Keamanan Indonesia Dinilai Tinggi, Peluang Investasi Kian Terbuka

NarayaPost – Aspek Keamanan Indonesia Dinilai Tinggi. Penilaian global terhadap aspek keamanan di Indonesia menunjukkan hasil menggembirakan dan menjadi satu dari sekian elemen yang kini mencuat dalam diskusi iklim investasi. Temuan terbaru menyebut bahwa Indonesia mendapat skor tinggi pada indeks keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kemudian disebut-sebut sebagai modal strategis dalam menarik arus modal baik domestik maupun asing.

Dalam pemaparan resmi oleh lembaga survei internasional, Indonesia masuk dalam kategori negara dengan tingkat keamanan yang “sangat tinggi”. Indeks tersebut mengukur unsur seperti kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan, tingkat kejahatan jalanan, rasa aman saat berjalan malam hari serta pengalaman warga menjadi korban kekerasan fisik atau pencurian. Skor yang diperoleh Indonesia kemudian ditempatkan di barisan negara yang sebelumnya dianggap cukup stabil semacam Jerman, United Arab Emirates, atau Kuwait.

BACA JUGA : Menkeu Purbaya Berencana Merekrut Lulusan SMA sebagai Petugas Lapangan Bea Cukai

Peningkatan aspek keamanan ini dinilai berkontribusi memperbaiki persepsi investor terhadap Indonesia sebagai destinasi penanaman modal. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa salah satu hambatan terbesar bagi investor selama ini adalah ketidakpastian keamanan operasional dan risiko gangguan terhadap aktivitas bisnis. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menegaskan bahwa gangguan seperti premanisme, perizinan yang berbelit dan tumpang tindih kebijakan menjadi hambatan utama investasi yang belum terealisasi senilai Rp1.500 hingga Rp2.000 triliun selama dekade terakhir.

Dengan skor keamanan yang membaik, pemerintah berharap lonjakan penetrasi investasi akan terjadi, terutama di sektor yang sebelumnya stagnan karena risiko tinggi seperti manufaktur, logistik dan layanan digital. “Kondisi keamanan yang stabil dapat menjadi sinyal kuat bagi investor bahwa Indonesia bukan hanya kaya sumber daya, tetapi juga punya lingkungan bisnis yang kondusif,” ujarnya saat menyampaikan paparan.

Akademisi dari Departemen Ekonomi Universitas Indonesia, Kiki Verico, mengatakan bahwa investasi tidak sekadar soal ketersediaan faktor produksi, tetapi juga soal efisiensi pengelolaan dan kepastian risiko. Dalam materi diskusi yang ia sampaikan, ia mengaitkan angka incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang relatif tinggi dengan masih adanya hambatan struktural termasuk risiko keamanan dan logistik. Dengan membaiknya kondisi keamanan, efisiensi investasi diyakini dapat meningkat dan menarik partisipasi dalam rantai pasok global yang lebih kompleks.

Di lapangan, hasil survei internal menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi keamanan Indonesia juga meningkat. Survei Litbang Kompas mencatat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian pada Oktober 2025 mencapai 76,2 %. Peningkatan kepercayaan ini dianggap penting karena salah satu faktor keputusan investor bekerja di suatu negara adalah keyakinan bahwa aturan akan dijalankan secara adil dan aparatur siap merespons ancaman keamanan.

Namun di balik optimisme tersebut, para pengamat juga mengingatkan bahwa memelihara kondisi yang makin baik ini membutuhkan konsistensi dan reformasi berkelanjutan tidak hanya pada aparat keamanan, tetapi juga pada sistem hukum, perizinan, serta pengintegrasian teknologi informasi. Menurut Kiki Verico, Indonesia berpotensi naik kelas sebagai negara manufaktur jika bisa memperkuat partisipasi ke depan dalam rantai nilai global. Tetapi itu hanya akan terjadi jika faktor zabezeter keamanan dan kepastian usaha terus dikelola dengan baik.

Dampak terhadap dunia usaha mulai terasa. Pelaku industri logistik, misalnya, menyebut bahwa penurunan gangguan keamanan memungkinkan mereka memperluas wilayah distribusi dan mengurangi biaya mitigasi risiko. Startup teknologi juga mencatat bahwa persepsi keamanan memengaruhi keputusan lokasi server dan pusat data, serta kerangka regulasi yang memungkinkan perlindungan data. Semua ini mendorong harapan bahwa arus investasi ke wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang diminati kini mulai meginasiasi kembali.

Pemerintah sendiri menegaskan bahwa perbaikan iklim keamanan bukan sekadar angka di survei, tetapi harus dirasakan di lapangan. Program seperti penertiban kawasan rawan kriminalitas, penguatan patroli malam dan modernisasi sistem keamanan digital disebut sebagai langkah konkret yang sedang dijalankan. Bahkan, antara pemerintah pusat dan daerah digerakkan untuk memperkuat koordinasi keamanan demi mendukung pembangunan ekonomi kawasan.

Meski demikian, tantangan tetap ada. Beberapa indikasi menunjukkan bahwa sebagian investor masih melihat hambatan seperti birokrasi, regulasi yang belum stabil, dan tata kelola lahan yang kompleks sebagai faktor risiko utama selain keamanan. Maka, skor keamanan yang tinggi menjadi keuntungan strategis, tetapi bukan jaminan otomatis bahwa investasi akan tumbuh secara eksponensial.

Bagi pembaca Narayapost, ini menjadi momentum untuk memahami bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak hanya soal infrastruktur atau modal finansial namun juga soal rasa aman untuk menjalankan bisnis, serta kepastian hukum dan operasional. Ketika keamanan nasional dan ketertiban publik membaik, maka lingkungan untuk usaha juga ikut membaik, memberikan peluang baru bagi sektor riil dan digital.

BACA JUGA : Kriteria Apa yang Membuat Seseorang Dianggap Mampu di Indonesia?

Indonesia kini berada dalam posisi yang dijuluki “embar­kasi ke depan” oleh beberapa analis, yakni transisi dari negara yang dikategorikan risiko tinggi menjadi destinasi investasi yang semakin matang. Keamanan yang stabil bisa menjadi pendorong perubahan pengembangan industri, terbukanya lapangan kerja berkualitas dan peningkatan ekspor. Tapi semua itu terletak pada konsistensi reformasi, tata kelola yang baik dan sinergi antara sektor publik dan swasta.

Dengan catatan positif dimana Aspek Keamanan Indonesia dinilai tinggi, pemerintah menegaskan bahwa mereka siap memfasilitasi investor, memperbaiki layanan izin, dan menjaga keamanan investasi sebagai prioritas nasional. Bila semua elemen berpadubkeamanan, regulasi jelas, infrastruktur memadai maka Indonesia bukan hanya akan menjaring kapital, tetapi juga mengubah profil ekonomi nasional menjadi lebih produktif dan berdaya saing global.