Alarm dari Lebanon

NarayaPost – Satu personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) gugur akibat serangan Israel ke pos jaga Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Lebanon (UNIFIL), Minggu (29/3/2026).

“Seorang penjaga perdamaian tewas secara tragis tadi malam, ketika sebuah proyektil meledak di posisi UNIFIL dekat Adchit Al Qusayr.”

“Seorang lainnya mengalami luka kritis,” kata pihak UNIFIL lewat pernyataan tertulis, Senin (30/3/2026).

UNIFIL  menegaskan, tidak seorang pun seharusnya kehilangan nyawa dalam menjalankan tugas demi perdamaian.

UNIFIL menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga, teman, dan kolega penjaga perdamaian yang kehilangan nyawanya, saat dengan berani menjalankan tugasnya.

“Doa dan harapan kami juga bersama penjaga perdamaian yang terluka, yang saat ini dirawat di rumah sakit dengan luka serius.”

BACA JUGA: BoP Ingin Lucuti Hamas, Prabowo Masih Ingin Bertahan?

“Kami tidak mengetahui asal proyektil tersebut.”

“Kami telah melakukan penyelidikan untuk memastikannya,” imbuh UNIFIL.

UNIFIL menyerukan semua pihak menjunjung tinggi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional , serta memastikan keselamatan dan keamanan personel dan properti PBB setiap saat, termasuk dengan menahan diri dari tindakan yang dapat membahayakan penjaga perdamaian.

Serangan yang disengaja terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan Resolusi Dewan Keamanan 1701, dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

“Terlalu banyak nyawa telah hilang di kedua sisi Garis Biru dalam konflik ini.”

“Tidak ada solusi militer. Kekerasan harus diakhiri,” tegas UNIFIL.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk keras serangan yang menewaskan satu personel TNI yang tergabung dalam UNIFIL.

“Saya mengutuk keras insiden hari Minggu yang menewaskan seorang penjaga perdamaian Indonesia dari
@UNIFIL_ di tengah permusuhan antara Israel & Hizbullah.”

“Seorang penjaga perdamaian Indonesia lainnya mengalami luka serius dalam insiden yang sama.”

“Saya menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga, teman, dan kolega penjaga perdamaian yang meninggal, serta kepada Indonesia.”

“Saya berharap penjaga perdamaian yang terluka segera pulih sepenuhnya.”

“Ini hanyalah salah satu dari sejumlah insiden baru-baru ini yang telah membahayakan keselamatan dan keamanan para penjaga perdamaian,” tulisnya di X.

Empat Korban

Kementerian Pertahanan membenarkan satu personel TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon, gugur akibat serangan artileri Israel, Minggu.

“Terdapat korban dari prajurit TNI, yaitu satu orang meninggal dunia, satu dalam kondisi luka berat, dan dua luka ringan, yang saat ini telah mendapatkan penanganan medis,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Sekretariat Jenderal Kemhan Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, Senin.

Rico menjelaskan, peristiwa itu terjadi lantaran adanya eskalasi konflik yang meningkat di wilayah Lebanon, hingga akhirnya serangan artileri menyasar ke lokasi kontingen Indonesia yang berada di Kota Adshit al-Qusyar di Lebanon Selatan.

“Perlu disampaikan, insiden terjadi di tengah saling serang artileri, dan proses klarifikasi masih dilakukan oleh UNIFIL,” jelas Rico

Rico memastikan Mabes TNI akan menyampaikan informasi lebih lengkap dan terbaru terkait insiden tersebut.

“Untuk perkembangan operasional lebih lanjut akan disampaikan oleh TNI,” ucapnya.

Kecam Keras

Pemerintah Indonesia mengecam keras insiden tersebut dan menyerukan dilakukannya penyelidikan yang menyeluruh dan transparan.

Indonesia sangat berduka atas kehilangan ini.

“Kami memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada personel yang gugur atas dedikasi dan pengabdiannya bagi perdamaian dan keamanan internasional.”

“Doa dan simpati kami bersama keluarga yang ditinggalkan, serta mendoakan pemulihan sepenuhnya bagi personel yang terluka.”

“Indonesia bekerja sama dengan UNIFIL untuk memastikan repatriasi jenazah dilakukan segera, serta memberikan perawatan medis terbaik bagi yang terluka,” tutur pihak Kementerian Luar Negeri lewat siaran pers.

Keselamatan dan keamanan personel pemelihara perdamaian PBB, lanjut Kemlu, harus senantiasa dihormati sepenuhnya, sesuai hukum internasional.

Setiap tindakan yang membahayakan peacekepeer tidak dapat diterima dan mengganggu upaya bersama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas.

Indonesia menyerukan seluruh pihak menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon, menghentikan serangan yang membahayakan warga dan infrastruktur sipil, serta kembali pada dialog dan diplomasi, guna mencegah eskalasi lebih lanjut dan mewujudkan perdamaian.

