Pakistan dan Afghanistan Sepakati Gencatan Senjata 48 Jam

NarayaPost-Pakistan dan Afghanitan sepakati untuk melakukan gencatan senjata smentara selama 48 jam setelah beberapa hari bentrokan paling serius di perbatasan dalam beberapa tahun terakhir. Gencatan ini mulai berlaku sejak pukul 6:00 sore waktu Pakistan (13:00 GMT) dan diumumkan secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri Pakistan. Bentrokan sebelumnya menyebabkan setidaknya puluhan orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka di kedua sisi perbatasan, khususnya di wilayah Chaman dan Torkham yang merupakan titik strategis jalur perdagangan utama. Melalui pernyataannya, pemerintah Pakistan dan Afghanistan menyampaikan komitmen untuk menahan diri serta menjalankan dialog diplomatik demi mencegah eskalasi lebih lanjut yang bisa memperburuk stabilitas keamanan di kawasan perbatasan. Langkah ini juga dianggap sebagai bentuk tanggapan langsung atas tekanan dari komunitas internasional yang mendesak penyelesaian damai.

Kesepakatan gencatan senjata ini tidak lepas dari peran mediasi aktif negara ketiga, khususnya Qatar dan Turki, yang dalam beberapa tahun terakhir memainkan posisi strategis dalam penyelesaian konflik regional di Asia Selatan. Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan bahwa upaya ini merupakan bagian dari komitmen Islamabad untuk menjaga hubungan diplomatik yang stabil, meskipun tetap waspada terhadap potensi pelanggaran. Di sisi lain, juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, menyebut bahwa langkah gencatan ini juga dipicu oleh permintaan kuat dari pihak Pakistan, sekaligus sebagai respon atas meningkatnya ketegangan yang berdampak pada warga sipil di wilayah perbatasan. Meski masih bersifat sementara, gencatan ini dinilai sebagai langkah awal penting menuju pembentukan mekanisme perdamaian yang lebih permanen di antara kedua negara yang memiliki sejarah konflik panjang.

BACA JUGA: Demo ‘No Kings’ di AS: Bendera One Piece Jadi Simbol Protes

Selama eskalasi bentrokan yang memuncak awal Oktober 2025, sejumlah wilayah perbatasan seperti Chaman, Kurram, dan Torkham menjadi zona konflik aktif yang tidak hanya melibatkan militer, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan warga sipil. Serangan menggunakan mortir, senjata berat, dan artileri disebut-sebut menghantam pemukiman warga, menghancurkan rumah-rumah penduduk, fasilitas kesehatan, sekolah, serta jalur perdagangan utama yang biasa digunakan untuk distribusi bahan makanan dan kebutuhan pokok. Rumah sakit darurat di wilayah perbatasan mengalami lonjakan pasien, dengan laporan korban yang mengalami cedera berat akibat ledakan, luka tembak, hingga trauma psikis. Organisasi lokal dan relawan kemanusiaan menyebut bahwa akses bantuan pun terhambat karena medan konflik yang belum sepenuhnya aman.

Dalam laporan resmi dari United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), bentrokan tersebut dinyatakan telah menyebabkan kerugian sipil yang signifikan, termasuk tewasnya puluhan warga sipil, di antaranya wanita dan anak-anak, serta ratusan lainnya mengalami luka-luka. UNAMA menegaskan bahwa tindakan militer di wilayah padat penduduk melanggar prinsip dasar hukum humaniter internasional, dan menyerukan kepada Pakistan dan pemerintah Taliban Afghanistan untuk segera mengakhiri kekerasan. PBB juga meminta kedua pihak untuk membuka akses kemanusiaan, memberikan perlindungan kepada penduduk sipil, serta memastikan proses evakuasi korban dapat dilakukan tanpa hambatan. Hingga kini, sebagian warga dilaporkan telah mengungsi ke wilayah yang lebih aman di dalam kedua negara.

Tantangan Keberlanjutan Gencatan Senjata

Meskipun kesepakatan gencatan senjata selama 48 jam telah resmi diberlakukan, muncul keraguan serius terkait keberlanjutan perdamaian antara Pakistan dan Taliban Afghanistan. Ketegangan tetap tinggi di lapangan, terutama setelah muncul laporan bahwa serangan udara oleh militer Pakistan sempat terjadi hanya beberapa jam sebelum pengumuman resmi gencatan. Selain itu, kedua pihak saling menuduh telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan, memperlihatkan bahwa rasa saling percaya masih sangat rendah. Dalam konteks ini, ketidakpastian hukum dan lemahnya mekanisme pengawasan di perbatasan menambah risiko konflik kembali meletus sewaktu-waktu. Di sisi lain, posisi Pakistan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan hak veto justru menimbulkan kekhawatiran bahwa tekanan internasional terhadap dugaan pelanggaran mungkin tidak akan efektif atau langsung berdampak.

Di sisi diplomatik, pertemuan lanjutan antara pejabat tinggi militer dan intelijen dari kedua negara telah dijadwalkan di Doha dan Qatar, dengan Qatar dan Turki kembali berperan sebagai mediator utama. Diplomat dari kedua negara menyatakan bahwa dialog ini sangat krusial untuk membahas pengawasan gencatan senjata yang lebih kuat dan kesepakatan jangka panjang. Sumber diplomatik juga mengungkap bahwa perpanjangan masa gencatan saat ini sebagian besar didorong oleh inisiatif dari pihak Taliban, yang menyatakan keinginan untuk meredakan konflik demi stabilitas di wilayah perbatasan. Sementara itu, pihak Pakistan mengisyaratkan bahwa meskipun bersedia melanjutkan dialog damai, mereka tetap dalam posisi siaga penuh untuk melakukan respons militer jika terjadi pelanggaran yang membahayakan wilayah dan warga negaranya.

PBB, melalui berbagai lembaga kemanusiaannya, telah mengonfirmasi bahwa situasi di perbatasan Pakistan dan Afghanistan masih dalam pemantauan ketat pasca dimulainya gencatan senjata. Laporan dari UNAMA dan organisasi kemanusiaan independen menegaskan bahwa stabilitas keamanan tetap rentan, terutama di wilayah-wilayah terdampak seperti Kurram dan Torkham. Dalam beberapa hari ke depan, hasil dari pembicaraan diplomatik di Doha akan menjadi indikator utama dalam menentukan apakah upaya deskalasi ini akan berlanjut menjadi solusi jangka panjang atau kembali memicu konflik bersenjata di kawasan tersebut.