Wacana Menkes Update Kasus MBG Secara Rutin, Mirip COVID-19 Dulu

NarayaPost – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendapatkan mandat untuk memperbaiki sistem pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait kasus keracunan pangan. Wacana Menkes itu berencana membuat laporan semacam kasus COVID-19 pada beberapa tahun lalu.

Wacana Menkes Buat Laporan Harian-Mingguan

Ia menegaskan tidak menutup kemungkinan ke depan pencatatan laporan keracunan MBG akan dibuat serupa dengan laporan COVID-19 harian maupun mingguan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk standarisasi pelaporan angka, sebagaimana hasil rapat koordinasi lintas kementerian pada Kamis (2/10/2025). 

“Kita akan menggunakan angka sistem laporan yang sekarang sudah terjalin untuk keracunan pangan dari puskesmas dan Dinkes, baik apakah itu setiap hari, setiap minggu ada dan angkanya akan dikonsolidasikan antara BGN dan Kemenkes,” ujarnya. Ia menambahkan, “Kalau perlu misalnya ada update harian mingguan bulanan seperti yang dulu kita lakukan saat COVID-19,” imbuhnya.

BACA JUGA: Muncul Usulan Kata ‘Gratis’ pada Makan Bergizi Gratis Agar Dihilangkan

Menko Zulhas Tegaskan Prabowo Terus Gerak Cepat

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah akan terus bergerak cepat dalam merespons laporan keracunan pangan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. 

“Pemerintah terus menerus memastikan program MBG berjalan aman layak sesuai SOP dan tepat sasaran MBG adalah hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul masa yg akan datang,” jelasnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menambahkan, “Program bapak presiden mendasar besar dan itu memberikan dampak yang luas juga tantangannya tidak ringan, karena memang ruang lingkupnya cukup besar,” tambah Zulhas.

Menkes Juga Usul Isu Keamanan Pangan Masuk Pelajaran Wajib Siswa

Lebih lanjut, Budi mengusulkan agar isu keamanan pangan dan gizi masuk sebagai pelajaran wajib di sekolah. Menurutnya, hal ini penting agar anak-anak dapat memahami makanan yang layak konsumsi sekaligus mencegah keracunan.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, ia menyebut langkah ini sejalan dengan upaya pencegahan keracunan MBG. “Sejak dulu waktu stunting kan sudah bikin Kurikulum Merdeka-nya sama Pak Nadiem. Beberapa kurikulum kesehatan dibikin bersama-sama dengan Mendikdasmen (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) dulu yang kita masukan ke Kurikulum Merdeka Belajar, sehingga mendidik anak-anak kita mengenai gizi dan keamanan makanan,” kata Budi.

Komunikasi Menkes dengan Mendikdasmen

Budi telah berkomunikasi dengan Mendikdasmen Abdul Mu’ti dan mengusulkan agar materi tersebut tidak hanya bersifat pilihan, melainkan wajib. “Nah, saya sudah ngomong sama Menteri Dikdasmen kalau bisa yang mengenai pangan dan gizi dimasukin bukan hanya Merdeka Belajar, itu kan bisa pilih, nanti masuknya sebagai wajib,” jelasnya.

Dengan begitu, menurutnya, pencegahan keracunan bisa dilakukan secara berlapis, tidak hanya bergantung pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Budi juga mendorong keterlibatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) untuk memperkuat pengawasan MBG.

Ia menilai UKS yang selama ini difokuskan sebagai tempat pendidikan dan pembinaan juga bisa difungsikan membantu pengawasan di sekolah. “Supaya nanti anak-anak juga tahu nggak usah diajari gurunya ‘pak, kalau ini sudah nggak sehat nih, jadi saya nggak makan’ dan melaporkannya, sehingga fungsi kontrolnya lebih baik lagi,” imbuhnya.

BACA JUGA: Monitoring KPK untuk Cegah Adanya Kasus Korupsi, Ada Dugaan Kebocoran Anggaran!

Lebih jauh ia mencontohkan, “Misalnya, nanti kita ajarin UKS kalau menerima makanan dilihat dulu. Ada warna yang aneh nggak, ada bau yang aneh nggak, ada lendirnya nggak, ini kita mau ajarin. Sehingga nanti kalau masuk, bisa mencegah nggak usah dimakan duluan,” tegasnya.

Usulan untuk Perbaikan Program Makan Bergizi Gratis

Mulai dari wacana penghitungan kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis hingga materi mengenai pangan dan gizi, menegaskan Menteri Kesehatan terus berupaya untuk menjaga program prioritas agar tetap berjalan, namun dilakukan perbaikan sampai pada titik mendasar.

Berbagai wacana Menkes, termasuk berkomunikasi dengan Mendikdasmen, menjadi komitmen penting stakeholder sebagai bentuk memperbaiki citra pemerintah, juga perlahan membawa program prioritas tersebut menjadi lebih bernilai bagi anak-anak serta mampu membantu mendongkrak perekonomian melalui sektor kerja.