Geger Epstein Files, Gagalnya Sistem Hukum dan Moral Global

NarayaPost – Saat ini, mungkin tak ada orang yang tak mengenal Jeffrey Epstein, finansier Amerika Serikat (AS) yang terlibat kejahatan perdagangan dan eksploitasi seksual anak.

Istilah Epstein Files pun menjadi sorotan global, setelah otoritas AS merilis jutaan halaman dokumen investigasi terkait kasus Jeffrey Epstein.

Rilis dokumen ini memicu perdebatan dunia, karena banyak nama tokoh berpengaruh dari berbagai negara tercantum di dalamnya, termasuk dari Indonesia.

Dokumen tersebut dibuka ke publik sebagai bagian dari upaya transparansi hukum, meskipun Pemerintah AS menegaskan, kemunculan nama seseorang dalam berkas tersebut, tidak otomatis membuktikan keterlibatan kriminal.

Epstein Files adalah kumpulan arsip resmi yang berasal dari penyelidikan lembaga penegak hukum AS, termasuk Departemen Kehakiman (DOJ) dan FBI, terkait aktivitas kriminal Jeffrey Epstein dan jaringan relasinya.

Arsip ini mencakup:

• Dokumen pengadilan dan laporan investigasi;
• E-mail dan catatan komunikasi;
• Log penerbangan pesawat pribadi Epstein;
• Foto dan bukti digital; serta
• Rekaman video dan materi pendukung lainnya.

Rilis ini disebut sebagai salah satu pembukaan dokumen investigatif terbesar dalam sejarah modern AS.

Kasus Jeffrey Epstein menjadi perhatian publik sejak ia ditangkap pada 2019, lalu meninggal dunia di dalam tahanan.

Selama bertahun-tahun, sebagian besar dokumen terkait kasus ini masih disegel atau dirahasiakan.

Baru pada akhir 2025 hingga awal 2026, Pemerintah AS mulai membuka akses publik terhadap dokumen-dokumen tersebut secara bertahap.

Jutaan halaman data kemudian dirilis, meski sebagian masih mengalami penyuntingan (redaksi) demi melindungi korban dan saksi.

Salah satu aspek paling kontroversial dari Epstein Files adalah munculnya nama-nama tokoh publik, mulai dari pengusaha, politisi, hingga figur internasional.

BACA JUGA: Bill Clinton dan Hillary Siap Bersaksi Soal Jeffrey Epstein

Namun, para ahli hukum menekankan, nama yang tercantum belum tentu tersangka atau pelaku kejahatan.

Banyak dokumen hanya mencatat kontak sosial, undangan, atau perjalanan.

Penetapan kesalahan tetap harus melalui proses hukum dan pembuktian di pengadilan

Pemerintah AS juga memperingatkan publik agar tidak menyimpulkan tuduhan pidana tanpa dasar hukum yang jelas.

Dalam proses publikasi, muncul kritik terhadap otoritas, karena adanya dokumen yang dinilai kurang disensor secara memadai.

Beberapa berkas bahkan sempat ditarik kembali karena berpotensi mengungkap identitas korban.

Kelompok advokasi korban mendesak agar transparansi tetap dijalankan, tanpa mengorbankan keselamatan dan privasi penyintas.

Epstein Files tidak hanya berdampak di AS, sejumlah negara lain ikut terdampak karena nama warganya muncul dalam dokumen.

Isu ini bahkan memicu ketegangan politik dan penyelidikan internal di beberapa negara Eropa.

Media internasional menyebut rilis ini sebagai ujian besar bagi akuntabilitas elite global dan sistem hukum lintas negara.

Rilis Epstein Files membuka kembali diskusi global tentang kejahatan seksual terorganisir, penyalahgunaan kekuasaan, dan transparansi hukum.

Publik diimbau bersikap kritis dan tidak menyamakan kemunculan nama dalam dokumen dengan bukti kejahatan.

Kasus ini menegaskan pentingnya proses hukum yang adil, perlindungan korban, serta tanggung jawab media dalam menyampaikan informasi secara berimbang.

Ada Orang Indonesia

Kementerian Hukum AS merilis jutaan dokumen terbaru terkait Jeffrey Epstein, pada 30 Januari 2026.

Terpidana kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di bawah umur itu, bunuh diri pada 2019.

