Trump Tandatangani Deklarasi Perdamaian Gaza

NarayaPost – Trump tandatangani deklarasi perdamaian Gaza, menandakan adanya janji era baru  di Timur Tengah. Deklarasi perdamaian Gaza dilaksanakan Senin (13/10/2025) pada pertemuan puncak di Sharm el‑Sheikh, Mesir, yang dihadiri oleh negara-negara regional seperti Mesir, Qatar, dan Turki sebagai penjamin kesepakatan. Dalam acara tersebut, Trump menyebut hari itu sebagai “hari luar biasa bagi Timur Tengah,” dan menegaskan bahwa dokumen deklarasi akan merinci aturan dan mekanisme untuk menguatkan gencatan senjata serta memulai fase pemulihan kawasan.

Deklarasi yang ditandatangani tersebut menyertakan komitmen para pihak untuk menghormati Trump Peace Agreement setelah lebih dari dua tahun konflik yang merusak Gaza secara luas. Dikutip dari The White House, Trump menyertakan nama-nama negara penjamin dalam dokumen itu dan menegaskan bahwa perdamaian yang “makin nyata” harus dibangun melalui dialog dan kerja sama antar negara. Di sisi lain, pertemuan puncak ini digelar setelah Israel dan Hamas melakukan pertukaran sandera dan tahanan. Hamas membebaskan 20 sandera hidup, dan Israel membebaskan sekitar 1.968 tahanan Palestina berdasarkan layanan penjara dari Israel.

BACA JUGA: Lima Perempuan Ini Buktikan Cantik Bukan Cuma Dinilai dari Bentuk Tubuh

Pernyataan Trump dan Penafsiran Kontroversial

Trump menyebut hari penandatanganan deklarasi perdamaian Gaza sebagai “hari yang luar biasa” bagi Timur Tengah. Dalam pidatonya, Trump mengungkap bahwa deklarasi tersebut akan merinci “aturan dan regulasi serta banyak hal lain” terkait pelaksanaan gencatan senjata dan fase transisi yang disepakati. Ia juga menegaskan bahwa konflik selama ini harus ditutup dan pihak-pihak harus bergerak menuju perdamaian jangka panjang, bukan sekadar jeda sementara.

Namun, di tengah sorotan internasional, Trump juga menyatakan bahwa Hamas telah diberi wewenang sementara untuk menjalankan operasi keamanan internal di Gaza pasca gencatan senjata termasuk menekan aksi perampokan dan menjaga ketertiban di tengah kekacauan pascakonflik. Pernyataan ini memicu spekulasi bahwa Trump memberi ruang lebih besar kepada Hamas dalam aspek tertentu, meskipun deklarasi perdamaian mencantumkan persyaratan pelucutan senjata.

Sikap Israel dan Palestina Pasca Trump Tandatangani Deklarasi

Israel menyambut gencatan senjata yang disepakati sebagai langkah strategis untuk mengatur kembali posisi militernya di Gaza dan mengurangi tekanan internasional. Dalam pernyataan resmi, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memuji proses pembebasan sandera yang dilakukan sebagai “momen kebahagiaan luar biasa” dan menyatakan bahwa negara itu akan tetap waspada terhadap kemungkinan gangguan keamanan. Israel juga memulai pembebasan tahanan Palestina lebih dari 1.900 orang dilepaskan sebagai bagian dari kesepakatan sebagai imbalan atas 20 sandera Israel yang dibebaskan.

Selanjutnya pada pihak Palestina, khususnya kelompok Hamas di Gaza dan warga sipil pendukungnya menunjukkan reaksi gencatan senjata dibarengi harapan dan kewaspadaan. Pernyataan dari Hamas menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk mematuhi kesepakatan asalkan Israel juga menghormati semua syarat, termasuk pembebasan tahanan Palestina secara menyeluruh. Dikutip dari Al Jazeera / AP, Warga Gaza menyambut pembebasan tahanan dengan perayaan dan sorak-sorai, mengungkapkan rasa lega setelah masa konflik yang panjang. Namun, kekhawatiran tetap tinggi tentang implementasi jangka panjang, terutama soal pemulihan wilayah, akses bantuan kemanusiaan, dan stabilitas pemerintahan di Gaza dalam masa transisi.

Tantangan serta Kritik atas Deklarasi Trump

Meski deklarasi mendapat sambutan antusias dari Trump dan negara-negara penjamin, sejumlah pihak menyatakan keprihatinan terhadap kelangsungan implementasinya. Kendala besar muncul dari pertanyaan seputar pelucutan senjata Hamas dan struktur pemerintahan Gaza pasca konflik, aspek-aspek yang belum terselesaikan secara jelas dalam dokumen deklarasi. Beberapa kritikus menilai bahwa deklarasi tersebut terlalu bergantung pada peran dominan AS dan penjamin regional, serta kurang memberi ruang bagi suara Palestina dalam menentukan masa depan pemerintahan lokal.

BACA JUGA: Ratusan Ribu Fresh Graduate Sudah Daftar Magang Digaji UMP 2025

Selain itu, organisasi HAM dan aktivis memperingatkan bahwa meskipun deklarasi menyebutkan “perlindungan hak asasi manusia,” hal tersebut tidak cukup tanpa mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban internasional yang kredibel. Ada juga kekhawatiran bahwa deklarasi dapat digunakan sebagai legitimasi baru bagi peran militer ataupun intervensi eksternal di Gaza. Dalam konteks tersebut, efektivitas deklarasi akan sangat bergantung pada kepatuhan semua pihak terhadap tahap demi tahap rencana perdamaian, serta dukungan lembaga internasional untuk memantau, menegakkan, dan mendukung implementasi.

Gencatan senjata yang tengah berlangsung antara Israel dan Palestina menjadi titik krusial dalam konflik berkepanjangan yang telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan menghancurkan infrastruktur penting di Gaza. Meskipun perjanjian tersebut membuka ruang untuk jeda kemanusiaan, pembebasan tahanan, dan distribusi bantuan, etapi situasi di lapangan masih rentan dandapat berubah sewaktu-waktu. Stabilitas jangka panjang sangat bergantung pada komitmen kedua belah pihak serta tekanan diplomatik dari komunitas internasional agar perjanjian ini tidak hanya menjadi jeda sementara, melainkan langkah awal menuju penyelesaian konflik yang lebih adil dan berkelanjutan.