Sejumlah Tuntutan Driver Ojol Usai Demo di Istana Jakarta

NarayaPost – Ratusan driver ojol (ojek online) kembali turun ke jalan dalam aksi bertajuk “Kebangkitan Jilid II Transportasi Online Nasional 217”, Senin (21/7/2025). Tuntutan utama mereka yakni sistem bagi hasil 90% untuk driver, dan hanya 10% untuk aplikator.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyoroti bahwa potongan aplikasi di Indonesia termasuk yang paling tinggi di kawasan Asia. Dalam orasinya di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Igun menyebut, “Indonesia menempati potongan biaya aplikasi tertinggi di Asia. Sedangkan di negara lain, yang jumlah pengemudi online-nya tidak lebih banyak dari Indonesia, itu sangat rendah.”

Ia menjelaskan, rata-rata potongan di negara Asia lain hanya berkisar antara 6–12 persen. Dengan dasar itu, permintaan agar potongan di Indonesia diturunkan ke 10% dinilainya wajar dan realistis. 

BACA JUGA: Prabowo Ancam Sita Penggilingan Padi Nakal: Langkah Tegas Atasi Beras Oplosan Rp100 Triliun

Pengajuan Potongan Driver Ojol Bukan Hal Baru 

“Contoh di negara-negara tetangga kita berlaku 6-12% atau tidak jauh dari 10%. Nah, ini ada apa? Kenapa Kementerian Perhubungan menutup komunikasi, padahal pengajuan potongan 10% ini bukan hal baru,” tegasnya.

Ironisnya, menurut Igun, dalam praktiknya aplikator bisa memotong hingga hampir 50% dari pendapatan driver. Ia pun mempertanyakan ketegasan pemerintah dalam mengatur skema yang adil. 

“Perusahaan aplikasi itu dengan 10% saja sudah bisa mendapatkan profit atau keuntungan dan bisa menjalankan operasional perusahaannya,” katanya, merujuk pada hasil kajian yang diserahkan ke Kemenhub sejak 2020.

Driver Ojol Ancam Lanjutkan Aksi

Aksi kali ini juga diiringi ancaman aksi susulan yang lebih besar. Jika tuntutan tak digubris, para driver siap melanjutkan tekanan dengan demonstrasi rutin. 

“Ini bukan aksi terakhir. Kami akan melakukan aksi lebih besar lagi bulan depan atau bulan-bulan selanjutnya sampai potongan 10 persen kami menang,” ujar Igun. “Kalau perlu setiap sebulan sekali kami siap lakukan. Dua bulan sekali pun siap,” tambahnya.

Dalam aksinya, para driver menyuarakan lima tuntutan utama:

1. Negara segera hadirkan UU Transportasi Online atau PERPPU
2. Bagi hasil 90% untuk driver dan 10% untuk aplikator adalah harga mati
3. Pemerintah diminta membuat aturan tarif pengiriman barang dan makanan
4. Audit investigatif terhadap aplikator
5. Hapus sistem “aceng”, slot, hub, multi order, sistem member, pengkotak-kotakan, dan kembalikan semua driver ke sistem reguler

Pihak Grab Buka Suara

Menanggapi gelombang demonstrasi yang dilakukan para pengemudi ojek online di Jakarta Pusat, Senin (21/7/2025), Grab Indonesia akhirnya buka suara. Grab menyatakan apresiasinya kepada para mitra yang menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. 

Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, mengatakan bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan, khususnya Kementerian Perhubungan, demi menciptakan sistem transportasi daring yang adil, berkelanjutan, dan memihak kesejahteraan semua pihak.

“Kami memahami bahwa selama lebih dari tiga tahun terakhir belum ada penyesuaian signifikan dalam biaya jasa, padahal mitra pengemudi menghadapi lonjakan biaya hidup dan operasional,” ujar Tirza dalam keterangan tertulis. 