Jumlah dokumen yang dirilis pada pekan terakhir Januari 2026 itu merupakan yang terbesar yang pernah dipublikasikan Pemerintah AS, sejak pengesahan undang-undang tentang transparansi berkas Epstein disahkan oleh Kongres pada November 2025.

Rilis terbaru itu mencakup tiga juta halaman dengan 180.000 foto dan 2.000 video.

Nama figur publik seperti Donald Trump, Elon Musk, mantan pangeran Kerajaan Bersatu Andrew Mountbatten-Windsor disebut berulang kali dalam berbagai berkas ini.

Pencarian dengan kata kunci Indonesia di katalog dokumen Epstein menemukan 902 berkas, yang memuat sejumlah figur publik seperti pejabat dan pengusaha Indonesia.

Namun, nama-nama orang Indonesia dalam berkas Epstein tak menimbulkan polemik.

Belum ada temuan, orang-orang Indonesia yang namanya ada di katalog itu memiliki hubungan langsung dengan Epstein.

Joko Widodo dan Sri Mulyani disebut dalam sejumlah e-mail tentang perkembangan berita dunia.

Hary Tanoesoedibjo dan Eka Tjipta, pengusaha besar asal Indonesia, juga disebut, tapi terkait dengan bisnis dan properti Trump, di luar kasus Epstein.

Ada nama-nama yang bukan sosok terkemuka, tetapi bisa berkorespondensi langsung dengan tim perekrut Epstein.

Latar belakang orang itu bergerak di bidang perhotelan dan dia ingin melamar pekerjaan ke Epstein. Dia disebut sebagai Kafrawi Yuliantono.

Dalam file ini ditemukan koneksi Kafrawi dengan Epstein.

File itu menyebut dia kenal Epstein dan Maxwell dari manajernya, bernama Nicholas Simmonds & Edwina.

Mereka bertemu di sebuah kantor dalam suatu waktu sebelum 2013.

Dalam e-mail itu Kafrawi mengaku biasa bersama para gadis ‘massage’ di Parrot Cay.

Kafrawi tertarik ingin bekerja di properti milik Epstein di New York dan Florida.

Beberapa pihak mulai mengaitkan Epstein yang dekat dengan orang-orang di bidang perhotelan, Bali, dan bagaimana dia merekrut orang-orang di Indonesia.

Dalam dokumen ini, dia mengabarkan Epstein pada 2012, berasal dari salah satu pulau di Gili (Lombok), dan akan ke Washington untuk bertemu Epstein. Epstein membalasnya dengan ‘Great’.

Ada beberapa dokumen lain menyangkut Indonesia:

Selebihnya yang berhubungan dengan Indonesia adalah pembelian furnitur dan pernik seni secara berulang.

Bantahan Dalai Lama

Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet, mengaku tak pernah bertemu Jeffrey Epstein.

Nama Dalai Lama disebut seratusan kali dalam publikasi terbaru dokumen kasus Epstein, yang dirilis Departemen Kehakiman AS.

Hasil pencarian dalam dokumen kasus Epstein yang diakses dalam situs Departemen Kehakiman AS, menunjukkan adanya 157 kali sebutan terkait Dalai Lama.

Sebuah pernyataan dari pemimpin umat Buddha Tibet mengakui adanya laporan media dan kiriman sosial media terkait Berkas Epstein, yang mencoba mengaitkan Dalai Lama dengan Epstein.

“Kami dapat menegaskan tanpa ragu, Yang Teramat Mulia tidak pernah bertemu Jeffrey Epstein ataupun mengizinkan pertemuan atau interaksi apa pun dengan dia, yang dilakukan orang lain atas nama Yang Teramat Mulia,” bunyi pernyataan tersebut pada Minggu (8/2/2026).

Pemilik nama asli Tenzin Gyatzo yang kini berusia 90 tahun itu, baru saja memenangkan Piala Grammy atas buku audionya yang bertajuk Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama\.

Pada 2023, ia terekam menyuruh seorang murid mudanya “mengisap lidah saya,” yang menimbulkan kecaman publik.

Bill Gates Minta Maaf

Epstein Files mencakup draf surel (e-mail) tertanggal 18 Juli 2013, yang menyeret nama filantropis dan pendiri Microsoft, Bill Gates.

