Prabowo Ancam Sita Penggilingan Padi Nakal: Langkah Tegas Atasi Beras Oplosan Rp100 Triliun
NarayaPost – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan pernyataan keras terhadap para pelaku usaha penggilingan padi nakal atau yang dinilai tidak patuh terhadap kepentingan nasional. Dalam sebuah acara resmi peluncuran 80.000 kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (19/7/2025), Prabowo menyebut akan mengambil langkah tegas termasuk penyitaan penggilingan padi yang “nakal” dan menyerahkannya kepada koperasi.
Ancaman ini disampaikan menyusul laporan bahwa praktik beras oplosan merugikan negara hingga mencapai Rp100 triliun per tahun. Bagi Prabowo, angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan indikasi bahwa sektor pangan nasional sedang disabotase oleh kepentingan ekonomi yang merugikan rakyat.
“Kalau tidak dikembalikan kerugiannya, ya kita sita saja penggiling-penggiling padi yang brengsek itu,” ujar Prabowo dengan nada tegas.
BACA JUGA : Aset Danantara Tembus Rp 16.311 Triliun, Prabowo Klaim Pilar Ekonomi Masa Depan
Pasal 33 UUD 1945 Jadi Dasar Hukum
Dalam pidatonya yang disiarkan melalui kanal resmi Kemenko Pangan di YouTube, Prabowo mengutip Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum untuk intervensi negara terhadap produksi pangan. Ia menegaskan bahwa beras merupakan komoditas vital yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, sehingga negara berhak mengatur dan jika perlu mengambil alih sarana produksi demi kepentingan umum.
“Kalau nggak makan beras, rakyat kita gimana? Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, dan penggilingan padi adalah bagian dari cabang produksi yang penting bagi negara,” ungkap Prabowo.
Sasar Pemain Besar yang Bermain Curang
Meski tidak menyebut nama secara spesifik, Prabowo mengindikasikan bahwa praktik curang dalam penggilingan padi melibatkan pemain-pemain besar dalam industri beras nasional. Ia pun menginstruksikan Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk melakukan investigasi menyeluruh dan membawa para pelaku ke jalur hukum jika terbukti merugikan negara.
“Saya sudah sumpah di depan rakyat untuk menegakkan undang-undang. Maka saya tidak akan diam. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk usut dan tindak,” tegasnya.
Dukung Koperasi Sebagai Solusi Alternatif
Tak hanya mengancam, Prabowo juga menawarkan solusi strategis. Jika penggilingan padi terbukti melanggar aturan dan merugikan kepentingan nasional, ia menyatakan akan menyerahkan operasionalnya kepada koperasi desa yang dianggap lebih berpihak kepada petani dan konsumen.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan kelembagaan koperasi yang kini digalakkan pemerintah. Dalam acara tersebut, 80.000 kelembagaan koperasi baru diluncurkan sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi rakyat dari desa.
“Koperasi itu milik rakyat. Kalau pengusaha curang tidak mau patuh, ya serahkan saja ke koperasi,” tambah Prabowo.
Perlindungan Petani dan Harga Gabah
Prabowo juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap petani. Ia menerima laporan bahwa harga gabah kering panen (GKP) saat ini sudah mencapai Rp6.500 per kilogram, sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Namun, ia mencurigai masih ada praktik penekanan harga oleh pelaku industri yang merugikan petani.
Dengan langkah tegas ini, Prabowo ingin memastikan bahwa distribusi keuntungan dari sektor pangan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha besar, tetapi juga dirasakan oleh petani, pelaku koperasi, dan masyarakat luas sebagai konsumen.
BACA JUGA : PKS NTB Perkuat Kader dengan Pelantikan dan Bimtek Intensif
Reaksi Publik dan Dukungan
Pernyataan Prabowo langsung menjadi sorotan publik dan menuai beragam respons. Banyak pihak dari kalangan petani dan aktivis pangan menyambut baik niat Presiden untuk melindungi sektor strategis ini. Namun, sejumlah ekonom memperingatkan bahwa langkah penyitaan harus dilakukan dengan prosedur hukum yang tepat agar tidak menimbulkan ketidakpastian usaha.
Meski begitu, arah kebijakan ini dinilai menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap prinsip keadilan ekonomi. Dengan menyasar praktik curang di sektor pangan, Prabowo berupaya menjaga stabilitas harga dan distribusi yang adil di seluruh lapisan masyarakat.
