Iran Ingin Hukum Amerika Agar Tak Agresif Lagi

NarayaPost – Iran mengaku belum melakukan negosiasi langsung dengan Amerika Serikat (AS).

Negeri Para Mullah itu menegaskan, kontak yang terjadi baru sebatas pesan yang disampaikan melalui pihak perantara.

“Pertama, kami sejauh ini belum melakukan negosiasi langsung dengan Amerika Serikat.”

“Yang telah dibahas adalah pesan-pesan yang kami terima melalui mediator, yang menunjukkan keinginan Amerika Serikat untuk bernegosiasi,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei, dalam pernyataan yang dikutip kantor berita Tasnim, Selasa (31/3/2026).

Baqaei juga mempertanyakan kredibilitas klaim AS terkait upaya diplomatik untuk mengakhiri perang melawan negaranya.

“Saya tidak tahu berapa banyak orang di Amerika Serikat yang menganggap serius klaim diplomasi Amerika.”

BACA JUGA: Donald Trump: Saya Pembawa Perdamaian

“Misi kami jelas, tidak seperti pihak lain, yang terus-menerus mengubah posisinya,” ucapnya.

Iran, lanjut Baqaei, mempertahankan sikap konsisten sejak awal, dan sepenuhnya menyadari kerangka pendekatan yang diambilnya, serta menyebut proposal yang diterima sebagai berlebihan dan tidak realistis.

Juru bicara tersebut juga mengatakan, pertemuan yang diselenggarakan oleh Pakistan diorganisir secara mandiri, dan negara kaya minyak itu tidak berpartisipasi di dalamnya.

“Baik jika negara-negara di kawasan ingin mengakhiri perang, tetapi mereka harus memahami dengan jelas siapa yang memulainya,” tegasnya.

Sementara, Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar pada Minggu mengatakan, Islamabad akan merasa terhormat menjadi tuan rumah pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran, sebagai bagian dari upaya mediasi yang lebih luas.

Negara Asia Selatan tersebut juga menjadi tuan rumah pertemuan empat menteri luar negeri, sebagai bagian dari upaya mediasi.

Sementara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong upaya diplomatik, dengan mediator termasuk Pakistan, Turkiye, dan Mesir terlibat dalam kontak tidak langsung antara Washington dan Teheran.

Meski terjadi eskalasi, ia mengatakan pembicaraan tidak langsung dengan Iran melalui utusan Pakistan mengalami kemajuan, dan menambahkan kesepakatan bisa dicapai cukup cepat.

Rencana Biaya Transit di Selat Hormuz

Parlemen Iran akan mengenalkan rezim navigasi baru di Selat Hormuz.

Teheran akan menjamin keselamatan pelayaran kapal sekaligus mengenakan biaya transit.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Alaeddin Boroujerdi pada Senin.

“Dengan persetujuan parlemen, rezim baru akan diberlakukan di selat tersebut,” kata Boroujerdi seperti dikutip penyiar IRIB.

Boroujerdi menambahkan, tidak ada kapal yang akan diizinkan melintasi Selat Hormuz tanpa izin Iran.

Teheran, sambungnya, juga akan menjamin keamanan kapal dan memberlakukan tarif transit.

Eskalasi konflik di sekitar Iran menyebabkan blokade de facto di Selat Hormuz, yang merupakan jalur penting bagi pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global.

Blokade itu juga berpengaruh terhadap tingkat ekspor dan produksi minyak di kawasan tersebut.

Akibatnya, harga bahan bakar meningkat di sebagian besar negara di dunia.

Menghukum Agresor

Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Iran Majid Ebn-e-Reza menegaskan, Teheran bertekad memastikan Amerika Serikat tidak mengulangi agresinya terhadap Republik Islam Iran.

Hal itu ia katakan kepada Menteri Pertahanan Turki Yasar Guler lewat percakapan telepon.

“Iran akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melanjutkan langkah menghukum sepenuhnya para agresor, membangun pencegahan yang efektif, serta memastikan perang dan agresi tidak akan pernah terulang kembali,” tegas Ebn-e-Reza, seperti dikutip media penyiaran negara Iran.

Ebn-e-Reza juga menyatakan ketidakpercayaan terhadap Amerika Serikat.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil.

Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah.

BACA JUGA: Rendahkan MBS, Trump: Dia Harus Bersikap Baik pada Saya

Amerika Serikat dan Israel pada awalnya menyatakan serangan preemptif tersebut diperlukan untuk menghadapi ancaman yang dianggap berasal dari program nuklir Iran.

Namun, tujuan agresi militer mereka kemudian bergeser ke keinginan untuk melihat adanya perubahan kekuasaan di Iran. (*)