Venezuela Ajak Kolombia Bersatu Hadapi AS

NarayaPost – Presiden Venezuela Nicolas Maduro meminta bantuan militer kepada Kolombia, menyusul ketegangan dengan Amerika Serikat (AS).

Maduro menegaskan, jaminan terbesar perdamaian dan kedaulatan regional terletak pada persatuan antara negara-negara sekutu.

Ia mendesak angkatan bersenjata Kolombia bersekutu dengan Venezuela guna mencegah intervensi asing.

“Saya meminta rakyat Kolombia, gerakan sosialnya, dan militer Kolombia, yang saya kenal dengan baik.”

“Saya menyerukan persatuan yang sempurna dengan Venezuela, sehingga tidak ada yang berani menyentuh kedaulatan negara kita,” kata Maduro, Rabu (17/12/2025).

Serangkaian eskalasi dari Washington menurut Maduro menunjukkan niat sebenarnya dari Presiden AS Donald Trump, dengan menuduh Venezuela mencuri minyak, tanah, dan aset Amerika lainnya.

BACA JUGA: Pemerintah Venezuela Rezim Nicolas Maduro Dicap Teroris

Maduro menyebut tuduhan tersebut sebagai provokasi perang dan kepura-puraan kolonial yang dirancang untuk membenarkan perubahan rezim.

“Tujuannya adalah untuk memaksakan pemerintahan boneka yang bahkan tidak akan bertahan selama 47 jam.”

“Pemerintahan yang akan menyerahkan konstitusi dan kekayaan kita, mengubah Venezuela menjadi koloni.”

“Itu tidak akan pernah terjadi,” tegas Maduro kepada para pendukungnya.

Gila dan Delusional

Wakil Tetap Venezuela untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Samuel Moncada menyebut klaim AS terhadap aset dan minyak negara Amerika Latin itu, sebagai hal gila dan delusional.

Hal tersebut disampaikan Moncada melalui sebuah pernyataan tertulis kepada Dewan Keamanan PBB.

“Dalam sejarah Venezuela, belum pernah ada seorang kepala negara dan atau pemerintahan sebuah negara asing, yang menyampaikan gagasan gila, wilayah nasional Venezuela, termasuk ladang minyak dan aset lainnya, adalah milik mereka.”

“Kegilaan tersebut semakin menjadi-jadi dengan ultimatum yang menyatakan jika Venezuela tidak mengikuti kemauannya, negara kami akan diserang oleh kekuatan militer mereka,” tutur Moncada.

Wakil Venezuela di PBB itu menambahkan, kecanduan Washington terhadap minyak tidak mengenal batas.

Moncada meminta DK PBB segera menggelar rapat untuk membahas agresi yang dilakukan AS terhadap Republik Bolivar Venezuela.

Venezuela juga meminta agar langkah-langkah yang diperlukan diambil untuk memulihkan legalitas internasional, sesuai pasal 39 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Hormati Hukum Internasional

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berbicara melalui sambungan telepon dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Rabu.

“Sekretaris Jenderal telah menerima panggilan telepon dari Nicolas Maduro Moros, Presiden Republik Bolivarian Venezuela, terkait ketegangan yang saat ini terjadi di kawasan,” begitu pernyataan resmi dari kantor Guterres.

Dalam percakapan tersebut, Guterres menegaskan kembali posisi PBB mengenai pentingnya negara-negara anggota menghormati hukum internasional, khususnya Piagam PBB.

Ia juga menekankan perlunya menahan diri dan menurunkan eskalasi guna menjaga stabilitas kawasan.

Sebelumnya, juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan Guterres menyeru semua pihak agar dapat menahan diri dan segera melakukan penurunan eskalasi situasi.

Pembajakan Maritim

Venezuela menuduh AS melakukan pembajakan maritim, karena menyita pengiriman minyak Venezuela di perairan internasional.

Tuduhan itu dilontarkan Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil dalam sebuah surat resmi kepada Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB Samuel Žbogar.

Venezuela menuding pasukan AS secara paksa menaiki kapal swasta di laut lepas, melumpuhkan dan menculik awak kapal, serta menyita secara ilegal muatan minyak Venezuela.

Venezuela mengatakan minyak tersebut merupakan bagian dari operasi komersial reguler yang sah dan sepenuhnya sesuai hukum internasional.

Dalam suratnya, Gil menegaskan insiden itu bukanlah peristiwa terpisah, tetapi bagian dari kebijakan berkelanjutan berupa pemaksaan dan agresi oleh AS, yang diterapkan melalui langkah-langkah pemaksaan sepihak yang ilegal dan tidak sah.

Surat itu merujuk pada Pasal 101 Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang mendefinisikan pembajakan.

BACA JUGA: Trump Klaim Akhiri Perang Pakai Kebijakan Dagang dan Tarif

Tindakan AS merupakan dinilai pelanggaran terang-terangan terhadap rezim hukum yang melindungi kebebasan navigasi dan perdagangan internasional yang sah.

Venezuela menuntut AS segera membebaskan awak kapal yang ditahan, mengembalikan minyak yang disita, serta menghentikan segala bentuk campur tangan terhadap perdagangan sah Venezuela.

Negara Amerika Selatan itu juga mendesak DK PBB secara terbuka mengecam tindakan AS tersebut, mengambil langkah-langkah guna menjaga keselamatan navigasi, dan mencegah pembajakan dijadikan instrumen pemaksaan politik.

Venezuela juga meminta konfirmasi tertulis dari DK PBB, tidak ada resolusi yang mengesahkan tindakan semacam itu terhadap Venezuela atau perdagangan minyaknya.

Penyitaan tersebut menjadi eskalasi terbaru dalam ketegangan AS-Venezuela, di tengah pengerahan militer AS secara luas di kawasan Karibia.

AS membenarkan insiden itu dengan menyatakan kapal-kapal tersebut digunakan untuk mengangkut minyak yang dikenai sanksi dari Venezuela dan Iran, dalam sebuah jaringan pengiriman minyak ilegal yang membantu organisasi teroris asing. (*)