Mantan istri Bill, Melinda Gates, memberikan tanggapan saat diwawancara Rachel Martin dari program NPR, mengenai situasi para korban dalam lingkaran Epstein.

“Tidak ada gadis, tidak ada gadis yang boleh ditempatkan dalam situasi seperti yang mereka alami akibat Epstein, dan apa pun yang terjadi dengan berbagai orang di sekitarnya,” ujar Melinda dilansir dari Shefinds, Sabtu.

Melinda menyatakan, situasi tersebut sangat menghancurkan hati.

Ia teringat saat dirinya dan putri-putrinya berada pada usia yang sama dengan para gadis yang menjadi korban.

Melinda menyebut detail-detail dalam dokumen tersebut membawa kembali ingatan tentang masa-masa sangat menyakitkan dalam pernikahannya.

Ia menegaskan, tanggung jawab untuk menjawab rincian tersebut berada pada pihak yang terlibat.

“Pertanyaan-pertanyaan yang tersisa di sana adalah untuk orang-orang tersebut, dan bahkan untuk mantan suami saya.”

“Mereka perlu menjawab hal-hal itu, bukan saya,” tutur Melinda.

Bill Gates memberikan tanggapan melalui wawancara dengan saluran 9News Australia.

Bill menyatakan, Jeffrey Epstein menulis draf surel tersebut untuk dirinya sendiri, dan tidak pernah dikirimkan.

“Jadi, saya tidak tahu apa yang dipikirkannya saat itu.”

“Itu hanya mengingatkan saya, setiap menit yang saya habiskan bersamanya, saya sesali, dan saya minta maaf telah melakukan itu,” ucap Bill\, dilansir dari The Pulse of New Hampshire.

Juru bicara Bill Gates menyebut klaim dalam dokumen yang dirilis Departemen Kehakiman tersebut tidak masuk akal (absurd) dan tidak benar.

“Satu-satunya hal yang ditunjukkan oleh dokumen-dokumen ini adalah frustrasi Epstein, karena ia tidak memiliki hubungan berkelanjutan dengan Gates.”

“Dan sejauh mana ia akan berusaha menjebak dan mencemarkan nama baik Gates,” cetusnya, dilansir dari NPR Illinois.

Merambah Silicon Valley

Jeffrey Epstein juga memiliki jaringan luas di Silicon Valley, dan menanamkan modal pada sejumlah perusahaan rintisan teknologi terkemuka.

“Oke. Saya punya waktu luang antara tengah hari sampai jam 3 sore ini.”

“Tidak terlalu penting, tetapi akan menyenangkan jika bisa bertemu dengannya (Epstein) jika memungkinkan.”

“Apakah (pertemuan) ini penting baginya?” Tulis seorang pendiri bursa kripto Coinbase, Fred Ehrsam, dalam surel pada Desember 2014, seperti dilaporkan The New York Times, Kamis (5/2/2026), mengutip dokumen Departemen Kehakiman AS.

Pada tahun yang sama, Epstein berinvestasi 3 juta dolar AS (sekitar Rp48,6 miliar) di Coinbase, yang saat itu masih perusahaan rintisan.

Laporan itu juga menyebutkan, miliarder teknologi Peter Thiel memberi saran investasi kepada Epstein, termasuk kemungkinan mendanai layanan musik Spotify dan perusahaan perangkat lunak milik Thiel, Palantir.

Belum jelas apakah Epstein akhirnya berinvestasi di Palantir, tetapi ia tercatat menanamkan modal 40 juta dolar AS di perusahaan Thiel lainnya, Valar Ventures.

Epstein juga mendanai sejumlah proyek teknologi dan kripto lainnya, termasuk di perusahaan teknologi Jawbone dengan nilai investasi hampir 12 juta dolar AS.

Blunder PM Inggris

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer meminta maaf karena telah menunjuk Peter Mandelson sebagai duta besar di AS, menyusul skandal hubungan Mandelson dengan Jeffrey Epstein, yang memicu desakan politik dan mosi tidak percaya.

Starmer menunjuk Mandelson sebagai duta besar pada Februari 2025.

Namun, pada September tahun yang sama, Mandelson diberhentikan setelah hubungan tersebut mencuat.

Pada 1 Februari, Mandelson juga mengumumkan pengunduran dirinya dari Partai Buruh.

