Respons Luhut Soal Desakan Ekonom Terkait Kondisi Indonesia

NarayaPost – Indonesia dinilai sedang berada dalam kondisi darurat ekonomi. Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan perekonomian nasional dengan menyampaikan tujuh desakan utama. Lantas, bagaimana respons Luhut?

Merespons hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengundang langsung anggota AEI ke kantornya kemarin sebagai ruang dialog terbuka. Dalam kesempatan itu, para ekonom memaparkan pandangan mereka terkait tantangan serta arah kebijakan ekonomi.

Luhut menegaskan bahwa pemerintah selalu memandang ekonom sebagai mitra strategis dalam memperkuat kebijakan. Ia juga mengajak kalangan akademisi dan ekonom untuk aktif dalam riset dan kajian isu strategis agar setiap rekomendasi berbasis data.

BACA JUGA: Harga Emas Antam Hari Ini Cetak Rekor Tertinggi

Respons Luhut: Butuh Feedback dari Semua Pihak

“Masukan Bapak dan Ibu sangat dibutuhkan, apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum. Saya butuh feedback dari Bapak Ibu semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan. Saya ucapkan terima kasih kepada para ekonom atas masukan yang diberikan,” ujar Luhut dalam keterangan resminya, Sabtu (13/9/2025).

Dalam pertemuan tersebut, para ekonom menekankan perlunya deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi yang dinilai masih menjadi hambatan besar bagi investasi.

“Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan kami secara langsung. Ini adalah diskusi yang produktif dan kami berharap agar desakan yang disusun perlu dijadikan pertimbangan pemerintah untuk pembuatan kebijakan ke depannya dan diskusi seperti ini dapat dilakukan secara berkala,” ungkap perwakilan AEI, Jahen F. Rezki.

Pemerintah Telah Lakukan Sejumlah Langkah

Menanggapi hal itu, Luhut menyebut pemerintah telah melakukan sejumlah langkah sesuai desakan ekonom, termasuk mendorong deregulasi sebagai kunci penciptaan lapangan kerja, mempercepat digitalisasi melalui sistem Online Single Submission (OSS), hingga negosiasi relokasi perusahaan garment dan alas kaki yang berpotensi menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja negara dan penerimaan melalui digitalisasi, misalnya lewat proyek percontohan digitalisasi penyaluran bantuan sosial.

Tujuh Desakan Utama AEI

AEI sendiri menaungi 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi, dengan tujuh desakan utama yang mereka sampaikan: (1) memperbaiki misalokasi anggaran dan mengurangi belanja populis Rp1.414 triliun (37,4% APBN 2026); (2) mengembalikan independensi serta transparansi lembaga negara agar bebas dari intervensi politik;

(3) menghentikan dominasi negara yang melemahkan ekonomi lokal dan menyingkirkan UMKM serta sektor swasta; (4) melakukan deregulasi kebijakan dan perizinan, termasuk mencabut aturan diskriminatif seperti TKDN dan kuota impor; (5) memprioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan melalui perlindungan sosial adaptif dan pemberdayaan UMKM;

(6) mengembalikan kebijakan berbasis bukti serta menghentikan program populis yang mengganggu kestabilan fiskal; dan (7) meningkatkan kualitas institusi, memperkuat tata kelola negara, serta memberantas konflik kepentingan maupun praktik rente.

BACA JUGA: Menkeu Purbaya Sebut Akan Guyur Rp 200 Triliun ke Enam Bank

Langkah Konkrit Melalui Respons Luhut

Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah akan terus membuka ruang dialog dengan para ekonom sebagai mitra strategis. Ia menyatakan berbagai masukan yang diberikan AEI akan menjadi pertimbangan penting dalam menyusun arah kebijakan ekonomi ke depan.

Langkah-langkah seperti deregulasi, digitalisasi, hingga penciptaan lapangan kerja baru disebutnya sebagai bukti nyata bahwa pemerintah berupaya menyesuaikan diri dengan tantangan dan desakan yang disampaikan. Pun, keterbukaan Luhut menerima diskusi dengan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) patut diacungi jempol.

Setelah proses diskusi ini, Ekonom akan merasa diperhatikan tentang apa yang mereka mau, termasuk memberikan tuntutan, ingin adanya kebijakan dengan berbasis data serta meningkatkan kualitas institusi hingga memberantas konflik kepentingan.