Menkomdigi Tegaskan Akses Internet di Daerah 3T sebagai Bentuk Nyata Keadilan Sosial
NarayaPost – Akses internet di daerah 3T. Pemerataan akses internet kini menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam membangun keadilan sosial di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa transformasi digital nasional tak akan terwujud tanpa jaringan internet yang merata hingga ke wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T).
Hal ini disampaikan Menkomdigi saat menyapa para pelajar dan tenaga pendidik di SD Inpres 9 Halmahera Barat melalui video konferensi dalam rangkaian program “Bakti Aksi” yang dijalankan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
“Transformasi digital bukan sekadar wacana. Ini harus dimulai dari infrastruktur yang merata. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa layanan publik akan berbasis digital, dan itu harus bisa diakses hingga pos di perbatasan,” ujar Meutya, Kamis (12/6/2025).
BACA JUGA : Harga Minyak Mentah Melemah, Batu Bara dan CPO Justru Menguat
Pemerintah Dorong Pemerataan Teknologi demi Pelayanan Publik Modern
Menkomdigi menyoroti pentingnya konektivitas sebagai prasyarat utama bagi hadirnya layanan digital. Menurutnya, keadilan sosial dalam konteks era digital berarti setiap warga negara—baik yang tinggal di perkotaan maupun pelosok desa—harus memiliki peluang yang sama untuk mengakses informasi, pendidikan, dan layanan publik berbasis internet. Akses internet di daerah 3T memang sangat dibutuhkan.
Program pembangunan BTS Universal Service Obligation (USO) yang difokuskan di daerah 3T seperti Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur menjadi langkah nyata dalam mendorong inklusivitas digital.
Bukan Hanya Infrastruktur, Literasi Digital Juga Jadi Prioritas
Selain pembangunan infrastruktur, Meutya juga menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara bijak. Ia mengakui bahwa masih banyak masyarakat yang ketika sudah memiliki akses internet, belum dibekali kemampuan memanfaatkan teknologi dengan aman.
“Kita tidak ingin masyarakat hanya jadi konsumen pasif. Kita ingin mereka menjadi pengguna aktif yang cerdas dan tidak mudah terpapar konten negatif,” jelasnya.
Hal ini mencerminkan pendekatan pembangunan digital yang komprehensif, mencakup infrastruktur, edukasi, hingga pemanfaatan produktif.
Sambutan Hangat dari Daerah: Sekolah Terbantu Mengakses Pendidikan Modern
Kepala Sekolah SD Inpres 9 Halmahera Barat, Nurul, menyampaikan rasa syukurnya atas hadirnya akses internet di lingkungan sekolahnya. Ia menyebut bahwa konektivitas ini membuka peluang lebih luas bagi guru dan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring, termasuk webinar, pelatihan guru, hingga asesmen siswa.
“Kami bisa ikut pelatihan secara real-time, anak-anak bisa mengakses asesmen online. Ini sesuatu yang belum pernah kami alami sebelumnya,” ungkap Nurul penuh haru.
Tantangan Geografis Tak Jadi Penghalang
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi tantangan geografis yang kompleks dalam pembangunan infrastruktur digital. Namun, Menkomdigi menegaskan bahwa hal ini justru menjadi alasan kuat mengapa pemerataan konektivitas harus diprioritaskan.
“Pemerataan bukan soal kecepatan pembangunan, tapi soal komitmen untuk tidak meninggalkan satu daerah pun,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koneksi internet yang tidak hanya tersedia, tetapi juga memiliki kecepatan dan kestabilan yang memadai.
BACA JUGA : Tips Mengurangi Screen Time agar Hidup Lebih Seimbang
Menuju Indonesia Digital yang Inklusif
Program BTS USO dan Bakti Aksi menjadi tonggak dalam pembangunan digital yang inklusif. Pemerintah berkomitmen melanjutkan pembangunan konektivitas internet di seluruh wilayah Indonesia sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pendidikan, serta pelayanan publik yang transparan dan efisien.
Dengan semangat “Digital untuk Semua”, Indonesia bergerak menuju masa depan di mana jarak dan lokasi geografis tidak lagi menjadi penghalang untuk memperoleh hak-hak dasar sebagai warga negara.
