Lahan Jadi Kendala Pembangunan Huntara dan Huntap

NarayaPost – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, pemerintah memastikan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra terus dilakukan. 

“Pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) sudah mulai berjalan.”

“Ini terus kita percepat,” kata Pratikno saat konferensi pers Penanganan Banjir dan Longsor Sumatra, di Jakarta, Jumat (26/12/2025). 

Pratikno menjelaskan, di Sumatra Barat pembangunan huntara telah berjalan di enam kabupaten dan kota.

Di Sumatra Utara, pembangunan dilakukan di tiga kabupaten/kota dan terus bertambah. 

“Adapun di Aceh, pembangunan huntara sudah dimulai di satu kabupaten, sementara kabupaten lainnya masih dalam tahap persiapan dan percepatan.”

BACA JUGA: Purbaya: Penanganan Bencana Takkan Ganggu Anggaran MBG

“Jadi salah satu tantangan utama dalam percepatan ini adalah penyiapan lahan,” ucapnya. 

Menurut Pratikno, percepatan pembangunan hunian dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor.

Oleh karena itu, Pratikno mendorong pemerintah daerah (pemda) segera menyiapkan lahan. 

“Sementara, pembangunan dilakukan secara gotong royong di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).”

“Nantinya, akan dikerjakan bersama-sama, dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga organisasi kemasyarakatan yang bahu-membahu membangun huntara,” papar Pratikno.

Pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap bagi warga yang pemukimannya harus direlokasi, termasuk di dalamnya hunian tetap mandiri yang dibangun di atas lahan milik warga terdampak.

“Persiapan hunian tetap juga terus kita lakukan, baik untuk relokasi maupun hunian mandiri.”

“Semuanya dipercepat agar masyarakat bisa segera tinggal dengan aman dan layak,” imbuh Pratikno.

Percepat Pemulihan Konektivitas

Pemerintah mempercepat pemulihan konektivitas, transportasi, dan layanan kesehatan dasar pasca-bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pratikno mengatakan, pemerintah menargetkan konektivitas cepat demi pemulihan aktivitas masyarakat.

Ia membeberkan, sebanyak 81 ruas jalan nasional terdampak di tiga provinsi.

“Sebanyak 72 ruas atau hampir 90 persen telah kembali berfungsi.”

“Namun, 9 ruas lainnya masih kami percepat penanganannya,” jelas Pratikno.

Menurutnya, perbaikan jalan dilakukan tanpa henti untuk memastikan kelancaran konektivitas dan distribusi logistik.

Langkah ini juga menjaga akses layanan darurat bagi masyarakat terdampak.

Selain infrastruktur, pemerintah memprioritaskan pemulihan layanan kesehatan dasar di wilayah terdampak.

“Seluruh rumah sakit pemerintah sudah beroperasi,” ucap Pratikno.

Kemenkes bersama relawan serta TNI-Polri mempercepat pemulihan rumah sakit dan puskesmas.

Ratusan puskesmas di Sumatra kembali aktif bertahap dan meningkatkan kapasitas pelayanan.

“Sebagian kecil operasional belum maksimal. Namun layanan terus ditingkatkan,” terangnya.

Pemerintah memastikan dukungan berkelanjutan hingga pemulihan berjalan optimal.

Kementerin Kesehatan juga berkomitmen memperkuat pelayanan kesehatan berbasis komunitas.

Kebijakan ini menjaga layanan tetap tersedia meski akses infrastruktur belum pulih.

“Puskesmas penting menjaga kesehatan warga di rumah-rumah,” cetus Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Pembelajaran Normal Ditargetkan Awal Januari 2026

Pratikno juga memastikan percepatan pemulihan pendidikan di wilayah Sumatra terdampak bencana.

Langkah ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar kembali berjalan pada awal Januari 2026.

“Untuk di Provinsi Aceh sekitar 65 persen sekolah sudah disiapkan untuk beroperasi kembali.”

“Kemudian di Sumatra Barat dan Sumatra Utara, kesiapan operasional sekolah sudah mendekati 90 persen,” ungkap Pratikno.

Pembersihan dan revitalisasi fasilitas pendidikan terus dilakukan.

Pemerintah daerah melaporkan operasional hampir sepenuhnya siap.

BACA JUGA: Kayu Terbawa Banjir Harus Segera Dimanfaatkan Atau Dibuang

Pratikno mengatakan, pembelajaran formal ditargetkan normal kembali awal 2026.

Percepatan penanganan bencana merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah berkomitmen pembelajaran formal dimulai awal Januari 2026.”

“Arahan Bapak Presiden meminta seluruh jajaran bekerja tanpa henti,” ucapnya.

Untuk itu, ia mengajak kementerian, lembaga, dan masyarakat bersinergi memulihkan wilayah terdampak.

Masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan memulihkan kehidupan warga terdampak.”

“Pemerintah terus bekerja keras, namun masyarakat harus waspada terhadap cuaca yang dinamis ini,” imbaunya.

Sementara, Polri mengirim 300 personel tambahan membantu penanggulangan bencana di Sumatra.

Pengiriman dilakukan akhir 2025 sebagai lanjutan gelombang sebelumnya.

“Sesuai perintah Kapolri kami memberangkatkan sekitar 300 personel tambahan.”

“Personel dipersiapkan memperkuat penanganan bencana di wilayah terdampak,” ucap Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.

1.135 Orang Meninggal

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia akibat banjir Sumatra mencapai 1.135 orang pada Jumat (26/12/2025) pukul 17.00 WIB. 

BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia tertinggi berasal dari wilayah Aceh Utara dengan total 205 orang.

Daerah lain dengan korban besar yakni Tapanuli Tengah sebanyak 191 orang, kemudian Tapanuli Selatan sebanyak 133 orang.

Selain korban meninggal, BNPB juga melaporkan masih terdapat 173 orang  dinyatakan hilang akibat banjir Sumatra.

Hingga kini proses pencarian terhadap korban hilang tersebut masih terus dilakukan oleh tim gabungan di lapangan.

Jumlah pengungsi terbanyak berdasarkan data BNPB tercatat berada di Aceh Utara mencapai 166,9 ribu orang.

Kemudian, Aceh Tamiang dengan 150,5 ribu pengungsi dan Gayo Lues sebanyak 33,8 ribu pengungsi.

Kerusakan rumah warga akibat banjir Sumatra tercatat mencapai 157.838 unit berdasarkan data BNPB, Jumat (26/12/2025).

Rinciannya meliputi 47.165 rumah rusak berat, 33.276 rumah rusak sedang, dan 77.397 rumah rusak ringan.

BNPB juga mencatat kerusakan fasilitas umum meliputi 215 fasilitas kesehatan dan 3.188 fasilitas pendidikan.

Terdapat 806 rumah ibadah rusak, 98 jembatan terputus, 101 jalan terputus, 199 akses terputus, serta 332 akses terdampak.

BNPB menilai operasi modifikasi cuaca efektif menekan intensitas curah hujan di Sumatra.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

Dengan adanya moditifikasi cuaca, intensitas curah hujan di tiga provinsi terdampak banjir dan longsor mengalami penurunan signifikan.

“Jumlah hari tanpa hujan dalam sebulan terakhir tercatat lebih banyak dibandingkan hari dengan hujan.”

“Hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi di beberapa titik dan sempat memicu banjir susulan di sejumlah kawasan, salah satunya Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat,” beber Abdul Muhari. (*)