Pasukan Stabilisasi Internasional Mendarat di Gaza Bulan Depan

NarayaPost – Pengerahan pasukan internasional di Gaza tampaknya bakal dilakukan pada awal tahun depan, sebagai bagian dari upaya stabilisasi pasca-konflik Hamas versus Israel.

Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) ini sudah diberi mandat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dua pejabat Amerika Serikat (AS) menyebut ISF tidak akan terlibat langsung dalam pertempuran melawan Hamas, melainkan fokus pada stabilisasi keamanan.

Sejumlah negara telah menyatakan minat untuk berkontribusi, sementara Washington tengah menyusun ukuran, komposisi, pelatihan, serta aturan pelibatan pasukan.

CNA pada Sabtu (13/12/2025) melaporkan, seorang jenderal bintang dua AS sedang dipertimbangkan memimpin ISF, meski belum ada keputusan final.

Pengerahan ISF menjadi bagian penting dari fase kedua rencana perdamaian Gaza yang digagas Presiden AS Donald Trump.

BACA JUGA: Dibentuk Tahun Depan, Ini 6 Peran Dewan Perdamaian Gaza

Pada fase pertama, gencatan senjata yang dimulai pada 10 Oktober berhasil menghentikan pertempuran besar.

Kesepakatan tersebut juga disertai pembebasan sandera oleh Hamas, dan pembebasan tahanan Palestina oleh Israel.

Gedung Putih menyebut banyak perencanaan berlangsung secara tertutup demi memastikan perdamaian yang berkelanjutan.

Indonesia sudah menyatakan kesiapan mengerahkan hingga 20.000 personel ke Gaza, terutama untuk tugas kesehatan dan konstruksi.

Pemerintah Indonesia menegaskan, rencana tersebut masih dalam tahap perencanaan dan persiapan struktur organisasi pasukan yang akan dikirim.

Berdasarkan rencana tersebut, ISF akan dikerahkan terlebih dahulu di wilayah yang saat ini berada di bawah kendali Israel.

Berlaku Hingga 31 Desember 2027

Sebelumnya, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan lalu mengadopsi resolusi rancangan AS, yang membentuk sebuah badan transisi bernama Board of Peace (BoP), serta mengotorisasi pembentukan International Stabilization Force (ISF) untuk mengawasi tata kelola, rekonstruksi, dan upaya stabilisasi keamanan di Jalur Gaza, Palestina.

Resolusi tersebut mendapat 13 suara setuju, sementara Cina dan Rusia memilih abstain.

Sebelum pemungutan suara, utusan AS untuk PBB, Mike Waltz, mengatakan kepada Dewan, hari ini kita memiliki kesempatan untuk meredam kobaran konflik dan membuka jalan menuju perdamaian.

Menurut Waltz, resolusi itu merupakan cetak biru pragmatis yang berasal dari rencana komprehensif 20 poin Presiden Donald Trump untuk mengakhiri konflik Gaza, hasil diplomasi dengan Qatar, Mesir, Arab Saudi, UEA, Türkiye, Pakistan, dan Indonesia.

Ia mengatakan, rancangan tersebut memberi peluang bagi penentuan nasib sendiri Palestina, setelah Otoritas Palestina menyelesaikan reformasi yang diperlukan, di mana roket digantikan oleh ranting zaitun dan muncul harapan politik baru.

Menanggapi keraguan sejumlah anggota Dewan, termasuk Rusia yang mengajukan rancangan tandingan, Waltz mengatakan keraguan justru menjadi musuh utama.

Setelah resolusi diadopsi, ia menyebut langkah ini sebagai kemajuan signifikan menuju Gaza yang stabil.

Ia menegaskan, Board of Peace, yang dipimpin Donald Trump, akan menjadi pusat upaya tersebut, sementara ISF bertugas menstabilkan kondisi keamanan, mendukung demiliterisasi Gaza, membongkar infrastruktur kelompok bersenjata, menonaktifkan senjata, dan melindungi warga sipil Palestina.

Resolusi tersebut menetapkan keberadaan BoP dan ISF berlaku hingga 31 Desember 2027, dengan kemungkinan perpanjangan oleh Dewan Keamanan.

Setiap otorisasi lanjutan untuk ISF harus dilakukan melalui koordinasi penuh dengan Mesir, Israel, dan negara-negara lain yang bekerja sama dengan ISF.

Namun, Rusia menyampaikan keberatan.

Utusan Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan sejumlah aspek hukum penting tidak dipertimbangkan.

BACA JUGA: Pasukan Perdamaian TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Dia menilai resolusi tersebut tidak memiliki kejelasan mengenai waktu penyerahan kendali Gaza kepada Otoritas Palestina, dan BoP serta ISF tampak dapat bertindak secara otonom tanpa mempertimbangkan posisi Ramallah.

Nebenzia menyebut rancangan tersebut mengingatkannya pada praktik kolonial dan mandat Inggris di Palestina, ketika aspirasi rakyat Palestina tidak diperhitungkan.

Rusia tidak mengajukan rancangan tandingan, karena adanya dukungan luas dari negara-negara Arab dan Muslim terhadap proses pembahasan ini.

Utusan Cina untuk PBB Fu Cong, mengungkapkan keprihatinan serupa, menyebut resolusi itu masih lemah dalam banyak aspek dan sangat mengkhawatirkan.

Menurutnya, rancangan ini menggambarkan pengaturan pasca-perang Gaza yang kurang mencerminkan kedaulatan dan kepemilikan Palestina. (*)