Prabowo Belum Pastikan Hadiri KTT Dewan Perdamaian

NarayaPost – Presiden Prabowo Subianto belum memastikan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), pada 19 Februari 2026 di Washington, Amerika Serikat (AS).

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengonfirmasi Indonesia telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Dewan Perdamaian.

“Memang kita menerima undangan tersebut, tapi Pak Presiden masih belum memutuskan (untuk hadir atau tidak),” kata Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Belum pasti juga apakah Prabowo akan hadir langsung, atau mengirim perwakilan untuk memenuhi undangan  Dewan Perdamaian tersebut.

“Kita lihat, karena memang belum ada keputusannya juga untuk kehadiran,” ujar Vahd saat ditanya isu strategis apa yang akan disampaikan oleh Indonesia kepada Dewan Perdamaian.

Ingin Sepakati Negosiasi Tarif

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT perdana Dewan Perdamaian di Institute of Peace, Washington DC, AS, 19 Februari 2026.

“Ada,” ucap Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Namun, Juru Bicara Presiden RI itu belum dapat memastikan kehadiran Prabowo.

“Belum (dapat dikonfirmasi kehadiran Presiden), nanti kami sampaikan kalau sudah ada kepastian,” imbuhnya.

Menurut Pras, sapaan akrabnya, jika memang Prabowo terkonfirmasi akan berangkat ke AS, harapannya, lawatan itu tidak hanya akan dimanfaatkan untuk menghadiri KTT BoP, tetapi juga untuk menandatangani hasil negosiasi tarif antara Indonesia-AS.

“Kami menghendaki, dan ingin bisa dua-duanya,” cetus Pras.

BACA JUGA: AS Mau Gelar KTT Dewan Perdamaian, Israel Diundang

Kantor Kepresidenan AS, Gedung Putih, berencana menggelar KTT perdana BoP pada pekan depan (19/2/2026).

Sejumlah pemimpin negara anggota telah dihubungi agar menghadiri acara tersebut.

Dari seorang sumber pejabat pemerintahan AS, sebagaimana dikutip dari kantor berita Turki, Anadolu, hingga Sabtu (7/2/2026) pekan lalu, belum ada pemimpin negara yang mengonfirmasi kehadiran mereka di KTT BoP tersebut.

Gedung Putih belum memberikan pengumuman mengenai penyelenggaraan KTT BoP di Washington D C, pekan depan.

Diisi Teknokrat Palestina

Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menyatakan, komite nasional yang merupakan struktur dalam Dewan Perdamaian, akan diisi oleh teknokrat-teknokrat berkebangsaan Palestina.

Di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026), selepas pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan menteri luar negeri, praktisi, dan para ahli hubungan internasional, Arif menjelaskan komite nasional itu merupakan badan pelaksana yang nantinya ditugaskan menjalankan kegiatan-kegiatan dari BoP.

“BoP itu nanti ada badan eksekusinya, ada national committee (komite nasional) yang diisi oleh teknokrat Palestina.”

“Itu kesepakatannya sebenarnya.”

“Jadi akan ada tim khusus dari orang Palestina, yang tidak tergabung dengan afiliasi politik tertentu, dan (badan itu) akan menjadi pelaksana dari kegiatan-kegiatan yang ada di BoP,” tutur Wamenlu Arif Havas.

Arif melanjutkan, keikutsertaan Indonesia sebagai anggota BoP juga menjadi kesepakatan bersama Indonesia dengan negara-negara mayoritas penduduk muslim, yang selama beberapa kali rapat membahas masalah Palestina.

BACA JUGA: Prabowo Siap Keluar dari Dewan Perdamaian Jika Tak Cocok

Beberapa negara itu berada di kawasan Timur Tengah, tetapi ada juga yang di luar itu, misalnya seperti Turki, Indonesia, Pakistan.

“Ini merupakan kerja bersama ya,” ucap Arif.

Terkait iuran yang ditetapkan AS selaku inisiator BoP, Arif menyebut Indonesia masih dalam posisi mengonsultasikan itu dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya yang tergabung dalam BoP.

Arif menyebut, untuk sampai pada masalah pembayaran iuran keanggotaan, prosesnya masih panjang.

Oleh karena itu, Arif belum dapat menjawab pertanyaan mengenai besaran iuran yang akan dibayarkan Indonesia, mekanisme penggunaan dana, ataupun waktu iuran tersebut akan dibayarkan.

“Bahasannya (mengenai iuran) belum ada.”

“Jadi, yang penting sekarang ini setelah ada kesepakatan, kemudian (dibuat) detailnya, harus dibikin rambu-rambu, dan negara-negara yang setuju, koordinasi, posisi, mekanismenya seperti apa. Itu penting sekali,” bebernya.

Indonesia masuk BoP setelah Presiden Prabowo Subianto ikut menandatangani piagam pembentukan lembaga tersebut saat acara peluncurannya di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.

Selain Indonesia, negara lain yang juga menandatangani piagam Dewan Perdamaian itu adalah Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Jordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab (UAE), dan Uzbekistan. (*)