Berisiko Lawan Hamas, MUI Minta Kirim TNI ke Gaza Ditinjau

NarayaPost – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah meninjau ulang rencana pengiriman 8.000 personel TNI ke Gaza, mengingat belum ada kejelasan kerangka misi perdamaian tersebut.

Pengiriman tentara merupakan bagian komitmen Indonesia masuk Board of Peace (BoP) alias Dewan Perdamaian.

“Karena itu, Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza,” ujar Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Sudarnoto mengingatkan risiko besar soal keputusan pemerintah mengirimkan tentara ke Gaza.

Misi tersebut dinilai berisiko secara politik dan moral, terhadap posisi Indonesia yang selama ini konsisten membela Palestina.

Ia tidak ingin Indonesia terjebak pada agenda hegemoni Amerika Serikat (AS).

Apalagi, Dewan Perdamaian dianggap tidak jelas, apakah dilakukan di bawah mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atau melalui jalur lain seperti International Stabilization Force (ISF).

“Misi perdamaian dalam perspektif ISF sangat berbahaya.”

“Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL (Lebanon) atau UNDOF (Golan), yang jelas di bawah mandat DK PBB.”

“Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel, yaitu menundukkan Gaza/Palestina,” tuturnya.

Sudarnoto menjelaskan, pengiriman tentara yang dilakukan dalam kerangka ISF biasanya di bawah kendali dan hegemoni negara-negara besar seperti AS.

Fokus utamanya adalah menciptakan stabilisasi wilayah pasca-konflik.

BACA JUGA: TNI AD Mulai Siapkan Hingga 8.000 Personel untuk Gaza

Karena itu, kata dia, misi semacam ini kerap membawa agenda tersembunyi yang tidak sejalan dengan misi perdamaian jangka panjang.

Terlebih, ISF berfokus pada demiliterisasi Gaza, terutama pelucutan senjata Hamas yang dinilai bukanlah solusi berkeadilan untuk Palestina.

“Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina.”

“Padahal yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini, termasuk penjajah Israel,” urai Sudarnoto.

Maka dari itu, ia meminta pemerintah mempertimbangkan ulang keputusan mengirim pasukan tentara ke Gaza.

MUI tidak ingin keputusan tersebut justru mengakibatkan reputasi Indonesia jatuh sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

Kendati keputusan ini belum diputuskan secara final, MUI mengingatkan bahaya Indonesia malah terlibat konfrontasi dengan Hamas, karena dianggap terlibat dalam agenda perdamaian yang justru merugikan bagi Palestina.

“Jika tidak dipertimbangkan matang, maka pengiriman tentara ini berisiko tinggi, karena akan berhadapan dengan Hamas.”

“Ini tidak boleh terjadi.”

“Reputasi dan nama baik Indonesia sebagai bangsa yang selama ini membela Palestina akan jatuh,” imbuhnya.

Komitmen

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah sedang mematangkan rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian, sebagai bagian dari komitmen BoP, untuk membantu meredam konflik di Palestina.

Ia menyebut saat ini proses pengiriman pasukan masih dalam pembahasan.

Namun, Prasetyo memperkirakan jumlah personel yang dikirim kurang lebih 8.000 prajurit TNI.

“Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000,” ungkap Prasetyo di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, sempat muncul informasi wilayah Rafah menjadi salah satu opsi penempatan.

Namun, Prasetyo menyebut keputusan tersebut belum final.

BACA JUGA: Pasukan Indonesia di Gaza Jaga Perdamaian, Bukan Menegakkan

“Kita baru mempersiapkan diri, sewaktu-waktu sudah ada kesepakatan, kita harus mengirim pasukan perdamaian sebagai sebuah komitmen.”

“Itu akan kita lakukan,” terangnya.

Pras menegaskan, keterlibatan Indonesia dalam BoP merupakan bagian dari komitmen bangsa terhadap perjuangan Palestina, khususnya dalam mendukung pengakuan kemerdekaan Palestina dan membantu meringankan penderitaan warga Gaza.

Bergabungnya Indonesia dalam BoP bersama tujuh negara muslim lainnya, lanjut Pras, diharapkan dapat menurunkan eskalasi konflik dan membuka akses bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza.

“Setidaknya kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza, sehingga saudara-saudara kita berkurang penderitaannya.”

“Dengan sekarang proses tersebut, bantuan-bantuan makanan bisa masuk ke Gaza.”

“Yang ini kita berharap meringankan beban saudara-saudara kita,” beber Prasetyo.

Terkait Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana BoP yang berlangsung pada 19 Februari 2026, Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mendapat undangan.

Namun, kehadirannya belum bisa dikonfirmasi.

Terkait iuran keanggotaan Indonesia di BoP, Prasetyo menyebut hingga kini belum dibayarkan.

Menurutnya, hal tersebut masih menunggu proses teknis dan prosedur kenegaraan.

“Belum (bayar iuran).”

“Nanti kan ada teknisnya, urusan negara itu kan tidak mudah.”

“Ada prosedurnya, ada tahapannya,” cetus Prasetyo. (*)