Istri Gus Dur Minta Reformasi Polri Tak Terlibat dalam Politik

NarayaPost – Istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid, hadir dalam pertemuan bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri di STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (13/11). Ia datang mewakili kelompok Gerakan Nurani Bangsa (GNB), sebuah gerakan yang beranggotakan para tokoh senior bangsa yang peduli terhadap arah reformasi institusi kepolisian.

Dalam pertemuan tersebut, Sinta menyampaikan sejumlah pandangan dan harapan dari masyarakat terhadap kinerja Polri. “Kami sebagai Gerakan Nurani Bangsa yaitu yang terdiri dari tokoh-tokoh tua ingin berdiskusi dengan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia karena dan kami menyampaikan pandangan-pandangan dan harapan-harapan masyarakat mengenai kepolisian Republik Indonesia,” ujar Sinta usai pertemuan.

Polri Sebagai Penjaga Kedaulatan Sipil

Ia menekankan pentingnya peran Polri sebagai penjaga kedaulatan sipil dalam negara demokrasi. “Bagaimana pun, Polri dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan sipil dalam negara demokrasi kita bukan justru untuk menyakiti rakyat dan ini hanya bisa dipenuhi dengan penyelenggaraan negara yang berpihak pada rakyat adil dan berlandaskan kedaulatan sipil dan kedaulatan hukum ini yang kami bawa datang ke sini untuk berdiskusi dengan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian,” lanjutnya.

BACA JUGA: Banyak Kasus Penculikan, Abdul Mu’ti Minta TK-SD Miliki Data Penjemput

Salah satu poin penting yang disampaikan GNB adalah dorongan agar anggota Polri tidak terlibat dalam politik maupun bisnis. Hal ini dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyambut baik masukan tersebut.

Ketua Komisi Percepatan Terima Masukan Istri Gus Dur

“Baik, Bu Sinta, kami sudah mencatat banyak sekali masukannya di antara banyak masukan yang kami catat penting bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar,” ucap Jimly. Ia menegaskan pentingnya menjaga Polri dari pengaruh kepentingan eksternal. “Ini penting masukan dari GNB untuk membangun kepercayaan dan memperkuat Polri di masa depan jadi jangan sampai dirasuki oleh pengaruh intervensi politik dan bisnis praktis banyak sekali masukannya nanti akan kami bahas di dalam komisi,” jelasnya.

Kapolri Sambut Baik Masukan Tersebut

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menanggapi positif berbagai kritik dan saran yang disampaikan dalam forum tersebut. Ia menilai masukan itu akan menjadi dorongan bagi Polri untuk terus memperbaiki diri. “Kami terus membuka diri untuk menerima masukan-masukan menerima kritik menerima perbaikan dan ini menjadi semangat bersama kami untuk terus melakukan reform,” ujarnya. Sigit menambahkan bahwa Polri berkomitmen menjadi institusi yang melindungi dan mengayomi masyarakat.

BACA JUGA: Pembatasan Game Online Jadi Pro Kontra, Ini Penjelasan Istana

“Sehingga institusi ini betul-betul menjadi institusi yang baik institusi yang melindungi dan mengayomi masyarakat dan menjadi institusi yang betul-betul bisa menjadi sahabat masyarakat dan dicintai masyarakat,” sambungnya.

Arahan Presiden Soal Pembentukan Reformasi Polri

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri yang baru dilantik di Istana Merdeka pada Jumat (7/11/2025). Prabowo meminta agar komisi tersebut memberikan laporan berkala sebagai bentuk pengawasan terhadap proses reformasi Polri. “Saya tidak batasi masa kerja komisi ini tapi saya minta setiap 3 bulan ada laporan kita harus tingkatkan,” kata Prabowo.

Pertemuan antara Sinta Nuriyah dan Komisi Percepatan Reformasi Polri menjadi ruang dialog penting bagi penguatan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Melalui masukan dari berbagai pihak, Polri diharapkan mampu memperkuat reformasi internal dan menjalankan perannya sebagai pelindung serta pengayom masyarakat secara profesional.