Utang Kereta Cepat Whoosh Dibayar Pakai APBN

NarayaPost – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepastian ini sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyatakan pemerintah siap menanggung kewajiban finansial proyek strategis nasional tersebut.

Pemerintah Tak Menghindari Tanggung Jawab Proyek Besar

Prasetyo menyampaikan hal itu saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2). Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghindari tanggung jawab atas pembiayaan proyek kereta cepat pertama di Indonesia itu, meskipun sebelumnya sempat muncul perbedaan pandangan antar kementerian terkait sumber dana pembayaran utang.

“Iya (bayar utang Whoosh pakai APBN),” ujar Prasetyo singkat, menegaskan sikap resmi Istana Negara.

BACA JUGA: Trump Tak Izinkan Jembatan Kanada Dibuka Tanpa Kompensasi

Menurut Prasetyo, hingga saat ini Istana masih menerima laporan bahwa pembahasan teknis mengenai skema pembayaran utang Whoosh belum sepenuhnya rampung. Proses tersebut masih berada pada tahap finalisasi dan negosiasi lanjutan. Nantinya, pembicaraan teknis terkait pelunasan utang akan dipimpin langsung oleh CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani.

“Kemarin laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara,” jelas Prasetyo.

Utang Kereta Cepat Whoosh Segera Dibayar

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan membayar kewajiban utang proyek Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun. Ia menegaskan kesiapan negara untuk mengambil alih tanggung jawab finansial tersebut demi memastikan keberlanjutan dan stabilitas proyek. Ia menegaskan akan memberikan seluruh tanggung jawab atas proyek besar tersebut.

Prabowo juga meminta publik tidak memperbesar polemik terkait pembiayaan kereta cepat tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan Whoosh telah dipelajari secara menyeluruh dan berada dalam kendali pemerintah.

“Enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

Purbaya Menolak Penggunaan APBN untuk Utang Kereta Cepat

Namun demikian, pernyataan Istana ini berbeda dengan sikap yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya secara terbuka menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Ia menilai tanggung jawab pembayaran seharusnya berada di bawah Danantara Indonesia.

BACA JUGA: TNI AD Mulai Siapkan Hingga 8.000 Personel untuk Gaza

Menurut Purbaya, sejak Maret 2025 negara tidak lagi menerima setoran dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena seluruh pengelolaannya telah dialihkan ke Danantara. Dengan kondisi tersebut, Danantara dinilai memiliki kapasitas finansial yang cukup untuk menanggung kewajiban utang proyek Whoosh tanpa melibatkan APBN.

“Yang jelas saya sekarang belum dihubungi. Kalau di bawah Danantara mereka kan sudah manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata bisa (Rp) 80 triliun lebih, harusnya mereka sudah di situ jangan di kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya secara daring dalam Media Gathering Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat.

Sebagai informasi, total biaya pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp 120 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.570 per dolar AS. Angka tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun senilai USD 1,2 miliar, setara sekitar Rp 19,8 triliun. Besarnya biaya dan skema pembiayaan proyek inilah yang membuat isu pembayaran utang Whoosh terus menjadi perhatian publik dan pemerintah.