Tanya Soal MBG, Kartu Pers Wartawan CNN Dicabut Istana

NarayaPost – Kartu identitas liputan Istana milik seorang jurnalis CNN Indonesia dicabut setelah ia tanya soal MBG kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaan itu disampaikan tepat sesaat setelah Presiden tiba di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu, 27 September 2025, usai lawatan luar negeri.

Beberapa sumber yang mengetahui kejadian tersebut menyebutkan, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden melarang wartawan Istana untuk mengajukan pertanyaan selain terkait kunjungan Prabowo. Dalam door stop yang dilakukan, Prabowo didampingi Wakil Presiden hingga sejumlah menteri setelah datang usai melawat ke sejumlah negara dalam sidang PBB.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga memaparkan pertemuannya dengan sejumlah kepala negara dalam sidang Majelis Umum PBB. “Saya kira pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB diterima dengan positif oleh banyak pemimpin,” kata Prabowo.

BACA JUGA: Negara Barat Mendapat Kecaman Netanyahu

Tanya Soal MBG Dianggap Keluar Konteks

Usai memberikan keterangan, Prabowo berbalik meninggalkan awak media. Namun, seorang reporter CNN Indonesia melontarkan pertanyaan apakah Presiden memberi instruksi khusus kepada Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai MBG, terlebih kasus keracunan program itu semakin meluas di berbagai daerah.

Prabowo lalu menghentikan langkahnya dan menegaskan, “Saya memonitor perkembangan itu. Habis ini, saya akan panggil langsung Kepala BGN dan beberapa pejabat,” kata Prabowo menjawab pertanyaan jurnalis CNN tersebut. Disana, ada reporter media lain pula yang turut merekam.

Pihak Istana Sampaikan Keberatan

Menurut sejumlah narasumber dari informasi yang dihimpun, reporter CNN Indonesia yang menanyakan soal MBG kemudian dipanggil oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. Pihak Biro Pers menyampaikan keberatan, menilai pertanyaan tersebut tidak sesuai konteks.

Tak lama setelah itu, kartu liputan Istana milik reporter tersebut resmi dicabut. Padahal, kartu tersebut merupakan akses khusus yang hanya diberikan kepada jurnalis yang tergabung dalam media tertentu, dan tanpa kartu itu, wartawan tidak dapat memasuki area Istana.

Kasus Pencabutan Kartu Pers Jadi Masalah Serius

Kasus pencabutan kartu liputan reporter CNN Indonesia setelah bertanya soal program makan bergizi gratis (MBG) menimbulkan diskusi serius mengenai batasan kerja jurnalistik di lingkungan Istana. Padahal, tugas utama jurnalis adalah mengajukan pertanyaan yang relevan dengan kepentingan publik.

Pun, termasuk ketika isu tersebut sensitif atau menyinggung kebijakan pemerintah. Keberadaan media bukan semata untuk menyampaikan informasi resmi, melainkan juga untuk melakukan fungsi kontrol dan mengawasi jalannya kekuasaan.

Dalam konteks demokrasi, kebebasan pers menjadi salah satu pilar fundamental yang tak bisa dinegosiasikan. Pers berperan sebagai penyambung suara masyarakat, memastikan kebijakan publik diawasi secara kritis, dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

BACA JUGA: Evaluasi MBG Harus Dilakukan, DPR Minta Utamakan Keselamatan

Ketika seorang wartawan dibatasi untuk bertanya, apalagi hingga dikenai sanksi administratif seperti pencabutan kartu liputan, maka publik kehilangan salah satu instrumen penting untuk memperoleh informasi yang jujur dan transparan. Hal ini berpotensi mencederai prinsip akuntabilitas yang justru seharusnya dijaga oleh pemerintah.

Lebih jauh, kebebasan pers tidak boleh dipahami sebagai ancaman, melainkan sebagai mitra dalam memperkuat demokrasi. Pertanyaan-pertanyaan kritis yang diajukan wartawan seyogianya dianggap sebagai bagian dari mekanisme check and balance yang sehat.

Menutup ruang bagi jurnalis sama dengan membatasi akses masyarakat terhadap kebenaran. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk lembaga negara, untuk menjaga iklim kebebasan pers agar tetap hidup.