Tim Reformasi Kepolisian Akan Segera Dibentuk, Ada Siapa Saja?

NarayaPost – Pertemuan terjadi antara tokoh lintas agama Gerakan Nurani Bangsa dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, (11/9/2025). Tokoh-tokoh yang terdiri dari Sinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, Romo Magnis hingga Lukan Hakim Saifuddin. Pertemuan tersebut menghasilkan rencana Prabowo yang akan membentuk tim reformasi kepolisian.

Usai melakukan pertemuan selama kurang lebih 3 jam, Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom mengatakan evaluasi dan reformasi kepolisian perlu untuk dilakukan. Ia menambahkan, Presiden Prabowo menyambut baik akan hal ini.

“Tadi disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden. Tentu, akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak,” kata Gomar dalam sesi konferensi pers, Kamis, (11/9/2025).

BACA JUGA: Korupsi Izin Tambang, KPK Tetapkan Putri Eks Gubernur Kaltim

Gayung Bersambut soal Usulan Pembentukan Tim Reformasi Kepolisian

Di sisi lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan Presiden Prabowo menyambut baik usulan terkait pembentukan tim reformasi kepolisian. “Istilahnya gayung bersambut. Apa yang dirumuskan teman-teman justru itu sudah akan dilakukan Pak Presiden, terutama masalah reformasi kepolisian tadi,” urainya.

Nasaruddin menambahkan, Gerakan Nurani Bangsa berharap hal yang sama dengan apa yang ada pada pikiran Prabowo. “Terjadi penguatan dan persamaan pandangan antara Pak Presiden dengan kelompok Gerakan Nurani Bangsa ini,” pungkas Nasaruddin.

Eks Pimpinan KPK Laode M Syarief Turut Bergabung

Dalam pertemuan itu, salah satu eks Pimpinan KPK, Laode M. Syarief turut hadir. Ia mengatakan Prabowo sedang menyiapkan Keppres (Keputusan Presiden) soal tim tersebut. Meski begitu, Syarif menambahkan masih belom mengetahui konsep apa yang dibentuk oleh Prabowo. Namun, ia mengaku presiden telah menyiapkan.

“Kami belum tahu, tapi presiden mengatakan bahwa beliau telah siapkan Keprresnya dan akan diisi oleh profesional dan para mantan,” ujar Syarief kepada awak media, Kamis, (11/9/2025). Akan tetapi, sampai kini, Prabowo masih belum memberikan keterangan secara detail terkait latar belakang profesional yang dilibatkan.

“Beliau bilang dari profesional tapi tidak menyebut apa latar belakangnya dan para mantan itu mungkin mantan Kapolri atau mantan pejabat di kepolisian,” ucap dia. Untuk mengetahui lebih lanjut, Syarief meminta awak media untuk bertanya langsung pada pihak istana. “Silakan tanya pada Istana,” sambung dia.

Selain Tim Reformasi Kepolisian, Prabowo akan Bentuk Komisi Investigasi Independen

Gerakan Nurani Bangsa juga menyebut Prabowo sepakat untuk membentuk komisi investigasi independen untuk mengusut kericuhan demo yang terjadi pada bulan Agustus lalu. Itu dinyatakan oleh Lukman Hakim Saifuddin, yang mana Gerakan Nurani Bangsa menyoroti huru hara demonstrasi sampai menelan korban jiwa.

“Presiden setuju akan pembentukan itu,” urai Lukman. Selain itu, Lukman juga menyampaikan bahwa Gerakan Nurani Bangsa meminta para aktivis dan mahasiswa yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Penahanan terhadap para aktivis dan mahasiswa hanya akan mengganggu proses pendidikan mereka.

BACA JUGA: Banjir Bali Tewaskan 14 Orang-Ratusan Warga Masih Mengungsi

“Pada dasarnya, mereka adalah anak-anak kita yang mestinya mereka tidak ada dalam posisi seperti itu,” ujar Lukman menutup pernyataannya.

Tuntutan Rakyat Perlahan Terpenuhi

Upaya Presiden Prabowo dengan merespon keinginan Gerakan Nurani Bangsa memberikan isyarat bahwa tuntutan rakyat yang beberapa hari lalu diajukan oleh kalangan sipil satu-persatu akan dipenuhi. Meski masyarakat sipil belakangan apa yang dinyatakan telah melewati batas waktu, namun Prabowo seakan masih memberi harapan.

Meski demikian, saat Prabowo telah menyetujui pembentukan tim reformasi kepolisian hingga tim investigasi independen, publik tetap menunggu kepastian berlangsung. Sebab, apa yang menjadi tuntutan masyarakat benar-benar harus dilakukan oleh presiden sebagaimana tertuang dalam kata pemerintah sebagai wakil rakyat.