Mutasi Letjen Kunto Arief, Picu Polemik
NarayaPost– Mutasi Letjen Kunto Arief menimbulkan polemik publik. Keputusan yang dibatalkan dalam hitungan hari ini dinilai mencerminkan pengaruh politik terhadap tubuh TNI.
Keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang membatalkan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan Pangkogabwilhan I dalam waktu singkat, menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Mutasi yang diumumkan resmi melalui Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 pada 29 April 2025, lalu dibatalkan hanya dalam beberapa hari melalui Kep/554A/IV/2025 pada 30 April 2025, dianggap menimbulkan tanda tanya besar.
Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyebut keputusan ini mencerminkan adanya pengaruh politik yang tidak seharusnya masuk ke dalam ranah profesional TNI.
“TNI terlalu mudah digoyah oleh urusan politik. Ini tidak boleh terjadi,” ujar TB Hasanuddin (3/5/2025).
Spekulasi Politik dan Reaksi Publik
Publik mulai mengaitkan pembatalan mutasi Letjen Kunto dengan pernyataan Try Sutrisno—mantan Wapres RI ke-6 sekaligus ayah Letjen Kunto—yang menyoroti isu pemakzulan Gibran Rakabuming dan peran eks-ajudan Presiden Jokowi dalam peta politik nasional. Banyak yang menduga tekanan politik berperan dalam perubahan keputusan ini.
Netizen Pertanyakan Netralitas TNI
Reaksi publik terhadap pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo meledak di media sosial. Di platform X (sebelumnya Twitter), topik “Mutasi TNI”, “Kunto Arief”, dan “Try Sutrisno” sempat masuk dalam jajaran trending topic nasional pada 2–3 Mei 2025.
Netizen mempertanyakan apakah keputusan itu murni keputusan internal militer atau merupakan respons terhadap tekanan dari aktor politik tertentu. Sebagian besar komentar bernada skeptis terhadap netralitas TNI dalam tahun-tahun politik yang sensitif menjelang Pemilu 2029.
“TNI kok bisa berubah pikiran dalam sehari? Ini bukan warung kopi!” tulis akun @resistpol_2025.
“Kalau mutasi bisa dibatalkan karena politik, bagaimana nasib netralitas TNI ke depan?” tulis akun @defendsystemID.
Platform media sosial seperti Instagram dan TikTok juga ramai membahasnya. Beberapa video pendek dari analis politik sipil dan pensiunan TNI viral dengan narasi bahwa “militer sedang ditarik terlalu jauh ke dalam pusaran politik sipil.”
Sementara itu, pengamat militer dari LIPI, Dr. Bayu Wibowo, dalam wawancara yang diposting di kanal YouTube “Cakrawala Politik”, menyebut pembatalan mutasi sebagai “indikator awal dari deviasi struktur profesional militer di bawah tekanan elite nasional.”
Narasi netizen secara umum menuntut transparansi dan profesionalisme di institusi militer. Mereka khawatir bahwa jika keputusan strategis seperti rotasi perwira tinggi bisa berubah hanya karena tekanan opini atau faktor eksternal, maka kepercayaan publik terhadap TNI akan tergerus.
“Kita butuh TNI yang netral, bukan yang ikut arus kekuasaan,” tulis seorang pengguna dengan tagar #TNIUntukRakyat.
TNI Bantah Ada Intervensi Politik
Kepala Puspen TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, membantah spekulasi tersebut. Ia menyebut pembatalan mutasi murni karena pertimbangan kebutuhan organisasi dan operasional. Beberapa posisi penting dinilai belum bisa ditinggalkan karena faktor teknis.
Stabilitas Internal Dipertaruhkan
TB Hasanuddin mengingatkan bahwa keputusan yang tidak konsisten ini bisa mengganggu stabilitas internal dan merusak kepercayaan publik terhadap netralitas TNI.
“Mutasi seharusnya berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan tekanan politik atau permintaan pribadi,” tegasnya.
Mutasi Letjen Kunto Arief telah berubah dari sekadar rotasi jabatan menjadi cermin tarik-menarik antara militer dan politik. Di tengah kondisi pasca pengesahan UU TNI, netralitas TNI kini tengah diuji.
