Perempuan Didorong Maju Sebagai Calon Sekjen PBB

NarayaPost – Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memulai proses pemilihan sekretaris jenderal (sekjen) berikutnya, setelah Dewan Keamanan dan Majelis Umum mengundang negara-negara anggota mengajukan calon.

Dalam surat kepada seluruh anggota pada Selasa (25/11/2025), PBB juga menjabarkan prosedur pemilihan yang harus diikuti dalam beberapa bulan ke depan.

“Dengan penyesalan belum pernah ada perempuan menjadi Sekretaris Jenderal, dan dengan keyakinan perlunya kesempatan setara bagi perempuan dan laki-laki di posisi pengambil keputusan, negara anggota didorong mempertimbangkan secara serius pencalonan perempuan.”

“Kami mencatat pentingnya keberagaman regional dalam pemilihan Sekretaris Jenderal,” tulis PBB dalam suratnya.

Pengganti Antonio Guterres akan dipilih tahun depan untuk masa jabatan lima tahun, mulai 1 Januari 2027.

Sesuai Pasal 97 Piagam PBB, sekjen diangkat oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.

BACA JUGA: Jejak Pasukan Garuda Jaga Perdamaian Dunia

Beberapa orang secara terbuka telah mencalonkan diri, termasuk mantan Presiden Chili Michelle Bachelet, mantan Wakil Presiden Kosta Rika Rebeca Grynspan, dan diplomat Argentina Rafael Grossi, yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).

Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock telah menandatangani surat bersama dengan Michael Imran Kanu, presiden dewan keamanan (DK) PBB untuk Bulan November yang juga perwakilan tetap Sierra Leone untuk PBB.

Surat tersebut secara resmi mengawali proses seleksi dan penunjukan sekjen PBB berikutnya.

Sebagai presiden UNGA, Baerbock menuturkan dirinya akan memastikan proses (seleksi) itu mencerminkan prinsip-prinsip Piagam PBB serta komitmen dan nilai-nilai terbaik yang kita miliki bersama.

“Seleksi sekjen berikutnya diadakan pada momen penting bagi PBB.”

“Kita sedang dihadapkan pada peningkatan konflik, krisis iklim yang berkembang cepat, kebutuhan kemanusiaan yang kian meluas, hambatan yang terus berlanjut dalam implementasi Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta penolakan yang kian besar terhadap hak asasi manusia,” tutur Baerbock.

Sistem multilateral, dengan PBB sebagai intinya, sedang menghadapi tekanan keuangan dan politik yang kian meningkat, sementara dunia “membutuhkan PBB lebih dari sebelumnya,” ujar Baerbock.

“Dunia menaruh harapan kepada sekjen berikutnya untuk memberikan kepemimpinan yang kuat, berdedikasi, dan efektif dalam mewujudkan tiga pilar PBB, yaitu perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, dan pembangunan, serta membuat PBB siap menghadapi masa depan,” imbuh Baerbock.

Antonio Guterres, sekjen PBB saat ini sekaligus yang kesembilan, mulai menjabat pada Januari 2017.

Indonesia Calonkan Diri Sebagai Presiden Dewan HAM

Pemerintah dalam waktu dekat akan mengumumkan isu-isu prioritas yang akan diusung untuk pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB 2026, kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

“Tim Kementerian Luar Negeri masih menggodok materi itu untuk pencalonan, tapi komitmen untuk pencalonan sudah disampaikan.”

“Dan (Presiden Dewan HAM) memang punya mandat untuk menangani isu-isu global,” kata juru bicara Kemlu Vahd Nabyl A Mulachela di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Dia mengatakan, tema besar masih disusun secara internal, karena Indonesia ingin menyesuaikan dengan tantangan yang diperkirakan akan muncul pada periode tersebut.

Setelah narasi pencalonan ditetapkan, kata Vahd, Indonesia akan berupaya menggalang dukungan sesuai mekanisme pemilihan di PBB, seperti melakukan pendekatan diplomatik melalui berbagai forum di kawasan Asia-Pasifik, termasuk BRICS.

Pada Senin, Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan harapannya pada dukungan Kamboja atas pencalonan Indonesia dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Senior Urusan HAM Kamboja Keo Remy.

BACA JUGA: Pasukan Perdamaian TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Pigai menyatakan Indonesia berkomitmen meningkatkan perannya dalam mendorong isu-isu HAM di tingkat internasional.

Komitmen itu, kata dia, diwujudkan antara lain dengan forum tingkat tinggi HAM se-Asia Pasifik yang akan diselenggarakan tahun depan.

Pencalonan Presiden Dewan HAM PBB diawali dengan rotasi antar-kelompok regional.

Setiap tahun, satu dari lima kelompok regional di PBB mendapat giliran untuk mengajukan calon.

Kelompok Asia-Pasifik mendapat giliran untuk mengajukan kandidat presiden Dewan HAM PBB pada 2026, dan Indonesia berkomitmen mencalonkan diri.

Setelah kelompok regional menyepakati satu nama, calon diajukan ke sidang Dewan HAM untuk dipilih oleh 47 negara anggota.

Pemilihan berlangsung secara aklamasi bila hanya ada satu calon, atau melalui pemungutan suara jika calonnya lebih dari satu. (*)