NarayaPost – Donal Trump mengumumkan rencana perdamaian 20 poin yang mencakup gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza. Israel telah menyetujui rencana tersebut, yang juga menetapkan bahwa Hamas harus menyerahkan senjata dan melepaskan sandera dalam jangka waktu tertentu.
Namun hingga kini, Hamas menyatakan belum menerima salinan resmi dari rencana tersebut dan belum memberikan persetujuan formal. Beberapa pejabat Hamas mengatakan bahwa mereka sedang mempelajari proposal tersebut melalui mediator seperti Qatar dan Mesir, tetapi belum ada keputusan yang diumumkan publik.
BACA JUGA : Kementerian Transmigrasi Akan Perbanyak Kesempatan Warga RI ke Jepang
Namun, Trump juga menegaskan bahwa jika Hamas menolak untuk menyepakati poin-poin yang telah dirancang dalam kesepakatan tersebut, maka Israel memiliki hak penuh untuk melanjutkan operasi militernya, dan akan tetap mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat. Ia menyampaikan pernyataan ini dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, seraya menyebut bahwa keamanan Israel tetap menjadi prioritas utama bagi Washington. Hingga kini, pihak Hamas belum mengeluarkan tanggapan resmi terhadap rencana tersebut, yang memicu kekhawatiran akan berlanjutnya eskalasi kekerasan di Gaza.
Donal Trump mengumumkan rencana usulan yang mendapat sambutan baik dari Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel yaitu dengan menyatakan bahwa langkah itu sejalan dengan tujuan keamanan Israel. Dalam konferensi pers bersama Trump, ia menyebut bahwa Israel “menerima syarat-syarat” dalam rencana tersebut sebagai upaya menuju stabilitas. Reuters mencatat bahwa Netanyahu menyebut bahwa rencana itu mencakup elemen-elemen seperti pembebasan sandera dan penarikan pasukan syarat yang dianggap sesuai dengan prioritas strategis Israel.
Tetapi Netanyahu juga memperingatkan apabila Hamas menolak untuk menyetujui rencana itu, Israel siap mengambil tindakan sepihak. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa Israel “will finish the job” kalau kesepakatan tidak diterima, menunjukkan kesiapan untuk melanjutkan operasi militer tanpa bergantung pada persetujuan Hamas.
Qatar sebagai mediator aktif menyuarakan dorongan kuat agar Israel merespons proposal gencatan senjata yang telah diterima Hamas. Juru bicara Kemenlu Qatar, Majed al‑Ansari, menyatakan bahwa meskipun Hamas sudah menyetujui rancangan gencatan senjata, Israel hingga kini belum memberikan jawaban resmi, baik penerimaan, penolakan, maupun alternatif. Al‑Ansari menekankan bahwa “bola kini ada di ruang Israel” dan menyeru komunitas internasional agar memberi tekanan terhadap Israel untuk merespons segera.
Beberapa negara Arab dan aktor internasional dilaporkan mempertimbangkan peran diplomatik tambahan untuk meyakinkan Hamas agar menyetujui kesepakatan. Contohnya adalah Qatar dan Mesir yang sejak awal konflik mengambil posisi sebagai mediator antara Israel dan Hamas, mengusulkan gencatan senjata sementara dan pertukaran sandera sebagai bagian dari solusi jangka pendek.
BACA JUGA : Menyusuri Pesona Bromo: Negeri Awan di Puncak Jawa Timur
Sementara itu dikutip dari Reuters, pihak Hamas dan pemimpin Palestina di Gaza menyatakan bahwa rencana gencatan senjata yang diajukan oleh Trump dianggap terlalu sepihak dan memberatkan Palestina. Mereka menegaskan bahwa perdamaian sejati tidak bisa dicapai jika syarat‑syarat yang menguntungkan Israel semata seperti pelucutan senjata Hamas, pembebasan sandera dengan tuntutan tinggi, dan penarikan pasukan Israel bersyarat yang menjadi prasyarat mutlak. Hamas menyatakan bahwa mereka belum menerima versi final proposal itu secara resmi dan harus mengkaji konsekuensi bagi rakyat Palestina sebelum memutuskan.
Donal Trump mengumumkan rencana 20 poin cukup memberikan banyak respon dari berbagai negara. Dengan kondisi kemanusiaan di Gaza yang terus memburuk akibat konflik berkepanjangan, rencana gencatan senjata ini muncul sebagai tawaran baru dalam krisis yang tampak tak kunjung usai. Namun keberhasilan rencana ini sangat bergantung pada kesediaan Hamas untuk berkompromi dan komitmen Israel serta negara-negara pendukung untuk mewujudkan syarat-syarat perdamaian secara adil.