Aksi ‘’No Kings’’ Meluas: Rakyat AS Soroti Otoritarianisme Trump

NarayaPost-Aksi No Kings meluas di Amerika Serikat, menyoroti sifat otoriter Donal Trump. Pada Sabtu (18/10/25), ribuan demonstran memenuhi jalanan di seluruh Amerika Serikat sebagai bagian dari aksi berskala nasional yang digelar di lebih dari 2.500 lokasi di 50 negara bagian dalam rangkaian protes yang dikenal dengan slogan No kings. Di kota‑kota besar seperti New York, Los Angeles, Chicago dan Washington D.C., ribuan bahkan ratusan ribu orang tampak membawa spanduk besar, mengenakan kostum simbolik seperti katak tiup, serta menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintahan Donald Trump yang dinilai semakin menguatkan kekuasaan eksekutif dan menggerus kebebasan sipil.

Demonstran menyoroti sejumlah kebijakan yang dianggap kontroversial, termasuk penugasan pasukan Garda Nasional ke kota‑kota besar, penegakan imigrasi yang keras, serta tindakan eksekutif yang dilihat sebagai pelemahan perlindungan hak sipil dan demokrasi. Koalisi lebih dari 200 organisasi progresif nasional ikut mendorong aksi ini, menegaskan bahwa tujuan mereka bukan sekadar protes melainkan upaya kolektif untuk mempertahankan nilai‑nilai demokrasi dan menyerukan bahwa Amerika dengan tegas “tidak mempunyai raja”.

BACA JUGA: Prabowo-Gibran Dinilai Gagal Paham Soal Isu Palestina

Isu Hak Sipil, Mobilisasi, dan Implikasi Republik

Demonstrasi “No Kings” juga menjadi ajang konsolidasi bagi jaringan organisasi hak sipil, advokat kebebasan individu, dan komunitas akar rumput di seluruh negeri. American Civil Liberties Union (ACLU), Brennan Center for Justice, dan puluhan kelompok pengacara pro-demokrasi ikut mengoordinasikan pelatihan serta distribusi panduan hukum kepada peserta aksi. Di beberapa kota besar, seperti Portland dan Atlanta, peserta dibekali taktik de-eskalasi dan pencegahan bentrokan, mengingat adanya kehadiran aparat keamanan yang signifikan. Beberapa negara bagian termasuk Texas, Florida, dan Arizona dilaporkan mengaktifkan Garda Nasional dengan dalih pengamanan, meskipun sejumlah pengamat menilai langkah itu justru dapat menambah ketegangan.

Gerakan ini secara tidak langsung mencerminkan kekhawatiran mendalam masyarakat sipil terhadap tren otoritarianisme yang dinilai berkembang dalam kebijakan eksekutif nasional. Selain membawa pesan simbolik tentang pentingnya supremasi hukum dan pembatasan kekuasaan presiden, aksi ini menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat dalam menjaga prinsip checks and balances. Para analis politik menyebut bahwa protes ini bukan hanya reaksi terhadap satu figur politik, melainkan bentuk resistensi terhadap sistem yang dianggap mulai mengikis akuntabilitas dan keterlibatan publik dalam proses demokrasi. Gelombang mobilisasi ini dianggap berpotensi mendorong reformasi legislatif terkait kekuasaan presiden dan pengawasan institusional di masa depan.

Pernyataan Pemerintah Terhadap Aksi No Kings

Pemerintahan Donald Trump menanggapi demonstrasi nasional dengan menolak keras tuduhan otoritarianisme. Dalam wawancara dengan Fox News, Trump menyebut bahwa dirinya tetap bekerja dalam kerangka konstitusi dan bahwa pengiriman pasukan federal merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban publik. Ia menyatakan, “Mereka menyebutku raja, tapi aku bukan raja.” Tokoh Partai Republik seperti Mike Johnson dan Tom Emmer menegaskan posisi tersebut, bahkan menyebut aksi “No Kings” sebagai bentuk “kebencian terhadap Amerika” dan menuding para peserta demonstrasi sebagai kelompok anti-nasionalis. Retorika ini memicu ketegangan lebih lanjut di antara pendukung dan penentang pemerintah, dengan media konservatif menggambarkan aksi tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional.

BACA JUGA: Siswa-Guru Sekolah Rakyat Mulai Dapat Laptop untuk Penunjang

Pada sisi oposisi, tokoh-tokoh seperti Bernie Sanders dan Alexandria Ocasio-Cortez membela aksi demonstrasi sebagai ekspresi patriotik dan bentuk nyata dari demokrasi partisipatif. Mereka menolak label “anti-Amerika” dan menyebut bahwa aksi tersebut justru menegaskan perlunya akuntabilitas di tingkat eksekutif. Sejumlah analis politik juga mencatat bahwa skala dan koordinasi aksi ini menjadi indikator meningkatnya kekhawatiran publik terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden. Pengamat memperingatkan bahwa bila ketegangan ini tidak dikelola dengan baik, Amerika bisa menghadapi krisis kepercayaan terhadap institusi pemerintah, terutama ketika jalur hukum dan legislasi dianggap tidak mampu membatasi wewenang presiden.

Aksi nasional bertajuk “No Kings” mencerminkan ketegangan mendalam dalam lanskap politik Amerika Serikat menjelang pemilu 2026. Gelombang protes yang tersebar merata di seluruh negara bagian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kini menuntut pembatasan kekuasaan eksekutif dan penegakan prinsip demokrasi yang lebih ketat. Di tengah saling tuding antar kubu, permasalahan tersebut tetap dipantau ketat oleh publik domestik maupun komunitas internasional, karena berpotensi memengaruhi arah kebijakan, stabilitas politik, serta posisi AS sebagai pelopor demokrasi global.