Iran Jamin Program Nuklirnya Bersifat Damai Selamanya

NarayaPost – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berharap kesepakatan nuklir baru dengan Amerika Serikat (AS) dapat lebih sederhana, dibanding Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA).

Dua elemen utama yang diharapkan Iran adalah pencabutan sanksi, dan jaminan program nuklir Iran yang bersifat damai.

“Saya yakin kesepakatan yang lebih baik daripada JCPOA, atau kesepakatan nuklir 2015, adalah mungkin.”

“Dan ada unsur-unsur yang bisa jauh lebih baik dibandingkan perjanjian sebelumnya.”

“Saya pikir saat ini tidak perlu terlalu banyak rincian.”

“Kita dapat menyepakati hal-hal mendasar dan memastikan program nuklir Iran bersifat damai dan akan tetap damai selamanya.”

BACA JUGA: Trump Pertimbangkan Serangan Militer Terbatas untuk Tekan Iran

“Dan pada saat yang sama lebih banyak sanksi akan dicabut,” tutur Araghchi, Minggu (22/2/2026).

Teheran, tegas Araghchi, tidak akan melepaskan hak kedaulatannya untuk memperkaya uranium, sebagai bagian dari program nuklir nasionalnya.

Ia menyatakan diplomasi merupakan satu-satunya jalan ke depan guna mencapai kesepakatan.

“Saya yakin masih ada peluang yang baik untuk mencapai solusi diplomatik yang didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, dan solusi itu berada dalam jangkauan kita.”

“Jadi, tidak perlu ada peningkatan kekuatan militer, dan penumpukan militer tidak akan membantu serta tidak dapat menekan kami,” imbuh Araghchi.

Perundingan Berlanjut

Seorang pejabat senior Iran anonim mengatakan, perundingan tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat diperkirakan akan berlangsung pada awal Maret 2026.

Reuters pada Minggu melaporkan, terdapat kemungkinan tercapainya kesepakatan sementara.

Iran dan Amerika Serikat memiliki perbedaan pandangan mengenai cakupan dan mekanisme pencabutan sanksi AS, sebagai imbalan atas pembatasan program nuklir Iran.

Teheran dilaporkan dapat mempertimbangkan langkah-langkah seperti mengekspor sebagian cadangan uranium yang sangat diperkaya, mengurangi tingkat kemurniannya, serta membentuk konsorsium pengayaan uranium regional.

Namun, langkah tersebut akan terwujud hanya jika hak Iran melakukan pengayaan secara damai diakui.

Teheran tidak akan melepaskan kendali atas sumber daya minyak dan mineralnya, meskipun dapat memberikan akses kepada kontraktor AS ke ladang minyak dan gasnya.

Putaran kedua perundingan nuklir yang dimediasi Oman antara AS dan Iran berlangsung di Jenewa pada 17 Februari.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan, telah dicapai kemajuan, dan kedua negara akan menyusun teks yang dapat menjadi dasar bagi kemungkinan kesepakatan.

Gelar Kekuatan

Di tengah ketegangan dengan Iran, Amerika Serikat menghimpun kekuatan militer di Timur Tengah, yang mencakup 16 kapal perang dengan total 40.000 personel, serta 7 skuadron udara yang masing-masing terdiri dari 70 pesawat tempur.

Menurut laporan Financial Times, Amerika Serikat sudah menempatkan lima skuadron udara, masing-masing memiliki 70 pesawat tempur, pada pangkalan-pangkalan militernya di Yordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Tambahan dua skuadron udara lainnya berbasis di kapal-kapal induk USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R Ford.

Mengutip data dari Universitas Tel Aviv, Financial Times melaporkan, di Pangkalan Militer Muwaffaq Salti, Yordania, sudah terdapat 66 jet tempur AS yang terdiri dari antara lain 18 jet tempur F-35 dan 17 unit jet tempur F-15.

Kemudian, 8 unit pesawat A-10, pesawat peperangan elektronik EA-18, dan pesawat pengangkut.

Data satelit juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah jet tempur AS yang ditempatkan pada pangkalan militernya di Arab Saudi.

BACA JUGA: Trump Kasih Waktu Iran 10 Hari untuk Buat Kesepakatan

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan, armada besar tengah berlayar ke negara yang bernama historis Persia itu, sembari mengharapkan Iran setuju merundingkan kesepakatan yang adil dan mencakup penghapusan total senjata nuklir.

Sementara, pada 8 Februari, Abbas Araghchi menegaskan Iran harus tetap memiliki haknya memperkaya uranium, bahkan jika hal tersebut harus berujung pada perang. (*)