Status Bencana Nasional Memperjelas Komando Penanganan

NarayaPost – Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional terhadap bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Status bencana nasional, kata Marwan, penting untuk memperjelas komando penanganan bencana.

Menurutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial belum cukup kuat menangani bencana sedahsyat itu.

Di sisi lain, kepolisian dan tentara juga kini turut membantu penanganannya, sehingga pihak yang memberikan komando harus diperjelas.

“Dibutuhkan berbagai pihak untuk turut serta, terutama kepolisian dan tentara nasional.”

“Cuma sekarang komandonya di siapa?” Tutur Marwan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

BACA JUGA: Pemerintah Tangani Bencana Banjir di Sumatera Secara Nasional

Menurut Marwan, saat ini banyak akses jalan kabupaten maupun nasional terputus karena bencana hidrometeorologi itu.

Dia menilai kemampuan BNPB belum bisa menjangkau itu semua.

Meski masyarakat di lokasi bencana sudah ada yang bisa saling berkomunikasi dan mengirim kabar, kata Marwan, para korban saat ini ada yang bertahan hidup hanya dengan mengonsumsi pisang.

“Kan sudah dalam keadaan darurat bahaya mereka.”

“Yang agak miris bagi kita kan orang sekarang masih sehat, tapi kalau lama-kelamaan mereka sakit dan meninggal, waduh miris sekali,” ucapnya.

Dia mengatakan, jenazah-jenazah korban akibat bencana itu banyak yang belum bisa dievakuasi. Kendaraan korban bencana juga masih banyak yang tertimbun.

“Itu manusia semua di situ belum terjamah.”

“Oke itu sudah dalam keadaan meninggal, tapi yang lain menunggu makanan, itu luar biasa,” cetusnya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah mencari jalan yang terbaik untuk bisa menangani bencana di Sumatera.

Jangan sampai belum selesai penanganan bencana di daerah itu, muncul lagi bencana di daerah lainnya.

“Saya kira kita butuh kepastian untuk menanggulanginya,” imbuhnya.

Prioritas Nasional

Pemerintah menjadikan penanganan dampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagai prioritas nasional.

“Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total.”

“Salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Seluruh kementerian dan lembaga, lanjutnya, juga telah diinstruksikan ekstra responsif dalam penanganan dampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera.

“Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif, dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital.”

“Artinya, terus dilakukan penanganan nasional dengan mengarahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga baik itu BNPB, termasuk juga, luar biasa dari TNI dan Polri,” tutur Pratikno.

BACA JUGA: Banjir Sumatera Jadi Momentum Evaluasi Pengelolaan Hutan

Prabowo, kata Pratikno, juga menginstruksikan ada peningkatan respons terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera.

“Instruksi dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, kita harus mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat, seluruh kementerian, lembaga, TNI, Polri, agar setiap jam, setiap menit ada perbaikan, ada peningkatan respons terhadap kebutuhan masyarakat,” ucap Pratikno.

Saat ditanya apakah instruksi itu dapat diterjemahkan sebagai status bencana menjadi bencana nasional, Pratikno hanya menyebut bencana ditangani secara nasional.

“Jadi, yang saat ini terjadi adalah seluruh kementerian dan lembaga diperintahkan oleh Presiden, termasuk TNI, Polri, dan BNPB, dan semua komponen untuk mengerahkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera.”

“Ini penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional,” terang Pratikno.

Pratikno menyatakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir bandang.

“Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir.”

“Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit,” ungkapnya.

Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa (25/11/2025) lalu.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah total korban meninggal akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera hingga Rabu pukul 17.00 mencapai 770 jiwa, 463 orang hilang, serta 2,6 ribu orang terluka.

Jumlah orang yang terdampak mencapai 3,1 juta jiwa, dari 50 kabupaten/kota, serta lebih dari 592 ribu orang masih mengungsi. (*)