NarayaPost – Pemerintah berencana memperketat pengawasan terhadap konten negatif dan game online setelah peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara memicu kekhawatiran publik. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta langkah konkret agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Prinsipnya, apa pun yang menjadi kebijakan Presiden akan kita harus tindak lanjuti, bentuknya seperti apa nanti ya dari Bu Menteri saja yang akan menjawabnya,” ujar Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Komdigi, Raden Wijaya Kusumawardhana, dalam acara Leadership Day 2025 di GIK UGM, Selasa (11/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Ekosistem Digital memiliki kewenangan khusus dalam menangani isu game online, sementara pengawasan konten media sosial tetap merujuk pada regulasi yang telah berlaku.
BACA JUGA: Densus 88 Ungkap Pelaku Bom SMAN 72 Jakarta Tertindas
“Kalau bicara konten media sosial, secara prinsip kita tetap mengacu pada regulasi yang ada. Regulasi yang ada itu membatasi sesuatu yang sifatnya konten negatif. Saat ini konten negatif itu terkait masalah hoaks, pornografi, dan judi online,” katanya.
Menanggapi kasus di SMAN 72, Raden menekankan pentingnya menunggu hasil penyelidikan aparat penegak hukum sebelum mengambil langkah lebih jauh.
“Kalau tadi ada konten-konten yang di kasus SMA 72 itu saya kira sebaiknya nanti kami menunggu dulu hasil daripada aparat penegak hukum sebagaimana. Kan tidak mungkin kami akan bertindak sendiri,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa segala bentuk konten yang mengandung kekerasan masuk dalam kategori negatif dan harus dibatasi. “Kami dari sisi Komdigi yang jelas, kami akan mendukung apa yang menjadi kebijakan daripada pimpinan negara ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap pengaruh buruk dari konten digital dan game online terhadap generasi muda.
“Beliau tadi menyampaikan bahwa kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari gim online,” ucap Prasetyo usai rapat terbatas bersama para menteri di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
Ia menambahkan bahwa beberapa game mengandung elemen yang dapat menstimulasi perilaku kekerasan. “Karena tidak menutup kemungkinan game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa memengaruhi generasi kita ke depan,” lanjutnya.
BACA JUGA: Jakarta Usulkan Revitalisasi Kota Tua dan Pembangunan Rumah Sakit di Lahan Sumber Waras Masuk PSN
Sebagai contoh, Prasetyo menyebut salah satu game yang kerap menampilkan kekerasan adalah PUBG. “Misalnya contoh PUBG, itu kan di situ kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi,” ujarnya.
Upaya pemerintah dalam membatasi konten negatif dan game online menjadi langkah lanjutan untuk mencegah munculnya dampak serupa seperti kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta. Melalui arahan Presiden Prabowo Subianto, kementerian terkait diharapkan memperkuat pengawasan terhadap konten digital yang berpotensi menumbuhkan perilaku kekerasan di kalangan muda.
Komdigi memastikan akan menyesuaikan langkah dengan regulasi yang berlaku sambil menunggu hasil penyelidikan aparat penegak hukum. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan berorientasi pada perlindungan generasi muda dari paparan konten berisiko.