MPR Imbau Kaderisasi Politik Harus Berdasar pada Iman-Akhlak

NarayaPost – Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menekankan pentingnya pembangunan sistem kaderisasi partai politik yang berlandaskan pada nilai-nilai iman, takwa, dan akhlak mulia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.

Ia menilai bahwa pendidikan politik harus ditempatkan dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat konstitusi. Karena itu, menurutnya, sistem kaderisasi tidak hanya berfokus pada pelatihan keterampilan politik, tetapi juga harus membentuk manusia yang berkarakter, berakhlak, dan memiliki integritas tinggi.

Pesan tersebut disampaikan Johan dalam Sarasehan MPR RI yang diselenggarakan di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu. Kegiatan tersebut mengangkat tema “Kaderisasi sebagai Jalan Peradaban: Meneguhkan Amanat Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945 dalam Pendidikan Politik Islam dan Kebangsaan” dengan subjudul “Dari iman dan takwa lahir kader berilmu, berakhlak, dan berkontribusi untuk Indonesia.”

BACA JUGA: Banjir Dahsyat di Meksiko: Puluhan Tewas dan Infrastruktur Hancur

MPR Sebut Kaderisasi Adalah Pendidikan Politik Iman & Akhlak

Menurut Johan, “Kaderisasi adalah pendidikan politik yang menanamkan nilai iman dan akhlak. Dari sana lahir kader yang bukan hanya pandai berpolitik, tapi juga siap mengabdi dan memberi manfaat bagi bangsa,” ujarnya dalam keterangannya pada Minggu (12/10/2025).

Sarasehan tersebut dihadiri berbagai kalangan seperti tokoh masyarakat, pembimbing kader, akademisi, mahasiswa, serta organisasi kepemudaan dan keagamaan. Dalam diskusi, para peserta menyoroti perlunya sistem kaderisasi yang berjenjang dan terkelola dengan baik agar menjadi bagian dari pendidikan nasional dalam membentuk generasi berkarakter Pancasila.

Johan juga menegaskan bahwa Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar moral bagi lembaga, termasuk partai politik, dalam melaksanakan fungsi pendidikan. Ia menyebut partai politik sebagai ruang strategis untuk mendidik warga negara mengenai hak, tanggung jawab, dan etika berpolitik dalam bingkai kebangsaan dan keimanan.

Dorong Pendidikan Politik Hidup dari Nilai-Nilai Pancasila

Lebih lanjut, Johan menyampaikan bahwa, “MPR RI melalui program sosialisasi Empat Pilar terus mendorong agar pendidikan politik dihidupkan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kaderisasi harus menjadi bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana cita-cita konstitusi.”

Kegiatan ini juga menjadi sarana penguatan nilai kebangsaan di daerah serta menunjukkan bahwa pendidikan politik berbasis iman dan takwa mampu melahirkan pemimpin yang berilmu dan berkontribusi nyata bagi bangsa. Selain itu, Johan turut menegaskan bahwa kader tidak hanya cerdas berpikir, tetapi juga memegang prinsip yang teguh.

BACA JUGA: 4 Tren Jalan Kaki Viral, Termasuk Japanese Walking

Sebagai penutup, Johan mengajak seluruh peserta untuk menjadikan kaderisasi sebagai gerakan mencerdaskan bangsa yang berakar pada nilai spiritual dan moral. “Kita ingin lahir kader yang bukan hanya cerdas berpikir, tetapi juga bersih hati dan teguh prinsip. Dari iman dan takwa, lahirlah kader yang berilmu, berakhlak, dan berkontribusi untuk Indonesia,” pungkasnya.

Kaderisasi Jadi Jawaban Cetak Generasi yang Berkarakter

Melalui kegiatan sarasehan tersebut, Johan Rosihan menegaskan kembali pentingnya kaderisasi sebagai sarana mencetak generasi baru yang berkarakter serta berpijak pada nilai iman, takwa, dan akhlak mulia. Ia menilai bahwa pendidikan politik tidak boleh berhenti pada aspek teknis, tetapi harus menjadi gerakan moral yang menumbuhkan integritas dan kecintaan terhadap bangsa.

Johan berharap, dari proses kaderisasi yang berlandaskan spiritualitas dan nilai kebangsaan ini, akan lahir pemimpin yang berilmu, berakhlak, serta mampu memberi kontribusi nyata bagi Indonesia, sejalan dengan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.