Tanggung Beban Subsidi Rp9.700 per Tiket, Pemprov DKI Jakarta Bakal Naikkan Tarif Bus Transjakarta

NarayaPost, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menyesuaikan tarif Bus Transjakarta, karena beban subsidi yang cukup besar.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, beban subsidi transportasi yang ditanggung Pemprov DKI Jakarta saat ini sebesar Rp9.700 per tiket.

Meski demikian, Pramono menegaskan penyesuaian tarif transportasi ini tidak akan memberatkan 15 golongan masyarakat yang sebelumnya telah mendapatkan tarif gratis.

Ke-15 golongan masyarakat itu adalah:

• PNS Pemprov DKI Jakarta dan Pensiunan PNS
• Tenaga Kontrak Pemprov DKI Jakarta
• Siswa penerima KJP Plus
• Karyawan dengan penghasilan setara UMP melalui Bank DKI
• Penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)
• Penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu
• Penerima bantuan pangan (Raskin) berdomisili di Jabodetabek
• Anggota TNI/Polri
• Veteran Republik Indonesia
• Penyandang disabilitas
• Lansia usia di atas 60 tahun
• Pengurus rumah ibadah
• Pendidik PAUD
• Juru pemantau jentik (Jumantik)
• Tim Penggerak PKK.

Pramono juga memastikan, besaran tarif yang akan diputuskan nantinya sesuai kemampuan masyarakat.

“Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DBH-nya dipotong.”

“Maka untuk itu, kami akan melakukan penyesuaian, tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan karena tetap gratis, sehingga mereka tetap kita proteksi,” jelasnya, saat memimpin Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Pramono menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan perbaikan fasilitas transportasi Bus Transjakarta.

Salah satunya, menambah armada bus listrik Transjakarta untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.

“Fasilitasnya sekarang kita perbaiki.”

“Bahkan tahun ini untuk bus listrik Jakarta yang sebelumnya hanya beroperasi 200, sekarang akan beroperasi sampai dengan 500 bus listrik.”

“Sehingga ini secara signifikan akan mengurangi polusi,” beber Pramono, di M Bloc Space di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa menanggung subsidi untuk seluruh masyarakat Jakarta dan Jabodetabek.

“Tentunya kan enggak bisa Pemerintah Jakarta menyangga semua penduduk yang ada di Jakarta dan Jabodetabek.”

“Kami sudah menghitung untuk Transjakarta, terutama juga untuk Transjabodetabek, supaya harga antara Jakarta dan daerah penyangga tidak berbeda.”

“Kan enggak mungkin kalau kemudian ini kita sangga sendirian terus-menerus.”

BACA JUGA: Pemprov DKI Jakarta Mau Bangun Rumah Sakit Internasional di Samping RS Sumber Waras, Usulkan Masuk PSN

“Waktunya kapan, kami akan melakukan,” paparnya.

Meski demikian, Pramono menegaskan, tarif Transjakarta saat ini masih lebih murah dibandingkan transportasi di daerah manapun, termasuk Bogor, Bekasi, dan Tangerang.

Ia mencontohkan, tarif Transjakarta dari Bogor ke Jakarta pada pagi hari sebelum pukul 06.00, bahkan hanya dikenakan Rp2.000 dengan fasilitas yang sangat baik.

“Dengan demikian, nanti saatnya pada saat yang tepat kami akan umumkan mengenai hal itu,” ucapnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menambahkan, kajian mengenai Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) masyarakat terkait penyesuaian tarif terus diperbarui setiap tahun, untuk mendapatkan angka ideal.

Ia juga mengungkapkan, saat ini tingkat cost recovery layanan Transjakarta hanya 14 persen, sehingga subsidinya mencapai 86 persen.

Kondisi ini dinilai akan berdampak pada kapasitas fiskal Pemprov DKI Jakarta.

“86 persen ini sekarang kita terkoreksi tadi dengan DBH, pemotongan DBH, sehingga ini berpengaruh terhadap kapasitas fisikal Jakarta,” terangnya.

Kolaborasi Antar-wilayah

Saat memimpin Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu yang dihadiri para kepala daerah di wilayah Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang (Jabodetabek), Pramono menegaskan pentingnya kolaborasi antar-wilayah untuk menyelesaikan masalah transportasi.

“Karena bagaimanapun, untuk mengatasi persoalan transportasi di Jakarta tidak bisa sendirian, harus bersama-sama dengan daerah-daerah yang ada.”

“Terutama Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan.”

“Dan tadi kepala daerahnya hadir,” ujar Pramono.

Rapat ini membahas sejumlah hal dengan seluruh pimpinan wilayah, yakni terkait pengembangan Transjabodetabek, pembangunan park and ride, serta integrasi sistem transportasi.

Terkait pembangunan fasilitas park and ride, Pramono mengusulkan agar disediakan oleh masing-masing daerah penyangga.

BACA JUGA: Warga Jakarta Diminta Pakai Masker untuk Cegah Paparan Partikel Mikroplastik dalam Air Hujan

Fasilitas ini disediakan untuk menjadi titik pengumpan bagi warga luar Jakarta untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum seperti MRT, LRT, dan Transjabodetabek, menuju Jakarta.

“Kami mengusulkan untuk ini yang disediakan oleh daerah-daerah setempat, karena ini menjadi tempat parkir mereka, dan tentunya akan ada revenue untuk parkir dan sebagainya,” ungkap Pramono.

Sedangkan terkait integrasi sistem transportasi, Pramono menekankan agar penanganan kemacetan di satu wilayah tidak menimbulkan masalah baru di wilayah lain.

Upaya ini juga akan dilakukan dalam mengembangkan Transit Oriented Development (TOD).

Pramono menjelaskan, pembangunan TOD di Jakarta akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan operator transportasi yakni PT MRT Jakarta, seperti di Blok M, Dukuh Atas, dan Bundaran HI.

“Walaupun prinsipnya manajemennya tetap dari Pemerintah DKI, tapi pelaksana di lapangannya adalah dari MRT.”

“Dan ini tahun depan segera akan kita mulai,” cetusnya. (*)