Trump Makin Serius Mau Tinggalkan NATO

NarayaPost – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mempertimbangkan serius kemungkinan negaranya menarik diri dari Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO), setelah aliansi tersebut enggan mendukungnya melawan Iran.

“Oh, ya, saya ingin mengatakan (itu) sudah jauh kami pertimbangkan lagi,” kata Trump kepada media Inggris The Telegraph, ketika ditanya apakah dia akan mempertimbangkan kembali keanggotaan AS di NATO setelah konflik itu.

Trump menambahkan, pihaknya selalu menganggap NATO sebagai macan kertas, yakni organisasi yang tampak kuat, tetapi sebenarnya lemah, dan kepemimpinan Rusia menyadari hal itu.

Polandia Tolak Pindahkan Rudal Patriot

Polandia menolak menyerahkan sistem pertahanan rudal Patriot kepada AS.

Sebelumnya, surat kabar Rzeczpospolita melaporkan AS meminta Polandia memindahkan satu dari dua baterai Patriot-nya ke Timur Tengah, terkait perang AS-Israel melawan Iran.

“Baterai Patriot kami digunakan untuk melindungi wilayah udara Polandia dan sayap timur NATO.”

“Dalam hal ini tak ada perubahan, dan kami tak punya rencana memindahkannya ke mana pun!” kata Menteri Pertahanan Nasiona Polandia Władysław Kosiniak-Kamysz di X, Selasa (31/3/2026).

AS, lanjutnya, memahami posisi tersebut.

“Sekutu kami tahu dan memahami betapa pentingnya misi kami di sini.”

BACA JUGA: Tak Dibantu Lawan Iran, Amerika Pertimbangkan Tinggalkan NATO

“Keamanan Polandia adalah prioritas utama kami,” tegasnya.

Hal senada juga disuarakan Wakil Menteri Pertahanan Polandia Cezary Tomczyk.

“Sistem Patriot Polandia tetap berada di Polandia.”

“Sistem tersebut memiliki tugas di dalam negeri, yakni melindungi Polandia dan sayap timur NATO,” tulis Tomczyk di X.

Bukan Perang NATO

Kanselir Jerman Friedrich Merz mempertanyakan efektivitas operasi militer AS dan Israel di Iran.

“Saya tak yakin apa yang dilakukan Israel dan AS saat ini benar-benar akan berhasil,” ujarnya dalam sebuah konferensi di Frankfurt, Jumat (27/3/2026).

Ia mengaku ragu apakah ada strategi, dan apakah strategi itu dijalankan dengan baik.

“Dalam hal ini, situasinya bisa berlangsung lebih lama dan kemungkinan tidak akan membaik,” tambahnya.

Merz mengatakan, AS dan Israel kian terjerat dalam perang melawan Iran.

Ia mengingatkan, koalisi Amis itu tidak akan mampu melakukan perubahan pemerintahan di Iran, jika itu menjadi tujuan mereka.

BACA JUGA: Kecewa Tak Dibantu NATO Lawan Iran, Trump: Macan Kertas!

Merz juga mengatakan Presiden AS Donald Trump memahami perang di Iran bukanlah perang NATO, sehingga Jerman tidak bisa membantu.

“Namun, kami telah menawarkan untuk mengoordinasikan, misalnya, perlindungan militer di Selat Hormuz bersama pihak lain jika terjadi gencatan senjata,” ungkapnya.

Menurut Merz, keterlibatan Jerman memerlukan mandat internasional serta persetujuan dari parlemen (Bundestag) dan keputusan kabinet.

“Kami masih jauh dari itu, dan selama perang terus berlangsung, itu bukan pilihan bagi kami,” ucapnya.

Genjot Belanja Pertahanan

Negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO) terus meningkatkan pembelanjaan pertahanan pada 2025.

Total pembelanjaan diperkirakan melampaui 1,4 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp16.903), menurut laporan tahunan organisasi tersebut yang dirilis pada Kamis (26/3/2026).

Laporan itu menyebutkan, anggota NATO di Eropa dan Kanada secara signifikan meningkatkan pembelanjaan militer, dengan total pembelanjaan pertahanan gabungan mereka mencapai 574 miliar dolar AS pada 2025, naik 20 persen secara riil dibandingkan tahun sebelumnya.

Semua negara anggota NATO memenuhi atau melampaui target jangka panjang aliansi untuk mengalokasikan 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk pertahanan pada 2025, kata laporan tersebut.

Polandia, Lithuania, dan Latvia mencapai target baru NATO untuk mengalokasikan 3,5 persen dari PDB untuk pembelanjaan pertahanan inti.

Dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) di Den Haag, Belanda, pada Juni 2025, para pemimpin NATO sepakat menaikkan pengeluaran terkait pertahanan tahunan menjadi 5 persen dari PDB per 2035.

Berdasarkan rencana tersebut, sebesar 3,5 persen akan dialokasikan untuk kebutuhan pertahanan inti, sementara 1,5 persen sisanya akan dialokasikan untuk bidang keamanan yang lebih luas, seperti perlindungan infrastruktur krusial dan penguatan keamanan siber. (*)