Rusia-Amerika Bahas Perjanjian Baru Pengendalian Senjata Nuklir

NarayaPost – Rusia dan Amerika Serikat (AS) sedang membahas perbedaan antara potensi perjanjian pengendalian senjata baru, dan Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru (New START) sebelumnya.

“Perjanjian START merupakan bagian penting dari (rezim non-proliferasi nuklir).”

“Perjanjian ini akan berubah dibandingkan dengan sebelumnya, dan itu adalah bagian dari negosiasi yang sedang kami lakukan dengan Rusia.”

“Jadi, Anda tahu, kami akan terus berbicara dengan orang-orang.”

“Kami akan terus berupaya membatasi proliferasi nuklir,” kata Wakil Presiden AS JD Vance, Rabu (11/2/2026).

Penyebaran senjata nuklir ke lebih banyak negara, lanjutnya, akan menjadi skenario terburuk bagi Washington.

BACA JUGA: Perjanjian Rusia Berakhir, Trump Ingin Maksimalkan Senjata Nuklir

Ia menyatakan keyakinannya untuk mencapai hasil positif dalam pembicaraan tersebut.

Perjanjian New START Rusia-Rusia berakhir pada 5 Februari 2026.

Presiden AS Donald Trump mengatakan pada tanggal tersebut, Washington harus meminta para ahli nuklirnya untuk mengerjakan perjanjian baru yang lebih baik dan modern, yang dapat bertahan lama di masa depan.

Trump menggambarkan perjanjian New START sebagai kesepakatan yang dinegosiasikan dengan buruk oleh AS.

Sebelumnya pada September, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan Rusia siap untuk terus mematuhi pembatasan Perjanjian New START selama satu tahun, setelah 5 Februari 2026.

Dia menjelaskan, langkah-langkah untuk mematuhi pembatasan perjanjian akan efektif jika AS membalasnya.

AS tidak mengeluarkan tanggapan resmi, sehingga pakta nuklir tersebut otomatis berakhir masa berlakunya.

Pantau

Rusia akan memantau langkah AS, setelah perjanjian yang membatasi senjata nuklir kedua negara (New START) berakhir.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menegaskan, Rusia tidak akan menjadi pihak pertama yang memicu eskalasi.

“Kami akan mengamati dengan saksama bagaimana pihak Amerika akan bertindak sekarang, setelah tidak ada lagi pembatasan formal,” kata Lavrov kepada NTV, Selasa (10/2/2026).

Ia menambahkan, Rusia juga akan menyikapi situasi tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Menurut Lavrov, sulit membayangkan perjanjian pengendalian senjata multilateral di masa depan, tanpa memperhitungkan kemampuan militer dua sekutu AS, Inggris dan Prancis.

Ia juga menyinggung pernyataan Presiden AS Donald Trump, yang menekankan kembali perlunya membuat kesepakatan dengan Cina.

BACA JUGA: Perjanjian Pembatasan Nuklir Berakhir, AS-Rusia Harus Berunding

“Cina telah berkali-kali menyampaikan sikapnya, dan kami menghormatinya,” ujar Lavrov.

Namun, ia memperingatkan, upaya AS menarik Cina ke dalam perundingan, berisiko mengalihkan fokus dari substansi utama persoalan pengendalian senjata.

Washington mendorong agar Cina dilibatkan dalam perundingan, dengan menunjuk pada persenjataan nuklir Cina yang terus berkembang.

Sedangkan Moskow mengatakan, jika Cina dilibatkan dalam kesepakatan baru, maka sekutu nuklir AS, Inggris dan Prancis, juga harus diikutsertakan.

Atasi Hambatan

Direktur Eksekutif Arms Control Association (ACA) Daryl Kimball mengatakan, AS dan Rusia perlu mengatasi sejumlah hambatan serius, agar dapat memulai negosiasi terkait perjanjian senjata nuklir baru.

“Berdasarkan pernyataan Trump, sangat penting bagi AS dan Rusia untuk mengirim tim ahli guna menegosiasikan kerangka kerja perjanjian baru.”

“Pernyataan presiden lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, tetapi ada hambatan utama yang perlu diatasi oleh kedua belah pihak,” kata Kimball kepada RIA Novosti.

Dia menyerukan kedua belah pihak menghindari penambahan hulu ledak nuklir, sementara para negosiator berupaya merumuskan rincian kerangka kerja pengendalian nuklir yang baru.

Berakhirnya Perjanjian New START, yang membatasi AS dan Rusia masing-masing hanya memiliki 1.550 hulu ledak nuklir yang ditempatkan, menandai pertama kalinya dalam beberapa dekade, tidak ada perjanjian untuk membatasi penempatan senjata paling destruktif di planet ini, yang memicu kekhawatiran akan perlombaan senjata baru.

Pada 2023, Rusia menolak inspeksi situs nuklirnya berdasarkan perjanjian tersebut, seiring meningkatnya ketegangan dengan AS terkait konflik di Ukraina.

Namun, Rusia mengatakan tetap berkomitmen pada batasan kuantitatif yang telah ditetapkan. (*)