Palestina Merdeka Tak Disebut, Rusia Ogah Gabung BoP

NarayaPost – Rusia menghormati keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP), unuk membela Palestina.

“Kami menghormati keputusan kedaulatan Indonesia, dan memahami alasan di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto ini.”

“Kami memahami Indonesia ingin melindungi Palestina,” kata Sergei Tolchenov, Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, saat jumpa pers di kediamannya di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Ia menyebut Prabowo dan Menteri Luar Negeri Sugiono konsisten mendukung solusi dua negara, untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel.

“Indonesia masih menginginkan apa yang disebut solusi dua negara di Gaza, di Palestina, di Timur Tengah,” ucapnya.

Namun, Tolchenov menegaskan Rusia tidak berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian.

Moskow juga tidak memberikan suara untuk mendukung Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB yang menjadi dasar pembentukan Dewan tersebut.

Ia memaparkan, Rusia tidak bergabung, karena dalam Dewan Perdamaian tidak disebutkan secara eksplisit mengenai solusi dua negara, maupun pengakuan terhadap Negara Palestina.

“Di Dewan Gaza tidak ada yang menyebutkan tentang solusi dua negara, pembentukan negara Palestina, atau pengakuan negara Palestina,” ujarnya.

Tolchenov juga menyoroti tidak adanya perwakilan Palestina dalam struktur Dewan tersebut.

“Di Dewan Gaza tidak ada orang Palestina.”

“Israel, ada.”

BACA JUGA: 4 Alasan Mengapa Indonesia Harus Hengkang dari BoP

“Palestina, tidak ada.”

“Jadi, bagaimana kita bisa melakukannya?” Tuturnya.

Kendati demikian, Rusia tetap menghormati keputusan negara-negara yang memilih berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian.

“Kami menghormati keputusan negara-negara yang berada di BoP, dan kita akan lihat apa yang akan dilakukan di sana,” imbuhnya.

Di hadapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan delegasi lainnya pada pertemuan perdana Board of Peace, Prabowo menegaskan partisipasi Indonesia mencerminkan konsistensi sikap aktif Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia, serta mendorong terwujudnya solusi yang seadil-adilnya bagi rakyat Palestina.

Pilih Komunikasi Bilateral

Rusia menegaskan komitmennya untuk terus berperan dalam penyelesaian konflik Timur Tengah, khususnya antara Israel dan Palestina.

“Kami masih ingin memainkan peran di Timur Tengah.”

“Kami mendukung gagasan untuk menyelesaikan krisis dan isu Israel-Palestina.”

“Tentu saja, kami mendukung pembentukan negara itu (Palestina),” cetus Tolchenov.

Ia mengatakan, Rusia telah lama mengakui Negara Palestina, dan terus mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui berbagai jalur.

Ia menjelaskan, selain inisiatif multilateral yang melibatkan mekanisme seperti Dewan Perdamaian dan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), yang disebut bertujuan mendorong perdamaian serta menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Rusia juga menempuh pendekatan bilateral.

BACA JUGA: BoP Cermin Tata Kelola Global Makin Transaksional

“Rusia mencoba melakukannya secara bilateral.”

“Kami memiliki saluran diskusi langsung dengan para pemimpin Palestina,” ungkapnya.

Meski berbagai inisiatif internasional berjalan secara terpisah, Tolchenov menegaskan tujuan akhirnya tetap sama, yakni mewujudkan solusi dua negara, Israel dan Palestina, yang hidup berdampingan secara damai.

“BoP ada di sana, Rusia ada di sana.”

“Tetapi yang terpenting adalah tujuan akhir untuk memiliki dua negara di Timur Tengah, Israel dan Palestina,” tegasnya.

Jangan Terhambat Isu Iuran

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan, partisipasi Indonesia di Dewan Perdamaian semata-mata untuk membantu warga Gaza di Palestina, tanpa harus berkutat pada isu iuran keanggotaan badan tersebut.

“Jangan sampai dinamika administrasi menghambat mandat Board of Peace.”

“Jangan sampai menghambat fokus kita untuk melindungi warga sipil, dan melakukan berbagai upaya rekonstruksi dan membantu saudara kita di Gaza,” kata Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Hal tersebut disampaikan Yvonne,  merespons pertanyaan terkait iuran Dewan Perdamaian, khususnya mengenai keputusan Israel tidak membayar iuran keanggotaan organisasi bentukan Donald Trump itu.

Yvonne menambahkan, Menteri Luar Negeri Sugiono telah menegaskan Indonesia menjadi anggota Board of Peace tanpa harus membayar.

“Tidak ada persyaratannya untuk menjadi anggota Board of Peace dengan kita harus membayar kontribusi dana,” tegas Yvonne.

Saat ini, kata dia, fokus Indonesia adalah menjamin kontribusi nasional di Dewan Perdamaian benar-benar bisa berjalan sesuai mandat organisasi, serta dapat memenuhi tujuan bersama bagi pemulihan Jalur Gaza.

“Saat ini kontribusi dan fokus Indonesia juga ada pada pengiriman pasukan kita ke ISF,” imbuh Yvonne. (*)