Menurut sang perdana menteri, para korban Epstein sudah terlalu lama menunggu keadilan.

“Saya minta maaf karena percaya dengan kebohongan Mandelson dan menunjuknya,” ucap Starmer, Kamis (5/2/2026).

Ia juga meminta maaf kepada para korban karena harus menyaksikan kasus tersebut dibuka lagi ke ruang publik, serta mengakui kegagalan pemerintah meminta pertanggungjawaban.

Sejumlah partai oposisi telah menyerukan mosi tidak percaya terhadap Starmer terkait skandal yang melibatkan Mandelson.

Mandelson menerima dana sebesar 75.000 dolar AS (sekitar Rp1,2 miliar) dari Epstein pada 2003–2004.

Pada 2008, Mandelson meyakinkan Epstein yang terjerat kasus prostitusi anak di bawah umur dengan mengatakan, “teman-temanmu terus bersamamu dan menyayangimu,” menurut laporan tabloid The Sun pada September 2025.

Sebelum Epstein divonis 18 bulan penjara lewat kesepakatan pengurangan hukuman (plea bargain), Mandelson mendesaknya untuk berjuang agar dibebaskan lebih cepat.

Dalam sejumlah surat, Mandelson juga disebut mengungkapkan kemarahannya atas persidangan Epstein di AS dan meminta Epstein menyikapinya secara filosofis.

Menolak Disebut Iblis

Sebuah rekaman video wawancara berdurasi sekitar dua jam menjadi sorotan dalam rilis dokumen terkait Jeffrey Epstein oleh otoritas AS.

Dalam video tersebut, Epstein membantah label iblis yang ditujukan kepadanya, dan bersikeras dirinya hanyalah predator seksual tingkat rendah.

Wawancara tersebut dipandu Steve Bannon, mantan penasihat Presiden AS Donald Trump, Steve Bannon.

Pengambilan gambar tampaknya dilakukan di kediaman Epstein di New York pada tanggal yang tidak disebutkan, jauh sebelum ia ditemukan tewas di penjara pada 2019, saat menunggu persidangan perdagangan seks anak di bawah umur.

Bannon melontarkan pertanyaan tajam mengenai persepsi publik terhadap sosok Epstein.

“Apakah Anda pikir Anda adalah iblis itu sendiri?” Tanya Bannon.

“Tidak, tapi saya punya cermin yang bagus,” jawab Epstein sambil tersenyum, mengenakan kemeja hitam dan kacamata.

Saat didesak kembali, ia menambahkan, “Saya tidak tahu. Mengapa Anda mengatakan hal itu?”

Epstein menolak ketika Bannon melabelinya sebagai predator seksual kelas tiga, sebuah klasifikasi di AS yang menunjukkan ancaman paling serius terhadap keselamatan publik.

“Bukan, saya yang paling rendah.”

“Tapi seorang kriminal,” timpal Bannon, yang kemudian dijawab pendek oleh Epstein, “Ya.”

Bannon juga mencecar Epstein mengenai sumber kekayaannya.

Bannon mempertanyakan apakah Epstein menganggap uangnya sebagai uang kotor, karena diperoleh dari memberikan nasihat kepada orang-orang terburuk di dunia.

Epstein bersikeras kekayaannya diperoleh secara legal, meski ia mengakui etika selalu menjadi subjek yang rumit.

Untuk membenarkan sumber penghasilannya, Epstein mengeklaim telah menyumbangkan dana untuk membantu pemberantasan polio di Pakistan dan India.

Dalih Donald Trump

Presiden AS Donald Trump membantah berteman dengan Jeffrey Epstein.

Trump menuduh Epstein bersekongkol melawannya.

Nama presiden AS disebutkan dalam berkas tersebut setidaknya 3.000 kali.

Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan Epstein, berkomunikasi dengan beberapa tokoh AS terkemuka, termasuk mantan Presiden Bill Clinton, miliarder Bill Gates, dan Elon Musk.

“Saya tidak hanya tidak bersahabat dengan Jeffrey Epstein, tetapi, berdasarkan informasi yang baru saja dirilis Departemen Kehakiman, Epstein dan seorang ‘penulis’ pembohong bernama Michael Wolff, berkonspirasi untuk merusak saya dan/atau Kepresidenan saya.”

