Aksi Demo di Iran Tewaskan Ribuan Orang, Ini Kata Pakar UGM

NarayaPost – Eskalasi aksi demo yang melanda berbagai kota di Iran sepanjang Januari 2026 dilaporkan sebagai fase paling kritis dalam sejarah domestik negara tersebut sejak pecahnya Revolusi Islam 1979. Media pemerintah Iran menyebut sedikitnya 3.117 orang tewas, mencakup masyarakat sipil maupun aparat keamanan, selama rangkaian kerusuhan yang berlangsung hampir sebulan penuh.

Skala korban jiwa yang besar ini menandai akumulasi ketegangan multidimensi yang bersifat sistemik dan telah lama terpendam dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik Iran.

Depresi Ekonomi Jadi Akar Utama Aksi Demo Iran

Akar krisis ini berangkat dari depresi ekonomi yang ekstrem akibat sanksi internasional berkepanjangan, pembekuan aset oleh negara-negara Barat, serta memburuknya kondisi ekonomi global. Tekanan tersebut diperparah oleh kebijakan represif rezim dalam merespons demonstrasi, yang justru memicu eskalasi kekerasan dan memperluas kemarahan publik. Kombinasi krisis ekonomi dan pengetatan politik menjadikan Januari 2026 sebagai titik didih ketegangan domestik Iran.

BACA JUGA: Prospek Ekonomi RI Tahun 2026 Masih Banyak Dinamika

Menanggapi kekerasan aparat yang menyebabkan ribuan korban jiwa dalam waktu singkat, Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada, Ahmad Munjid, M.A., Ph.D., menilai bahwa situasi tersebut merupakan indikator kerapuhan legitimasi rezim. Menurutnya, penggunaan kekerasan berlebihan menandakan bahwa penguasa merasa terancam secara eksistensial.

“Rezim mana pun akan bertindak membabi buta ketika menghadapi ancaman eksistensial. Inilah yang terjadi sekarang. Mereka berusaha sekuat tenaga mempertahankan posisinya dengan cara menyalahkan pihak luar, yakni Amerika Serikat dan Israel,” jelas Munjid dilansir dari laman resmi UGM, Sabtu, (24/1/2026).

Narasi Tak Akan Selesaikan Persoalan Struktural dalam Negeri

Meski intervensi asing merupakan fakta geopolitik yang tidak bisa diabaikan, Munjid menegaskan bahwa narasi tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan struktural di dalam negeri.

“Rezim penguasa Iran tidak bisa terus-menerus lempar batu sembunyi tangan dengan menimpakan semua kesalahan kepada intervensi asing. Pendekatan itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah,” tegasnya. Ia menilai rezim Iran perlu segera merumuskan solusi nyata atas krisis ekonomi primer serta tuntutan demokratis yang semakin menguat di tengah masyarakat.

Meskipun intensitas ketegangan di lapangan dilaporkan mulai mereda—ditandai dengan berhentinya demonstrasi terbuka, penangkapan massal, dan operasi keamanan—akar persoalan belum tersentuh. Menurut Munjid, kesulitan ekonomi rakyat Iran masih sangat akut dan berpotensi memicu gelombang protes lanjutan. “Demonstrasi akan meletus kembali sewaktu-waktu. Rakyat Iran membutuhkan makan dan menjalani kehidupan secara normal,” ujarnya.

Aksi Demo Punya Kemiripan dengan Demonstrasi Januari-Revolusi 1979

Dalam konteks historis, Munjid melihat adanya kemiripan mendasar antara demonstrasi Januari 2026 dengan peristiwa Revolusi 1979. Keduanya sama-sama ditandai oleh ledakan kemarahan publik akibat kebangkrutan ekonomi, korupsi elite yang merajalela, serta watak otoriter rezim yang brutal dalam menghadapi protes. Namun, krisis ekonomi yang dihadapi Iran saat ini dinilai jauh lebih kompleks. Kapasitas ekonomi nasional disebut hanya beroperasi di kisaran 50 persen akibat sanksi jangka panjang, dampak pandemi, serta memburuknya kondisi global.

Situasi tersebut semakin memburuk pasca insiden serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap instalasi nuklir Iran dalam konflik 12 hari, yang memicu lonjakan harga kebutuhan pokok hingga melampaui 70 persen. Fasilitas publik seperti pasokan listrik dan air bersih turut terganggu. Di sektor moneter, nilai tukar rial Iran terdepresiasi tajam hingga menyentuh 1,4 juta rial per dolar AS pascakerusuhan.

BACA JUGA: Amerika Tinggalkan WHO, Tunggakan Belum Dibayar

“Krisis ekonomi luar biasa inilah yang menyulut protes keras para pedagang di Grand Bazaar. Mereka menutup toko karena aktivitas ekonomi lumpuh dan turun ke jalan. Alih-alih mendengar aspirasi, rezim justru merespons secara brutal dengan memutus listrik dan internet. Ribuan orang terbunuh, puluhan ribu ditangkap,” ungkap Munjid.

Meski demikian, terdapat perbedaan signifikan dibandingkan 1979, terutama dalam hal konsolidasi gerakan. Pada 1979, publik relatif terorganisasi dengan figur pemimpin oposisi yang mampu menyatukan berbagai kelompok, yakni Ayatullah Ruhollah Khomeini. Sebaliknya, demonstrasi saat ini cenderung sporadis dan tidak terkoordinasi, tanpa figur pemersatu yang diakui luas.

Ketegangan sosial juga diperparah oleh jurang aspirasi antara elite teokrasi lanjut usia dan generasi muda Iran yang semakin progresif. Menurut Munjid, kontrol ketat institusi agama justru melahirkan alienasi massal. “Semakin ketat rezim agama mengontrol, semakin banyak rakyat Iran yang justru menjauh dari agama,” pungkasnya.