Ogah Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Trump Ancam Prancis

NarayaPost – Prancis dikabarkan menolak bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Sumber-sumber yang dekat dengan Presiden Emmanuel Macron mengatakan kepada BFM TV pada Senin (19/1/2026), Prancis tidak bermaksud memberikan respons yang menguntungkan terhadap undangan AS itu.

Menurut mereka, fungsi Dewan Perdamaian Gaza dianggap terlalu luas dan mencakup kewenangan yang jauh lebih besar daripada sekadar menyelesaikan konflik di wilayah kantong Palestina itu.

“(Dewan) itu menimbulkan pertanyaan besar, khususnya mengenai penghormatan terhadap prinsip dan struktur PBB, yang dalam keadaan apa pun tidak boleh dipertanyakan,” kata para sumber.

Kementerian Luar Negeri Prancis juga menyatakan pihaknya sedang menelaah ketentuan dalam piagam atau dokumen pembentukan dewan itu, dan menegaskan kembali komitmen Prancis terhadap Piagam PBB.

“Piagam PBB tetap menjadi landasan utama multilateralisme yang efektif, di mana hukum internasional, kesetaraan kedaulatan negara, dan penyelesaian sengketa secara damai harus diutamakan daripada tindakan sewenang-wenang, politik kekuasaan, dan perang,” tutur Kemenlu Prancis.

Ancam Pakai Tarif

Presiden AS Donald Trump mengancam bakal menetapkan tarif ratusan persen untuk produk Prancis, apabila Presiden Emmanuel Macron menolak undangannya bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza untuk mengakhiri konflik di wilayah itu.

Dalam konferensi pers usai menghadiri kompetisi olahraga perguruan tinggi di Miami, Florida, Senin, Trump pada awalnya berupaya menepis pernyataan yang disebut berasal dari Macron tersebut.

“Apakah benar ia berkata demikian?”

“Tapi, tidak ada yang menginginkan dia juga, karena dia akan mengakhiri masa jabatnya dalam waktu dekat,” kata Trump saat ditanya tanggapannya terkait laporan Macron menolak bergabung ke badan yang diinisiasi AS itu.

Trump kemudian berkata jika laporan tersebut benar, ia mungkin akan menetapkan tarif 200 persen terhadap anggur dan sampanye Prancis, dan Macron akan bergabung.

Ia menegaskan hal tersebut hanya akan dilakukan jika Macron benar menyatakan menolak bergabung ke Dewan Perdamaian Gaza.

BACA JUGA: Jadi Anggota Dewan Perdamaian Gaza Harus Bayar Rp16,8 Triliun

“Namun, ia tidak harus bergabung,” imbuhnya.

Dewan Perdamaian Gaza merupakan bagian dari rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Hamas.

Trump menyebut dewan tersebut sebagai dewan paling bergengsi yang pernah dibentuk.

Sebagai ketua dewan, Trump dapat menyetujui keanggotaan anggota, menunjuk penerusnya sendiri, dan memveto keputusan mayoritas anggota.

Mekanisme tersebut sangat bertentangan dengan Piagam PBB.

Dewan Perdamaian juga menuai kontroversi terkait biaya keanggotaan.

BACA JUGA: Daftar Anggota Dewan Perdamaian Gaza, Ada Menantu Trump

Negara-negara anggota diminta membayar 1 miliar dolar AS (Rp16,9 triliun) untuk mendapatkan status anggota permanen setelah tiga tahun.

Kanada menyatakan akan bergabung, namun tidak membayar biaya untuk kursi permanen.

Trump juga mengirimkan undangan kepada Jerman, Inggris, Rusia, Polandia, Arab Saudi, Albania, Argentina, Mesir, Hungaria, India, Turki, dan Vietnam.

Dewan ini menghadapi berbagai kontroversi dan pertanyaan serius mengenai kewenangannya yang luas.

Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait hubungannya dengan kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pemerintahan Trump berharap pembentukan Dewan Perdamaian ini mampu memperkuat proses transisi pemerintahan di Gaza.

Langkah tersebut juga diharapkan dapat membuka jalan menuju stabilitas dan perdamaian jangka panjang di wilayah itu.

Trump juga menegaskan AS akan mengupayakan tercapainya perjanjian demiliterisasi menyeluruh dengan Hamas.

Upaya tersebut, menurutnya, akan didukung oleh Mesir, Türkiye, dan Qatar sebagai negara-negara mediator utama.

Trump mengeklaim para pemimpin Palestina yang terlibat memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan masa depan yang damai bagi wilayah tersebut. (*)