Mensesneg Pastikan Belum Ada Jatah Kursi untuk PDIP

NarayaPost – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai alokasi kursi kabinet untuk PDIP. Pernyataan itu disampaikan menanggapi sikap Megawati Soekarnoputri yang menegaskan partainya tidak akan menjadi oposisi, namun akan memberi dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai kekuatan penyeimbang.

“Belum ada pembicaraan,” ujar Prasetyo saat ditanya soal kursi parlemen untuk PDIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).

Meski ada kesan ambigu dari sikap politik PDIP yang ditangkap oleh publik, Prasetyo menilai langkah yang diambil partai berlambang banteng tersebut tetap positif. Menurutnya, mendukung pemerintahan tidak berarti harus berada di dalam struktur kekuasaan.

BACA JUGA: Bendera Merah Putih Tak Boleh Diganti dengan Bendera One Piece

Mensesneg Nilai Keputusan Mega Sesuatu yang Baik

“Apa yang disampaikan ibu Ketum Megawati di dalam Kongres PDIP juga (mendukung) pemerintah itu juga sesuatu yang baik. Tidak ada salahnya. Memang pemerintah juga butuh check and balance, butuh masukan. Enggak ada masalah,” tuturnya.

PDIP Nyatakan Sikap Dukung Pemerintahan Prabowo

Pada penutupan Kongres VI PDIP di Bali pada 2 Agustus 2025 lalu, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa PDIP tidak akan menjadi bagian dari kabinet Presiden Prabowo Subianto, namun juga tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi. Sebaliknya, ia menempatkan PDIP sebagai “partai penyeimbang konstitusional” yang akan mengawasi jalannya pemerintahan secara kritis dan konstruktif.

Megawati menyoroti bahwa dalam sistem presidensial seperti yang dianut Indonesia, istilah “oposisi” maupun “koalisi” seperti dalam sistem parlementer tidak berlaku. Ia menekankan pentingnya mendasarkan politik pada kedaulatan rakyat dan konstitusi, dan bukan praktik politik blok kekuasaan.

“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok‑blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Konstitusi adalah yang paling tinggi,” ujar Megawati saat menutup Kongres VI PDIP.

Megawati Tegaskan Partainya Dukung Kebijakan Pemerintah

Ia menegaskan bahwa PDIP akan mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat, namun juga tidak segan mengkritik kebijakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat konstitusi. Sikap ini sejalan dengan pendekatan partai yang mengedepankan moralitas politik dan kebenaran sebagaimana diwariskan oleh Soekarno.

“Kita tidak berada di dalam kabinet tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi. Kami akan bersuara lantang terhadap setiap penyimpangan dari nilai Pancasila, keadilan sosial, amanat penderitaan rakyat, dan hukum yang berkeadilan,” tandasnya.

BACA JUGA: Pesan Prabowo Disampaikan Dasco ke Megawati‑Puan

Penutup: Kepastian dari Mensesneg-PDIP Jadi Partai Penyeimbang

Sikap PDIP yang memilih tidak masuk dalam kabinet Prabowo Subianto namun juga tidak menjadi oposisi, menjadi penanda arah baru dalam dinamika politik nasional. Pernyataan Megawati Soekarnoputri yang menekankan pentingnya posisi sebagai “penyeimbang konstitusional” mencerminkan semangat demokrasi yang lebih substansial yakni demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat, bukan sekadar aliansi kekuasaan.

Di sisi lain, Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi menilai langkah PDIP itu positif dan konstruktif. Pemerintahan, menurutnya, memang memerlukan check and balance, bukan sekadar dukungan penuh atau penolakan total.

Maka, PDIP menunjukkan bahwa keberpihakan politik tidak harus diwujudkan melalui kursi kekuasaan, tetapi bisa melalui fungsi pengawasan yang menjunjung nilai-nilai konstitusi dan keadilan sosial. Ini bisa menjadi praktik politik baru yang lebih dewasa di tengah demokrasi Indonesia yang terus bertumbuh.