“Tidak seperti banyak orang yang suka ‘berbicara’ kasar, saya tidak pernah pergi ke pulau Epstein yang penuh dengan orang jahat, tetapi hampir semua Demokrat yang korup ini, dan para donatur mereka, pergi ke sana,” tulis Trump di Truth Social, pekan lalu.

Trump berjanji akan menuntut Wolff, jurnalis AS di balik otobiografi tidak resmi tahun 2018 ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House.’

Wolff mengatakan dalam pesan Instagram, dia tidak yakin apa yang menyebabkan kemarahan Trump, tetapi mengakui dia telah mendorong Epstein mengungkapkan apa yang dia ketahui tentang Trump kepada publik.

Jurnalis tersebut ditampilkan dalam banyak berkas Epstein yang diterbitkan Departemen Kehakiman pada November lalu.

Dalam satu e-mail dari Februari 2016, Wolff menyarankan pelaku kejahatan keuangan yang tercela itu bisa menjadi ‘peluru’ untuk mengakhiri kampanye presiden pertama Trump.

Departemen Kehakiman mengawali rilis terbarunya dengan pernyataan, yang mengatakan email-email tersebut tidak mengungkapkan indikasi dari Epstein, Trump telah melakukan sesuatu yang kriminal atau memiliki kontak yang tidak pantas dengan salah satu korbannya.

Menurut lembaga tersebut, email-email itu justru menunjukkan Epstein sering kali mencela Trump, menyebutnya bodoh, dan mempertanyakan kesehatan mentalnya.

Hukum Rapuh di Saat Berhadapan dengan Kekuasaan

Kasus Jeffrey Epstein adalah gambaran nyata bagaimana kekuasaan, kekayaan, dan jaringan elite dapat melindungi kejahatan yang sangat keji selama bertahun-tahun.

Kasus ini membuka tabir, hukum tidak selalu bekerja secara adil, terutama ketika pelakunya terhubung dengan figur berpengaruh.

Jeffrey Epstein pertama kali menghadapi tuduhan serius pada pertengahan 2000-an.

Tuduhan tersebut muncul setelah polisi Palm Beach, Florida menyelidiki laporan ia membayar gadis belia untuk memberikan ‘pijat.’

Penyelidikan ini akhirnya mengarah pada dakwaan hubungan seksual ilegal dengan anak di bawah umur.

Namun, proses hukum pertama ini berakhir dengan plea deal yang dianggap ringan.

BACA JUGA: Dikaitkan dengan Banyak Tokoh Dunia, Siapa Jeffrey Epstein?

Epstein hanya menjalani sekitar 13 bulan penjara meski tuduhan awalnya jauh lebih berat.

Banyak pihak mengkritik kesepakatan ini merupakan bentuk perlakuan khusus bagi orang yang memiliki kekayaan dan koneksi kuat.

Kasus Epstein kembali mencuat pada 2019 ketika ia didakwa oleh jaksa federal New York atas tuduhan perdagangan seks.

Dakwaan tersebut menuduh Epstein mengeksploitasi perempuan dan gadis di bawah umur untuk keuntungan dan jaringan sosialnya.

Enam minggu setelah penangkapannya, Epstein ditemukan tewas di sel tahanan Metropolitan Correctional Center, dan dinyatakan bunuh diri oleh pihak berwenang.

Namun, kematian ini memicu berbagai teori dan spekulasi tentang transparansi proses hukum serta kemungkinan kegagalan perlindungan terhadap bukti dan dakwaan lanjutan yang mungkin menyeret keterlibatan pihak lain.

Publikasi dokumen dan kesaksian korban setelah kematian Epstein menunjukkan kasus ini jauh lebih kompleks daripada sekadar melibatkan satu pelaku.

Nama-nama tokoh berpengaruh ikut terseret dalam perbincangan publik, menegaskan eksploitasi seksual sering kali berlangsung dalam struktur kekuasaan yang tertutup dan sulit dijangkau hukum, memperlihatkan adanya budaya impunitas di kalangan elite.

Kasus Jeffrey Epstein menjadi simbol kegagalan sistem hukum dan moral global dalam melindungi korban serta menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.

Selama transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya ditegakkan, kasus ini akan terus dikenang sebagai peringatan, hukum bisa rapuh ketika berhadapan dengan kekuasaan dan kekayaan. (*)