NarayaPost – Puluhan ribu warga yang dukung pemerintah Iran menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Teheran pada Senin (12/1). Demonstrasi tersebut berlangsung di tengah upaya pemerintah meredam gelombang protes nasional yang telah terjadi hampir dua pekan terakhir dan disebut-sebut sebagai yang terbesar sejak Gerakan Hijau 2009.
Televisi pemerintah Iran menayangkan gambar massa yang memadati sejumlah ruas jalan utama di ibu kota sebelum akhirnya berkumpul di Lapangan Enqelab. Aksi tersebut mengusung tajuk “kebangkitan Iran melawan terorisme Amerika-Zionis”, yang secara terbuka menampilkan dukungan terhadap rezim sekaligus penolakan atas tekanan dan campur tangan Barat.
Dalam demonstrasi itu, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tampil menyampaikan pidato bernada keras. Ia menuduh Amerika Serikat dan Israel berada di balik instabilitas yang terjadi di dalam negeri Iran. Mengutip laporan The Guardian, Ghalibaf menyebut bahwa negaranya saat ini berada dalam situasi yang ia gambarkan sebagai “perang di empat front”.
BACA JUGA: SMA Taruna Nusantara Malang Dibuka, Perluas Akses Pendidikan
Menurut Ghalibaf, tekanan terhadap Iran tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup berbagai dimensi. Ia merinci perang ekonomi melalui sanksi internasional, perang psikologis lewat propaganda dan tekanan opini publik, perang militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel, serta apa yang ia sebut sebagai perang melawan terorisme.
Pidato Ghalibaf berlangsung di tengah sorakan massa yang meneriakkan slogan-slogan anti-Barat, seperti “Matilah Israel” dan “Matilah Amerika”. Dalam pernyataannya, ia bahkan melontarkan ancaman balasan jika Iran diserang. Ghalibaf menegaskan bahwa kekuatan militer negaranya siap menghadapi segala kemungkinan dan menyatakan militer Iran mampu memberikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump “pelajaran yang tak akan pernah dilupakan”.
Tak lama berselang, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei turut memberikan pernyataan terkait aksi pro-pemerintah tersebut. Dalam pidato yang disiarkan oleh media pemerintah dan dikutip AFP, Khamenei menyebut demonstrasi tersebut sebagai peringatan langsung kepada Amerika Serikat.
Pernyataan Khamenei muncul menyusul ancaman berulang dari Trump yang menyatakan siap melakukan intervensi militer jika pemerintah Iran menggunakan kekerasan mematikan terhadap para demonstran anti-pemerintah.
“Ini adalah peringatan bagi para politikus AS untuk menghentikan tipu daya mereka dan tidak bergantung pada tentara bayaran yang berkhianat,” kata Khamenei.
Ia juga menilai bahwa mobilisasi massa pendukung pemerintah tersebut telah berhasil menggagalkan rencana pihak asing yang disebutnya ingin memanfaatkan situasi dalam negeri Iran untuk melemahkan stabilitas negara.
Aksi dukungan terhadap rezim ini berlangsung di saat dukung pemerintah Iran berusaha menampilkan citra bahwa kondisi nasional telah kembali terkendali. Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Iran mengklaim situasi dalam negeri telah “sepenuhnya terkendali” ketika berbicara di hadapan para diplomat asing yang berada di Teheran.
BACA JUGA: Citi PHK 1.000 Karyawan dalam Restrukturisasi Global
Namun, klaim tersebut berbanding terbalik dengan berbagai laporan independen. Video dan kesaksian yang beredar di media sosial menunjukkan bahwa aksi protes anti-pemerintah masih terus berlangsung, meski sebagian besar dilakukan pada malam hari untuk menghindari aparat keamanan. Pemadaman internet yang terus diberlakukan di sejumlah wilayah turut menyulitkan verifikasi terkait skala dan intensitas demonstrasi.
Sementara itu, LSM Iran Human Rights yang berbasis di Norwegia melaporkan bahwa sedikitnya 648 orang tewas dalam rangkaian protes nasional ini, termasuk sembilan anak-anak, dengan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Lembaga tersebut memperingatkan bahwa jumlah korban sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar dari angka yang tercatat.
Di sisi lain, Gedung Putih kembali menegaskan bahwa Presiden Trump tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer terhadap Iran. Meski demikian, pemerintah AS menyatakan masih membuka ruang diplomasi di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara.