Arab Saudi Cemas Iran Makin Kuat Jika Amerika Tak Menyerang

NarayaPost – Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman (KBS) memperingatkan Amerika Serikat (AS), Iran akan semakin kuat jika Presiden Donald Trump tidak menindaklanjuti ancamannya.

Axios melaporkan pada Jumat (30/1/2026), KBS, orang kepercayaan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), menyampaikan peringatan itu dalam pengarahan tertutup di Washington, di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.

Menurut portal berita AS itu, pernyataan KBS menunjukkan adanya pergeseran sikap publik Arab Saudi yang selama ini menekankan kehati-hatian, dan memperingatkan bahaya eskalasi konflik dengan Iran.

Tiga pekan lalu, MBS dikabarkan mendesak Trump menghindari aksi militer karena berisiko memicu konflik yang lebih luas di kawasan.

Peringatan itu disebut-sebut ikut memengaruhi Trump menunda serangan.

KBS berkunjung ke Washington ketika AS meningkatkan kekuatan militernya di kawasan Teluk.

BACA JUGA: Iran Siap Berunding Meski AS Tak Pernah Bisa Dipercaya

 Meski Trump memerintahkan penambahan signifikan pasukan AS, para pejabat Gedung Putih menyatakan belum ada keputusan dan diplomasi tetap menjadi opsi.

Axios menyebutkan tidak ada perundingan langsung yang serius antara AS dan Iran saat ini.

Para pejabat AS mengatakan Teheran tampak tidak bersedia menerima tuntutan Washington.

KBS menggelar pertemuan di Gedung Putih pada Kamis dengan sejumlah pejabat senior AS, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, utusan Gedung Putih Steve Witkoff, dan Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Caine.

Sejumlah sumber mengatakan kepada Axios, pembahasan difokuskan pada kemungkinan serangan AS terhadap Iran.

Namun, KBS disebut meninggalkan pertemuan itu tanpa kejelasan mengenai strategi atau niat pemerintahan Trump.

BACA JUGA: Garda Revolusi Iran Masuf Daftar Organisasi Teroris Uni Eropa

Dalam pengarahan tertutup lain dengan pakar dan perwakilan organisasi Yahudi, Menhan Saudi itu disebut mengatakan, kegagalan bertindak secara militer setelah ancaman dikeluarkan selama berminggu-minggu, akan memicu keberanian Iran.

KBS juga mengakui perlunya mengelola risiko eskalasi regional.

Secara terbuka, Arab Saudi menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan Iran dan preferensi pada solusi diplomatik.

Pemerintah kerajaan itu juga menyatakan tidak akan mengizinkan wilayah udaranya digunakan untuk serangan ke Iran.

Axios melaporkan, para pejabat Saudi kini menghadapi situasi sulit.

Mereka khawatir dengan dampak serangan AS, tetapi juga tidak ingin Iran menjadi lebih kuat jika serangan urung dilakukan.

Sekutu Tak Diberi Tahu

AS belum memberi tahu tujuan dan rencananya terkait Iran kepada sekutu-sekutunya di kawasan Teluk Persia.

Fox News melaporkan pada Sabtu (31/1/2026), AS juga tidak menginformasikan hal itu kepada Arab Saudi dalam pertemuan konsultasi di Washington untuk mendapatkan kejelasan.

Seorang pejabat negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) mengatakan kepada Fox News, para sekutu di Teluk Persia gagal memperoleh kejelasan penuh mengenai penilaian AS terhadap situasi di kawasan.

Ia juga menekankan perlunya menyampaikan sikap negara-negara GCC, serta penilaian mereka atas situasi kawasan kepada AS.

Pejabat itu menambahkan, Arab Saudi tidak akan mengizinkan AS menggunakan wilayah udara dan pangkalan udaranya untuk menyerang Iran.

Sanksi Baru

AS memberlakukan sanksi baru terhadap Iran, yang menargetkan 7 individu dan 2 entitas, termasuk komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

“Beberapa individu berikut ditambahkan ke daftar SDN OFAC (warga negara yang ditunjuk khusus oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri): Damghani, Hamid… Komandan IRGC untuk Provinsi Gilan (individu) [IRGC] [IFSR/Federasi Internasional untuk Penelitian Sistem] [IRAN-HR] (Merujuk: Korps Garda Revolusi Islam),” ungkap Departemen Keuangan AS, Jumat.

Departemen Keuangan meyakini orang-orang yang dikenai sanksi bertanggung jawab atas penindakan brutal baru-baru ini terhadap rakyat mereka sendiri.

“AS mendukung rakyat Iran dalam protes mereka terhadap rezim yang korup dan represif di Teheran.”

“Kami menetapkan enam pejabat Iran yang mengawasi pasukan keamanan Iran bertanggung jawab atas tindakan keras terhadap para demonstran, serta seorang investor Iran yang menggelapkan miliaran dana dari rakyat Iran,” imbuh pernyataan Departemen Keuangan.

Wajib Dengarkan Demonstran Damai

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan, negaranya wajib menempuh jalan keadilan, untuk menjadi benteng melawan mereka yang berupaya membahayakan rakyat Iran di dalam dan luar negeri.

Pezeshkian juga menekankan perlunya membedakan antara protes damai dan upaya menabur perpecahan.

“Kita wajib mendengarkan para pengunjuk rasa damai.”

“Ada pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan gelombang protes untuk memecah belah bangsa.”

“Kita harus memberikan kedaulatan kepada rakyat kita, dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, sambil tetap waspada terhadap upaya mengubah protes menjadi hasutan,” katanya, dikutip kantor berita semi-resmi Tasnim, Sabtu (31/1/2026).

Pezeshkian mencatat, pengalaman baru-baru ini menunjukkan musuh bebuyutan, termasuk rezim Israel dan pendukung Baratnya, secara konsisten berupaya menghasut kerusuhan, menciptakan perpecahan, dan memecah belah Iran.

Dia mengatakan, aktor-aktor tersebut berupaya mengeksploitasi tuntutan sosial dengan mendorong protes ke arah kekerasan, pembunuhan, dan penghancuran properti publik, termasuk serangan terhadap pasukan militer dan fasilitas layanan, sehingga tidak memiliki tempat dalam norma protes sipil apa pun.

Pihak berwenang, lanjutnya, harus menilai kembali perilaku dan kinerja mereka terhadap warga negara, untuk menghilangkan dalih apa pun bagi mereka yang berupaya mengubah protes menjadi kebencian dan hasutan.

“Pelayanan tulus kepada rakyat adalah penghalang utama terhadap infiltrasi musuh,” cetusnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Tehran dan Washington dalam beberapa pekan terakhir. (*)