Bawa Isu Kemerdekaan, Delegasi Papua dan Aceh Guncang Forum PBB
NarayaPost– Delegasi masyarakat adat dari Papua, Aceh, dan Maluku hadir di Forum PBB dan bawa isu kemerdekaan. Tulisan “FREE MALUKU” memicu sorotan dunia dan respons pemerintah Indonesia.
Sidang Forum PBB Dikejutkan Delegasi Papua dan Aceh yang Bawa Isu KemerdekaanPada 21 April 2025, Forum Permanen PBB untuk Isu Masyarakat Adat (UNPFII) dibuka di Markas Besar PBB, New York. Sidang ke-24 forum ini menjadi sorotan global ketika delegasi masyarakat adat dari Papua, Aceh, dan Maluku hadir mengenakan pakaian adat, serta secara terbuka bawa isu kemerdekaan.Satu momen yang paling mencolok adalah ketika salah satu perwakilan dari Maluku mengangkat kertas bertuliskan “FREE MALUKU” saat berlangsungnya sidang. Aksi ini langsung memantik perhatian dunia dan dinilai sebagai simbol kuat atas keinginan sebagian masyarakat adat untuk menyuarakan aspirasi pemisahan diri dari Indonesia.
Pemerintah Indonesia Keberatan atas Delegasi yang Bawa Isu Kemerdekaan
Pemerintah Indonesia merespons dengan mengajukan keberatan resmi kepada penyelenggara forum. Dalam pernyataannya, pemerintah menegaskan bahwa aksi membawa tulisan “FREE MALUKU” dalam sidang PBB mencederai kedaulatan dan tidak mencerminkan suara resmi masyarakat Indonesia.
Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa forum ini seharusnya digunakan untuk memperjuangkan hak-hak sosial dan budaya masyarakat adat, bukan untuk menyuarakan agenda separatis. Meski demikian, pemerintah belum mengonfirmasi apakah akan mengambil langkah hukum atau diplomatik terhadap para peserta yang terlibat.
BACA JUGA: Fakta di Balik Aksi Separatis di Forum PBB
Forum PBB Jadi Panggung Internasional Aspirasi Kemerdekaan
Forum UNPFII adalah wadah resmi PBB yang mendengarkan suara masyarakat adat dari seluruh dunia. Tema tahun ini menyoroti pelaksanaan Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat, termasuk soal penentuan nasib sendiri. Delegasi dari Maluku, Papua, dan Aceh tampaknya memanfaatkan forum ini untuk bawa isu kemerdekaan ke mimbar internasional.
Tulisan “FREE MALUKU” menjadi bentuk simbolik yang mencerminkan perjuangan panjang sebagian masyarakat Maluku yang ingin menghidupkan kembali wacana Republik Maluku Selatan (RMS), gerakan yang sejak tahun 1950 telah dianggap ilegal oleh pemerintah Indonesia.
Risiko Diplomatik dan Kekuatan Diplomasi Akar Rumput
Tindakan bawa isu kemerdekaan dalam forum internasional jelas memiliki risiko tinggi. Di satu sisi, ini menandai keberanian masyarakat adat dalam menyuarakan ketidakpuasan mereka. Namun di sisi lain, langkah ini berpotensi memengaruhi citra Indonesia di panggung global, terutama terkait isu HAM dan otonomi daerah.
Berbagai aktivis internasional menyatakan dukungan terhadap delegasi yang berbicara atas nama masyarakat adat. Mereka menyebut ini sebagai bentuk “diplomasi akar rumput” yang menggugat dominasi negara atas wilayah adat.
Tulisan “FREE MALUKU” di forum PBB bukan hanya selebaran kertas—ia adalah simbol perlawanan, seruan perubahan, dan cerminan konflik sejarah yang belum selesai. Bawa isu kemerdekaan ke ruang internasional adalah strategi yang kini tak bisa diabaikan oleh pemerintah Indonesia.
