NarayaPost – Anggota Parlemen Hizbullah Hassan Fadlallah menolak tegas rencana negosiasi antara Lebanon dan Israel.
Hassan menilai negosiasi itu melanggar konstitusi.
Mengutip The Times of Israel, Sabtu (11/4/2026), pernyataan ini disampaikan Hassan sehari setelah Presiden Lebanon mengatakan pembicaraan tersebut akan berlangsung pekan depan di Washington.
“Ini pelanggaran terang-terangan terhadap pakta (nasional), konstitusi, dan hukum Lebanon, serta memperparah perpecahan domestik di saat Lebanon sangat membutuhkan solidaritas dan persatuan internal untuk menghadapi agresi Israel,” ujar Fadlallah dalam sebuah pernyataan.
Mengutip Arab News, Pemerintah Israel menyatakan tidak akan membahas gencatan senjata dengan Hizbullah dalam pembicaraan resmi dengan Lebanon.
Pertemuan dijadwalkan berlangsung pekan depan di Washington.
BACA JUGA: Iran Curiga Israel Serang Lebanon Agar Netanyahu Tak Dibui
Pertemuan tersebut akan menjadi bagian dari upaya membuka jalur negosiasi antara kedua negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik.
Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat Yechiel Leiter mengatakan, pembicaraan akan dimulai pada Selasa di Departemen Luar Negeri AS, setelah koordinasi antara perwakilan Israel dan Lebanon.
Ia menyebut Israel telah menyetujui memulai negosiasi perdamaian formal dengan Pemerintah Lebanon.
Namun, pembahasan tidak akan mencakup gencatan senjata dengan kelompok Hizbullah.
“Israel menolak membahas gencatan senjata dengan organisasi teroris Hezbollah, yang terus menyerang Israel dan menjadi hambatan utama bagi perdamaian antara kedua negara,” ujar Leiter.
Sementara, Pemerintah Lebanon dan pemerintahan Presiden AS Donald Trump dilaporkan telah meminta Israel menghentikan sementara serangan terhadap Hizbullah sebelum negosiasi dimulai.
Permintaan tersebut disampaikan guna menciptakan ruang bagi dialog langsung antara kedua pihak.
Namun, hingga saat ini Gedung Putih belum memberikan tanggapan terkait laporan tersebut.
357 Orang Tewas dalam Sehari
Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat sebanyak 1.953 orang di negara ini tewas imbas serangan brutal Israel sejak 2 Maret.
Dari jumlah tersebut, 357 di antaranya tewas dalam serangan membabi buta Israel hanya pada Rabu (8/4/2026), sehari setelah pengumuman gencatan senjata AS dan Iran.
Para pejabat Lebanon juga mengatakan saat ini sebagian besar jenazah belum teridentifikasi.
Pemerintah Lebanon berusaha keras mencari jalan diplomatik untuk mengatasi konflik itu.
Kedua pihak kemudian sepakat mengadakan perundingan damai yang bakal dimulai pada 14 April di AS.
Negosiasi dilaporkan dimulai dengan pertemuan Duta Besar Israel untuk AS Yechiel Leiter dan Duta Besar Lebanon untuk AS Nada Hamadeh Moawad.
Duta Besar AS untuk Lebanon Michael Issa disebut akan menjadi mediator dalam pembicaraan itu.
Syarat Berat
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajukan syarat berat untuk negosiasi gencatan senjata dengan Lebanon.
Syarat yang diajukan adalah pelucutan senjata secara total milisi di Lebanon Hizbullah.
“Negosiasi akan fokus pada pelucutan senjata Hizbullah dan membangun hubungan damai antara Israel dan Lebanon,” ucap Netanyahu, Jumat (10/4/2026).
Merespons syarat tersebut, anggota parlemen dari Hizbullah Ali Fayyad menolak negosiasi langsung dengan Israel.
Milisi ini juga menegaskan, Pemerintah Lebanon harus menuntut gencatan senjata sebagai prasyarat, sebelum langkah lebih lanjut diambil.
Naim Qassem, pemimpin Hizbullah, mendesak Pemerintah Lebanon berhenti memberikan konsesi cuma-cuma kepada Israel, dan bersumpah perlawanan akan berlanjut hingga nafas terakhir.
BACA JUGA: Beda Versi Iran-AS Soal Lebanon Jadi Syarat Gencatan Senjata
Hizbullah juga menolak pembicaraan langsung antara Lebanon dan Israel, dan menyerukan tentara Israel menarik diri dari Lebanon.
Milisi Hizbullah di Lebanon merupakan kelompok yang didirikan oleh Garda Revolusi Iran pada tahun 1982, dan secara luas dianggap sebagai ujung tombak aliansi regional Iran.
Iran mengajukan 10 poin tuntutan ke AS, sebagai syarat gencatan senjata selama dua pekan.
Salah satu syarat tersebut adalah penghentian serangan Israel terhadap Lebanon. (*)