Pemprov DKI Jakarta Kasih Waktu Sebulan kepada PT Adhi Karya untuk Bongkar Tiang Monorel

NarayaPost, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal mengirimkan surat resmi kepada PT Adhi Karya pada awal pekan depan, untuk meminta tiang-tiang monorel yang mangkrak segera dibongkar.

Pramono akan meminta Adhi Karya membongkar sesuai rekomendasi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta.

“Jadi, untuk tiang monorel, kemarin sudah kita rapatkan.”

“Dalam waktu paling lama awal minggu depan ini, saya akan menulis surat kepada Adhi Karya, untuk meminta kepada Adhi Karya sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Kajati Jakarta,” ungkap Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Pemprov DKI memberikan waktu kepada PT Adhi Karya untuk membongkar tiang monorel dalam waktu satu bulan sejak surat diterima.

Jika Adhi Karya tidak membongkar dalam kurun waktu yang diberikan, maka Pemprov DKI Jakarta yang akan membongkarnya pada Januari mendatang.

BACA JUGA: Tahun Depan Pramono Anung Bongkar Tiang Monorel

“Kalau dalam satu bulan mereka kemudian tidak membongkar, maka DKI yang akan membongkar.”

“Dan kapan DKI akan membongkar?”

“Kami sudah menetapkan waktunya adalah Januari,” jelasnya.

Pemprov DKI, lnjutnya, bakal melebarkan jalan sekaligus menyediakan pedestrian setelah tiang monorel dibongkar.

“Jadi, kalau Januari nanti DKI membongkar, sekaligus ya kami akan membuat, kami potong, kami bongkar, kita buat pelebaran jalan, pedestrian-nya kita bangun,” jelasnya.

Rencana pelebaran jalan yang akan dilakukan tersebut diperkirakan mampu mengurangi angka kemacetan antara 14 hingga 18 persen di sekitar Jalan HR Rasuna Said.

“Berdasarkan hasil kajian, analisa, survei, dan juga perhitungan dari Dinas Perhubungan, maka kemacetan di Rasuna Said akan turun antara 14 sampai dengan 18 persen,” terang Pramono.

Pemprov DKI telah menyiapkan dana APBD untuk membongkar tiang monorel, sekaligus pelebaran jalan dan membangun pedestrian di kawasan tersebut.

Pramono berharap upaya ini akan menjadikan kawasan Jalan HR Rasuna Said menjadi lebih baik.

Mulai Januari

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomunikasi dengan PT Adhi Karya, terkait rencana pembongkaran tiang monorel yang terbengkalai sejak 2004 silam.

Rencana pembongkaran ini bagian dari upaya menata ibu kota, khususnya di kawasan Jalan HR Rasuna Said, yang ditargetkan rampung pada 2026.

“Untuk monorel, tentunya kami sudah berbicara dengan Adhi Karya.”

“Tetapi nanti apa hasil pembicaraannya, silakan tanyakan kepada Adhi Karya,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, di kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa (21/10/2025).

Pemprov DKI, lanjutnya, telah merencanakan upaya penyelesaian masalah tiang monorel lama itu.

Dalam rapat paripurna Pemprov DKI Jakarta, Pramono mengaku telah memberikan batas waktu untuk memulai pembongkaran.

Ia berharap pembongkaran tiang monorel akan membuat kawasan Jalan HR Rasuna Said menjadi lebih rapi dan tertata.

“Kemarin dalam rapat paripurna DKI Jakarta, saya sudah memberikan batas waktu.”

“Mudah-mudahan Januari segera bisa kita mulai, dan tahun 2026 bisa selesai.”

“Sehingga membuat Jakarta, terutama di daerah Rasuna Said, menjadi lebih baik,” harapnya.

Selain pembersihan tiang-tiang monorel, penataan Jalan HR Rasuna Said juga bakal mencakup pelebaran jalan dan perbaikan pedestrian.

“Saya mau tempat itu dibuat indah, maka sentuhan arsitekturnya juga harus ada,” cetus Pramono, di Blok M Hub, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

BACA JUGA: Menaker: Kenaikan Upah Minimum 2026 Diumumkan November

Menurutnya, penataan dan pelebaran Jalan Rasuna Said, sekaligus untuk mengatasi masalah kemacetan yang selama ini terjadi.

Tiang monorel dibangun pada 2004, pada masa Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, diresmikan oleh Presiden Megawati Sukarnoputri.

Tiang monorel berdiri sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan hingga Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat.

Konsorsium PT Jakarta Monorail dan Omnico Singapura ditunjuk sebagai pelaksana proyek monorel.

Jalur awalnya dirancang sepanjang lima kilometer dari Casablanca hingga Karet dengan 14 titik pemberhentian.

Pada 2005, uji beban fondasi di jalur Asia Afrika terhenti karena kendala pendanaan.

BACA JUGA: Pemerintah Diminta Fokuskan MBG ke Wilayah Rentan dan Integrasikan dengan Layanan Kesehatan

Jakarta Monorail gagal memperoleh modal tambahan, karena pemerintah tidak turut serta dalam investasi.

Dari total nilai investasi sekitar US$ 670 juta, sebagian besar (sekitar US$ 470 juta) berasal dari pinjaman luar negeri.

Pada 2007, proyek mandek.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menghentikan proyek itu karena tidak ada kejelasan.

Adhi Karya sudah mengerjakan pembangunan 90 tiang beton sejak 2007. (*)