NarayaPost – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada di sektor energi dan pangan merupakan syarat utama bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Menurutnya, selama Indonesia masih bergantung pada pasokan energi dan pangan dari negara lain, kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai dan upaya keluar dari jerat kemiskinan tidak akan optimal.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Briefing Awal Tahun 2026 pada Selasa (6/1). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa gagasan swasembada energi dan pangan bukanlah kebijakan sesaat, melainkan bagian dari kerangka besar strategi transformasi bangsa yang telah lama ia rancang. Strategi tersebut, kata Prabowo, merupakan dokumen tertulis yang disusun berdasarkan kajian panjang selama puluhan tahun.
“Esensi-esensinya adalah, yang pertama, bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ, elemen utamanya adalah swasembada pangan,” tegas Prabowo.
BACA JUGA: Prasetyo Hadi Sebut Presiden Akan Segera Bentuk Satgas Bencana
Ia menilai, tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka jika negara tersebut tidak mampu menjamin kebutuhan dasar rakyatnya, terutama pangan. Oleh karena itu, swasembada pangan tidak boleh dipersempit hanya pada beras, melainkan juga mencakup komoditas strategis lain seperti jagung, singkong, serta pemenuhan kebutuhan protein masyarakat. Prabowo menekankan bahwa ketahanan pangan yang menyeluruh menjadi fondasi utama bagi stabilitas sosial dan ekonomi nasional.
Selain pangan, Presiden juga menempatkan swasembada energi sebagai pilar kedua yang tidak kalah penting. Ketergantungan pada energi impor, menurutnya, akan membuat Indonesia rentan terhadap gejolak global dan tekanan ekonomi. “Selain swasembada pangan, dasar selanjutnya adalah swasembada energi. Jadi, kalau kita tergantung dengan bangsa lain untuk energi kita, tidak mungkin kita makmur. Tidak mungkin kita lepas dari kemiskinan,” kata Prabowo.
Ia kemudian mengaitkan urgensi strategi tersebut dengan dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu. Prabowo mencontohkan kondisi pasar beras internasional yang terdampak konflik di kawasan Asia Tenggara. Indonesia selama ini diketahui mengimpor beras dari negara-negara seperti Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Namun, konflik berkepanjangan antara Thailand dan Kamboja, menurutnya, menunjukkan betapa rapuhnya ketergantungan pada impor pangan.
“Kita bisa bayangkan, kalau kita tidak swasembada beras, di tengah konflik di mana-mana, di tengah perang di mana-mana, sumber impor beras kita tadinya adalah Thailand, dan Kamboja, dan Vietnam,” ujarnya.
“Sekarang, Thailand sama Kamboja perang terus. Setelah perang, negosiasi, gencatan senjata, damai, meletus lagi. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan: amankah kita bergantung impor dari negara yang konflik?” lanjut Prabowo.
BACA JUGA: Jalan Takkan Ditutup Saat Tiang Monorel Dibongkar
Presiden juga menyinggung ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dari India, sementara negara tersebut memiliki ketegangan geopolitik dengan Pakistan. Situasi global semacam ini, menurut Prabowo, semakin memperjelas risiko yang harus ditanggung jika Indonesia tidak mandiri secara pangan dan energi. Ia juga mengingatkan pengalaman pahit saat pandemi COVID-19, ketika banyak negara menutup keran ekspor pangan demi kepentingan domestik.
“Kita juga pernah mengalami COVID. Semua negara mengekspor makanan menutup. Kita tidak bisa impor walaupun kita punya uang. Dan import berarti devisa kita keluar. Jadi Saudara, pangan dan energi harus kita mandiri. Harus kita mandiri,” jelas Prabowo.
Sejalan dengan pemberitaan berbagai media nasional, pemerintah saat ini memang tengah mendorong penguatan sektor pertanian, pengembangan energi terbarukan, serta efisiensi pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari agenda besar transformasi ekonomi. Visi swasembada yang ditekankan Presiden Prabowo dipandang sebagai upaya strategis untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus memastikan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.