertanian dari IPB, Bayu Krisnamurthi, menilai kebijakan ini tepat tetapi tetap perlu diawasi ketat.

“Kuncinya ada di distribusi. Kalau ada kebocoran, jagung yang seharusnya sampai ke peternak bisa jatuh ke tangan spekulan. Itu yang harus dihindari. Selain itu, kita juga harus memikirkan keberlanjutan. Jangan sampai cadangan terkuras habis tanpa solusi jangka panjang,” jelasnya.

Bayu juga menekankan pentingnya memperkuat produksi dalam negeri. Menurutnya, jika Indonesia terus bergantung pada intervensi cadangan atau bahkan impor, masalah harga akan selalu berulang setiap tahun.

“Kita harus bantu petani jagung meningkatkan produktivitas. Mulai dari benih, pupuk, sampai rantai pasok. Kalau supply melimpah, harga akan lebih stabil tanpa perlu intervensi besar-besaran,” tambahnya.

Sementara itu, sejumlah asosiasi peternak menyambut baik kebijakan ini, meskipun mereka berharap penyaluran bisa lebih cepat dan merata ke seluruh daerah. Ketua Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional, Hartono, menyatakan bahwa para anggotanya sudah lama menunggu langkah konkret dari pemerintah.

“Selama ini biaya pakan kami membengkak. Kalau harga jagung bisa lebih masuk akal, otomatis harga telur bisa terkendali dan masyarakat juga diuntungkan,” ujarnya.

Meski begitu, Hartono tetap menilai kebijakan ini hanya solusi jangka pendek. Menurutnya, pemerintah juga harus memikirkan diversifikasi pakan agar tidak terlalu bergantung pada jagung.

“Kenapa tidak mulai riset dan dorong alternatif pakan, misalnya dari sorgum atau singkong. Kalau terlalu bergantung pada jagung, setiap gejolak harga akan selalu jadi masalah besar,” katanya.

BACA JUGA : Ponpes Sidoarjo Ambruk, Tim SAR Akan Segera Kerahkan Alat Berat

Penyaluran jagung cadangan pemerintah ini diharapkan menjadi momentum untuk menata ulang tata kelola pangan strategis. Pemerintah dituntut tidak hanya sigap dalam merespons krisis harga, tetapi juga konsisten menggarap solusi jangka menengah dan panjang. Dengan begitu, para peternak bisa lebih tenang menjalankan usaha tanpa dihantui fluktuasi biaya pakan.

Pada akhirnya, keberhasilan program ini akan diukur dari sejauh mana harga jagung bisa turun mendekati harga acuan, dan apakah peternak benar-benar merasakan manfaatnya. Jika distribusi berjalan mulus, subsidi tepat sasaran, serta ada pengawasan ketat, maka penyaluran 52.400 ton jagung bisa menjadi langkah awal menuju stabilisasi yang lebih berkelanjutan.