MUI: Dewan Perdamaian Bentuk Nyata Neokolonialisme

NarayaPost –  Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim menilai, Dewan Perdamaian merupakan bentuk nyata dari langkah neokolonialisme. 

Board of Peace beranggotakan sejumlah negara, termasuk Israel sebagai negara yang selama puluhan tahun melakukan pendudukan, kolonisasi, dan genosida terhadap rakyat Palestina.

“MUI menegaskan, isu Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional,” kata Sudarnoto, Kamis (22/1/2026). 

Ia menegaskan, MUI menolak perdamaian semu sebagaimana yang diatur oleh Presiden AS Donald Trump, karena tidak berbasis pada keadilan. 

MUI menilai setiap inisiatif perdamaian yang tidak tegas mengakui Palestina sebagai bangsa yang terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama, berpotensi melanggengkan kolonisasi dalam kemasan perdamaian. 

“Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme.”

BACA JUGA: RI Masuk Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo: Peluang Bersejarah

“MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius.”

“Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar,” tegasnya. 

Prof Sudarnoto menilai model ini berisiko menggeser isu dari keadilan dan kemerdekaan, menjadi sekadar manajemen konflik dan stabilitas kawasan.

Meski begitu, MUI menghargai niat Pemerintah Indonesia berkontribusi bagi perdamain dunia. 

“Namun MUI juga mengingatkan, keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina,” ucapnya. 

MUI menegaskan, dalam pandangan Islam dan nilai kemanusiaan universal, penjajahan dalam bentuk apa pun adalah kezaliman yang wajib diakhiri. 

“Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya.”

“Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati,” imbuhnya. 

Tegaskan Sikap

MUI meminta Pemerintah Indonesia menegaskan sikap untuk kemerdekaan penuh Palestina, usai bergabung dalam Board of Peace. 

“MUI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menegaskan secara terbuka, tujuan utama setiap forum perdamaian adalah kemerdekaan penuh Palestina, bukan sekedar rekonstruksi atau stabilisasi,” papar Prof Sudarnoto 

MUI juga meminta pemerintah menolak segala skema yang mengarah kepada normalisasi kolonisasi pemukiman ilegal dan blokade Gaza.

Juga, menjadikan resolusi-resolusi PBB, hukum humaniter internasional, dan prinsip self-determination sebagai dasar yang tidak dapat ditawar. 

“Mempertimbangkan secara serius untuk menarik diri secara terhormat dari forum internasional mana pun, apabila terbukti benar-benar menyimpang dari prinsip keadilan dan kemerdekaan Palestina,” imbaunya. 

MUI juga meminta pemerintah memperkuat peran Indonesia bersama negara-negara dan kekuatan masyarakat sipil global, yang secara konsisten memperjuangkan keadilan bagi Palestina. 

“Memperkuat engagement dan kordinasi antara pemerintah dengan kekuatan/organisasi civil society dalam mendukung kemerdekaan Palestina, dan mendorong agar Israel diberi sanksi internasional atas semua kejahatan yang dilakukan,” paparnya.

Warga Lokal Harus Terlibat

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak boleh hanya melibatkan negara-negara besar, tetapi juga masyarakat lokal, yakni warga Palestina dan Israel.

Menurut JK, niat perdamaian harus dimulai dari pemahaman terhadap akar masalah di masyarakat.

Namun, ia menilai, selama ini masih terdapat kekurangan dalam proses perdamaian, khususnya minimnya keterlibatan warga setempat.

“Kalau ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat.”

“Jangan sampai yang berdamai justru tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung,” kata JK lewat keterangan tertulis, Minggu (25/1/2026).

Perdamaian, kata JK, tidak cukup hanya diinisiasi oleh negara-negara besar.

BACA JUGA: Presiden Brasil: Trump Ingin Jadi Pemilik Tunggal PBB Baru

Masyarakat lokal sebagai pihak yang mengalami langsung konflik, lanjutnya, harus diberi ruang berpartisipasi aktif dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali.

JK juga menyinggung gagasan perdamaian yang digagas oleh Trump.

Dalam konteks tersebut, ia menyebut Indonesia perlu mendorong agar inisiatif tersebut tidak bersifat elitis.

“Indonesia perlu mendorong keterlibatan masyarakat setempat.”

“Jangan hanya negara-negara besar yang menentukan, tetapi juga warga di wilayah konflik harus dilibatkan dalam membangun dan mendamaikan negaranya sendiri,” sarannya.

JK menegaskan, tanpa keterlibatan masyarakat lokal, proses perdamaian akan sulit berjalan efektif dan berkelanjutan. (*)