Indonesia terus berkoordinasi erat dengan PBB dan otoritas terkait, serta akan terus memantau perkembangan situasi secara saksama.

UNIFIL ditempatkan di Lebanon selatan untuk mengawasi konflik di sepanjang garis demarkasi Lebanon dan Israel.

Wilayah tersebut kerap menjadi pusat bentrokan antara pasukan militer Israel dengan milisi Hizbullah.

UNIFIL memiliki sekitar 10.000 pasukan penjaga perdamaian yang berasal dari berbagai negara.

Sekitar 1.200 personel UNIFIL merupakan prajurit TNI.

UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), didirikan oleh PBB pada 19 Maret 1978, berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 425 dan 426., untuk memastikan gerak mundurnya Israel dari Lebanon.

Misi UNIFIL terjadi setelah invasi Israel ke Lebanon.

Tujuan pasukan ini mengembalikan kedamaian dan keamanan internasional, dan membantu Pemerintah Lebanon mengembalikan otoritas efektifnya di area tersebut.

Pasukan pertama UNIFIL diturunkan di area konflik pada 23 Maret 1978.

Indonesia baru bergabung pada 2006 dengan mengirim Kontingen Garuda (Konga), nama pasukan TNI yang tergabung dalam UNIFIL.

Operasi Penjaga Perdamaian PBB di Selatan Lebanon ini terdiri dari hampir 10.000 personel dari 49 negara, dengan Indonesia menggelar kontingen terbesar.

Indonesia pernah mengerahkan 1.232 prajurit, dan Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan pada Maret 2023, Indonesia mengerahkan 1.090 prajurit di Selatan Lebanon.

Indonesia masuk 10 negara paling berkontribusi untuk program di bawah Dewan Keamanan PBB.

Pengalaman 70 Tahun

Gugurnya personel TNI di Lebanon, menjadi alarm pengingat bagi Indonesia yang berkomitmen mengirimkan tentara ke Gaza, Palestina, di bawah payung Dewan Perdamaian (Board of Peace).

Nyawa anggota TNI dipertaruhkan, apalagi di wilayah konflik di mana Israel terlibat di dalamnya.

Israel kerap bertindak semaunya dan melanggar aturan internasional, dan itu sudah terjadi berulang kali.

Selama 70 tahun terakhir, Indonesia mengirim pasukan untuk ikut serta dalam misi PBB, menjaga perdamaian di sejumlah wilayah konflik di Afrika, Asia, dan Eropa.

Dalam kurun waktu itu, tentara Indonesia telah mendapat pujian, meski sebagian dari mereka pernah diculik dan ada pula yang meninggal.

Indonesia akan menjadi satu dari lima negara yang mengirim tentara untuk bergabung ke Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza.

Empat negara lainnya adalah Kosovo, Kazakhstan, Albania, dan Maroko.

ISF berbeda dari misi penjaga perdamaian PBB.

ISF juga tidak berada di bawah kendali Dewan Keamanan PBB, melainkan Board of Peace.

Walau begitu, Dewan Keamanan PBB mendukung Board of Peace pada sidang 17 November 2025.

Mereka juga memberi hak kepada anggota PBB, termasuk Indonesia, bergabung dengan ISF.

Di Gaza, pasukan ISF akan mengemban enam tugas, di antaranya membantu mengamankan wilayah perbatasan, melindungi warga sipil, melatih calon polisi Palestina, mengamankan koridor kemanusiaan yang menjadi jalur masuk bantuan untuk warga sipil, serta menjalankan tugas tambahan yang mungkin dianggap perlu oleh Board of Peace.

Satu tugas pasukan ISF lainnya adalah terlibat dalam demilitarisasi Gaza dengan cara, antara lain, menghancurkan infrastruktur militer dan melucuti persenjataan Hamas.

Tugas melucuti persenjataan dan infrastruktur Hamas ini berpotensi menghadirkan risiko terbesar bagi tentara Indonesia.

Pelucutan senjata dan penghancuran terowongan Hamas, bisa memicu perang kota yang melibatkan pasukan Indonesia, yang menempatkan Indonesia dalam posisi tak netral.

Selain risiko terlibat dalam pertempuran, terutama dengan Hamas, potensi ketidaknetralan TNI tidak sejalan dengan konstitusi dan kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Media Israel, KAN, awal Februari lalu mengabarkan tentara Indonesia bakal bertugas di wilayah selatan Gaza, tepatnya di sekitar Rafah dan Khan Younis.

Rafah sejak 7 Oktober 2023 menjadi sangat vital bagi warga Gaza.

Ini adalah jalur keluar warga Gaza menuju Mesir, melalui Semenanjung Sinai.