“Grab melihat bahwa kajian penyesuaian biaya jasa merupakan langkah yang tepat untuk membangun ekosistem transportasi yang lebih adil, berkelanjutan, dan mengayomi semua pihak.”

Grab menyambut baik langkah pemerintah untuk mengevaluasi struktur biaya layanan transportasi daring. Namun, Tirza menegaskan bahwa usulan potongan komisi menjadi 10% perlu dipertimbangkan secara menyeluruh. Menurutnya, skema ini tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan dalam ekosistem yang kompleks dan kompetitif.

“Grab percaya bahwa kualitas layanan, kesinambungan dukungan, dan komitmen terhadap kesejahteraan mitra adalah faktor utama pembeda di tengah kompetisi. Oleh karena itu, kami memandang bahwa usulan penurunan komisi hingga 10% tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan,” tegas Tirza.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa komisi yang dikenakan bukan sekadar biaya penggunaan aplikasi. Dana tersebut juga digunakan untuk mendanai berbagai layanan penting, antara lain:

• Bantuan operasional 24 jam seperti GrabSupport dan tim darurat,
• Asuransi kecelakaan bagi mitra dan pengguna,
• Program edukasi melalui GrabAcademy,
• Program kesejahteraan seperti GrabBenefits, beasiswa GrabScholar, hingga pelatihan kewirausahaan.

“Grab terus berupaya menjaga keterjangkauan layanan di tengah kenaikan biaya jasa, lewat berbagai inisiatif seperti subsidi tarif, diskon, hingga program loyalitas pelanggan,” ungkapnya.

Menurut Tirza, strategi ini dirancang agar permintaan terhadap layanan tetap stabil, harga tetap terjangkau bagi masyarakat, dan penghasilan mitra pun tetap tumbuh. “Upaya ini kami lakukan agar permintaan layanan tetap terjaga, masyarakat terus dapat mengakses layanan dengan biaya yang tetap terjangkau, dan Mitra Pengemudi dapat memperoleh peningkatan penghasilan,” jelasnya.

Grab juga menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi mitra aktif pemerintah dalam membangun sistem transportasi online yang tangguh dan inklusif. “Solusi terbaik hanya bisa dicapai lewat dialog terbuka, empati terhadap kondisi masing-masing pihak, dan komitmen saling mendukung dalam jangka panjang,” kata Tirza.

Meski aksi demonstrasi berlangsung, Grab memastikan operasional tetap berjalan lancar. Data internal menunjukkan 99% mitra pengemudi tetap aktif memberikan layanan mobilitas dan pengantaran di berbagai kota di Indonesia. 

BACA JUGA: PKS NTB Perkuat Kader dengan Pelantikan dan Bimtek Intensif

“Termasuk pada saat penyampaian aspirasi berlangsung. Jika ada penyesuaian layanan karena kondisi di lapangan, sistem kami akan secara otomatis mengalihkan pesanan ke Mitra lainnya,” pungkas Tirza.

Tarik Ulur Potongan, Ujian Bagi Ekosistem Transportasi Digital

Gelombang aspirasi para driver ojol dalam aksi “Kebangkitan Jilid II” menjadi alarm keras bagi pemerintah dan aplikator untuk segera merespons persoalan kesejahteraan mitra pengemudi. Tuntutan potongan 10% bukan hanya soal angka, tapi menyangkut keadilan dan keberlangsungan profesi ribuan pengemudi di tengah naiknya biaya hidup.

Di sisi lain, aplikator seperti Grab menegaskan bahwa ekosistem transportasi daring melibatkan biaya operasional yang kompleks dan menyentuh banyak aspek layanan. Jalan tengah yang adil kini sangat dibutuhkan—melalui dialog terbuka dan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan tanpa mengorbankan keberlanjutan. Aksi ini boleh jadi bukan terakhir, namun bisa menjadi titik tolak perubahan besar dalam industri transportasi online Indonesia.