Tahun Depan Pramono Anung Bongkar Tiang Monorel

NarayaPost, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomunikasi dengan PT Adhi Karya, terkait rencana pembongkaran tiang monorel yang terbengkalai sejak 2004 silam.

Rencana pembongkaran ini bagian dari upaya menata ibu kota, khususnya di kawasan Jalan HR Rasuna Said, yang ditargetkan rampung pada 2026.

“Untuk monorel, tentunya kami sudah berbicara dengan Adhi Karya.”

“Tetapi nanti apa hasil pembicaraannya, silakan tanyakan kepada Adhi Karya,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, di kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa (21/10/2025).

Pemprov DKI, lanjutnya, telah merencanakan upaya penyelesaian masalah tiang monorel lama itu.

Dalam rapat paripurna Pemprov DKI Jakarta, Pramono mengaku telah memberikan batas waktu untuk memulai pembongkaran.

Ia berharap pembongkaran tiang monorel akan membuat kawasan Jalan HR Rasuna Said menjadi lebih rapi dan tertata.

“Kemarin dalam rapat paripurna DKI Jakarta, saya sudah memberikan batas waktu.”

“Mudah-mudahan Januari segera bisa kita mulai, dan tahun 2026 bisa selesai.”

“Sehingga membuat Jakarta, terutama di daerah Rasuna Said, menjadi lebih baik,” harapnya.

Selain pembersihan tiang-tiang monorel, penataan Jalan HR Rasuna Said juga bakal mencakup pelebaran jalan dan perbaikan pedestrian.

“Saya mau tempat itu dibuat indah, maka sentuhan arsitekturnya juga harus ada,” cetus Pramono, di Blok M Hub, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

BACA JUGA: Menaker: Kenaikan Upah Minimum 2026 Diumumkan November

Menurutnya, penataan dan pelebaran Jalan Rasuna Said, sekaligus untuk mengatasi masalah kemacetan yang selama ini terjadi.

Tiang monorel dibangun pada 2004, pada masa Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, diresmikan oleh Presiden Megawati Sukarnoputri.

Tiang monorel berdiri sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan hingga Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat.

Konsorsium PT Jakarta Monorail dan Omnico Singapura ditunjuk sebagai pelaksana proyek monorel.

Jalur awalnya dirancang sepanjang lima kilometer dari Casablanca hingga Karet dengan 14 titik pemberhentian.

Pada 2005, uji beban fondasi di jalur Asia Afrika terhenti karena kendala pendanaan.

BACA JUGA: Pemerintah Diminta Fokuskan MBG ke Wilayah Rentan dan Integrasikan dengan Layanan Kesehatan

Jakarta Monorail gagal memperoleh modal tambahan, karena pemerintah tidak turut serta dalam investasi.

Dari total nilai investasi sekitar US$ 670 juta, sebagian besar (sekitar US$ 470 juta) berasal dari pinjaman luar negeri.

Pada 2007, proyek mandek.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menghentikan proyek itu karena tidak ada kejelasan.

Adhi Karya sudah mengerjakan pembangunan 90 tiang beton sejak 2007.

Kolong Tol Juga Ditata

Pemprov DKI, jelas Pramono, sedang fokus membangun Jakarta, tidak hanya di kawasan padat seperti Jakarta Pusat atau Sudirman, namun juga kawasan lainnya.

Pembangunan juga dilakukan di daerah-daerah lain, termasuk penataan di kolong jalan tol.

“Sekarang daerah-daerah, kalau dilihat termasuk ketika tadi datang ke tempat ini, kolong-kolong jalan tol.”

“Kemudian di bawahnya, saya sudah minta untuk dilakukan perbaikan, termasuk dibuatkan grafiti, mural, taman-taman yang ada,” ungkapnya.

Pramono juga mengungkapkan rencana meresmikan sejumlah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Meskipun tidak luas, RPTRA akan memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti Taman Bugar yang baru \diresmikan.

“Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan banyak sekali untuk meresmikan taman-taman sebagai RPTRA baru yang memang tidak luas, tetapi sangat berguna bagi masyarakat,” ucap Pramono.

Manfaatkan Lahan RS Sumber Waras

Pemprov DKI juga ingin memanfaatkan lahan RS Sumber Waras seluas sekitar 3,8 hektare, untuk dijadikan rumah sakit tipe A.

Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini, Pemprov DKI Jakarta berkonsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Alhamdulillah sudah mendapatkan green light dari KPK untuk bisa ditindaklanjuti.”

“Dan saya ingin Rumah Sakit Sumber Waras itu akan menjadi tempat untuk rumah sakit kelas A,” beber Pramono.

Pemprov DKI menyiapkan dua alternatif untuk memanfaatkan lahan RS Sumber Waras.

Pertama, memindahkan Rumah Sakit Tarakan dengan tipe A yang lahannya terbatas, atau membangun rumah sakit baru yang ikonik dengan ornamen Betawi. (*)