Dua jalur keluar lainnya, yaitu Erez dan Kerem Shalom, ditutup Israel sejak peristiwa 7 Oktober 2023.

Rafah juga merupakan satu-satunya pintu gerbang bagi bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Rafah adalah area dengan jaringan terowongan Hamas yang padat dan kompleks.

Pasukan Indonesia bisa dianggap hostile force, pasukan lawan atau musuh, oleh Hamas, ketika sedang membersihkan infrastruktur bawah tanah ini.

Realitas di lapangan, terowongan bawah tanah ini dianggap ancaman keamanan.

Pasukan Indonesia bisa mengalami transisi dari peace support menjadi counter insurgency atau counter terrorism.

Pasukan Indonesia secara tidak langsung berpotensi masuk jebakan, dan terlibat dalam konflik antara Hamas dan IDF.

Terowongan bawah tanah di Rafah bukan saja alat pertahanan bagi Hamas, tapi juga simbol perlawanan terhadap Israel.

Siapa yang Bayar?

Selama puluhan tahun, keterlibatan tentara Indonesia di misi penjaga perdamaian dibiayai Dewan Keamanan PBB.

“Kalau misi di Gaza dibuat sebagai UNPKO (United Nations Peacekeeping Operations), misi ini benar-benar diotorisasi oleh Dewan Keamanan PBB dan pasukannya menggunakan helm biru, biaya operasional akan ditanggung oleh PPB,” kata  Dewi Fortuna Anwar, pakar hubungan internasional di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Namun, lanjutnya, jika misi itu di luar PBB, maka biaya ditanggung oleh negara yang mengirim pasukan atau oleh otoritas wilayah yang menerima.

“Tapi Gaza kan tidak akan mampu membayari,” ujarnya.

Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, biaya operasional tentara Indonesia di Gaza akan ditanggung pemerintah dan pihak-pihak yang telah menyatakan dukungan pada Board of Peace.

“Di Board of Peace ada beberapa yang komitmen untuk kontribusi (biaya ISF), baik swasta maupun negara.”

“Itu akan digunakan untuk menopang semua operasional.”

“Tapi Indonesia juga sebagai pengirim pasukan ya pasti mengeluarkan biaya,” ucap Sugiono.

Anggaran Dewan Keamanan PBB untuk misi penjaga perdamaian pada periode 1 Juli 2024 hingga 30 Juni 2025 sebesar Rp94 triliun.

Penyumbang terbesar untuk anggaran ini adalah AS (26,95%), disusul Cina (18.69%) Jepang (8.03%), Jerman (6.11%), Inggris (5.36%), dan Prancis (5.29%).

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 9 misi penjaga perdamaian, termasuk gaji para tentara yang terlibat di dalamnya.

Merujuk dokumen PBB per 2017, seorang prajurit yang ikut misi penjaga perdamaian PBB mendapat setidaknya US$1.410 per bulan atau sekitar Rp23 juta.

BACA JUGA: Berisiko Lawan Hamas, MUI Minta Kirim TNI ke Gaza Ditinjau

Gaji prajurit ini ditransfer Dewan Keamanan PBB ke pemerintah asal sang tentara.

Pemerintah lah yang diminta menyalurkannya ke masing-masing tentara.

Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam operasi penjaga perdamaian yang digagas PBB.

Operasi pertama yang diikuti Indonesia adalah misi di Mesir pada 1957.

Sejak saat itu, Indonesia mengirim tentara ke berbagai negara yang masih atau baru saja dilanda perang, seperti ke Kongo, Vietnam, Bosnia, Macedonia, Georgia, Irak, Kuwait, Suriah, Liberia, Sierra Leone, Sudan, dan Lebanon.

Pada 2012, TNI membentuk satu lembaga khusus untuk mengurus seleksi dan pelatihan bagi tentara yang akan diberangkatkan dalam operasi di bawah Dewan Keamanan PBB itu, yaitu Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian.

Menurut data lembaga itu, sepanjang 1957 hingga 2020, Indonesia sudah mengirim 45.087 tentara ke misi penjaga perdamaian PBB.

Selama bertahun-tahun, Indonesia konsisten menjadi salah satu negara pengirim personel militer terbanyak ke misi PBB ini.

Merujuk riset Women’s International League for Peace and Freedom pada 2017, negara yang mengirim pasukan ke misi penjaga perdamaian PBB “mendapatkan banyak uang” dari program itu.

“Mereka tidak mau tidak mengirim pasukan,” kata Madeleine Rees, pimpinan lembaga pengadvokasi gerakan antiperang berbasis di Belanda itu.

Merujuk data Dewan Keamanan PBB, Rees menyebut sejumlah negara pengirim pasukan terbanyak ke misi penjaga perdamaian tergolong negara yang masuk kategori miskin, seperti Ethiopia, Rwanda, dan Nepal. (*)