Ini Kata Pramono Anung Soal Dana Pemprov DKI Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank

NarayaPost, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, dana Rp14,6 triliun milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang mengendap di Bank Jakarta, disiapkan untuk mengantisipasi pola pembayaran APBD DKI yang cenderung melonjak signifikan di akhir tahun.

“Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana Rp14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta.”

“Itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen.”

“Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun,” ungkap Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

Pelonjakan pembayaran di akhir tahun 2023, jelas Pramono, mencapai sekitar Rp16 triliun, dan di tahun 2024 mencapai Rp18 triliun.

Karena itu, ia memastikan dana yang masih mengendap akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran program atau proyek Pemprov DKI, khususnya di akhir November dan Desember.

BACA JUGA: Tahun Depan Pramono Anung Bongkar Tiang Monorel

“Kenapa dana ini ada, pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu,” jelasnya.

Kebutuhan pembayaran di akhir tahun ini diperkirakan akan di kisaran yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni antara Rp16 triliun hingga Rp18 triliun.

Ia bahkan mengajukan agar Menteri Keuangan segera mentransfer tambahan dana sebesar Rp10 triliun yang akan diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Pramono menyampaikan, capaian pendapatan daerah pada tahun ini telah terpenuhi.

“Dan DKI, Alhamdulillah pajaknya juga tercapai, terpenuhi sesuai dengan target, bahkan melebihi sedikit daripada target,” bebernya.

Jangan Tunggu Akhir Tahun

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana pemerintah daerah yang belum terpakai di perbankan, mencapai Rp234 triliun.

Data Kementerian Keuangan ini bersumber dari data Bank Indonesia, dan merupakan akumulasi simpanan daerah hingga akhir September 2025.

Menurut Purbaya, realisasi belanja APBD pada triwulan III tahun 2025 melambat.

Per September 2025, realisasi belanja APBD tercatat Rp712,8 triliun, atau sekitar 51,3 persen dari pagu Rp1.389,3 triliun.

Kata Purbaya, lambatnya penyerapan anggaran bukan disebabkan oleh ketiadaan dana, melainkan karena keterlambatan eksekusi di daerah.

“Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang menganggur di bank sampai Rp234 triliun.”

BACA JUGA: Anggaran IKN Seharusnya Bisa untuk Bangun 22.500 SD dan 2.400 Rumah Sakit

“Jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” papar Purbaya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025, Senin (20/10/2025).

Purbaya memastikan pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat.

Realisasi transfer ke daerah per September 2025 mencapai Rp644,9 triliun, atau sekitar 74,2 persen dari pagu.

Angka itu meningkat dari realisasi pada periode yang sama tahun 2024, yakni sebesar Rp635,6 triliun.

“Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat, sekarang giliran pemda memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat.”

“Pesan saya yang sederhana adalah, dananya sudah ada, segera gunakan.”

“Jangan tunggu akhir tahun, gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.”

“Kelola dana pemda di bank dengan bijak, simpan secukupnya untuk kebutuhan rutin, tapi jangan biarkan uang tidur.”

“Uang itu harus kerja bantu ekonomi daerah,” pesan Purbaya.

Bukan Kejar Bunga

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Suharini Eliawati menjelaskan, penumpukan dana ini bukan intensi Pemprov DKI untuk mendapatkan keuntungan dari imbalan bunga.

Hal ini, kata dia, akibat pola belanja pemerintah daerah yang cenderung terkonsentrasi dan mengalami lonjakan pembayaran di triwulan terakhir setiap tahun.

“Hal ini berkaitan dengan pola belanja pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir,” beber Eli, Rabu (22/10/2025).

Kata Eli, khusus untuk Pemprov DKI, SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) menunjukkan angka tinggi sampai November, dan akan menyusut drastis di Desember setiap tahunnya, seiring pembayaran yang meningkat signifikan pada dua bulan terakhir.

“Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp16 T dan Desember 2024 mencapai Rp18 T,” cetus Eli. (*)