Amerika Ingin Ubah Gaza Jadi Resor Futuristik

NarayaPost – Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bersama utusan khusus AS Steve Witkoff, mempresentasikan draf rencana rekonstruksi Gaza, berupa resor futuristik kepada para calon investor.

The Wall Street Journal pada Jumat (19/12/2025) melaporkan, cetak biru resor futuristik yang diberi nama Project Sunrise itu disusun oleh Kushner dan Witkoff.

Cetak biru ini berpotensi membuat Washington menanggung sekitar 20 persen dari sebagian biaya rekonstruksi Gaza selama periode 10 tahun.

Project Sunrise menggambarkan Gaza sebagai sebuah kota metropolis berteknologi tinggi dengan resor mewah di tepi pantai, jalur kereta cepat, serta jaringan pintar yang dioptimalkan dengan kecerdasan buatan (AI).

Namun, draf rencana rekonstruksi tersebut tidak menyebutkan di mana 2 juta warga Palestina akan tinggal selama proyek berlangsung,

Kushner dan Witkoff disebut telah mempresentasikan draf proyek tersebut kepada para investor potensial dan pemerintah asing, termasuk Turki dan Mesir.

BACA JUGA: Donald Trump Bilang ISF Sudah Beroperasi di Gaza

Pada November, ekonom dari Unit Bantuan bagi Rakyat Palestina di Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) Rami Alazzeh mengatakan, proses pembersihan wilayah Jalur Gaza dari amunisi yang belum meledak dapat memakan waktu hingga 10 tahun.

Jika pembersihan puing-puing dilakukan pada kecepatan yang sama, dibutuhkan sekitar 22 tahun untuk sepenuhnya menyingkirkan puing-puing di Jalur Gaza, ujar koordinator program UNCTAD yang mendukung rakyat Palestina Mutasim Elagraa.

Pada Oktober, Perwakilan Khusus Program Pembangunan PBB (UNDP) untuk Program Bantuan bagi Rakyat Palestina Jaco Cilliers mengatakan, berdasarkan perkiraan UNDP, sedikitnya 50 juta ton puing harus dipindahkan dari Gaza.

Dia juga mengatakan, rekonstruksi Jalur Gaza akan memerlukan dana sekitar 70 miliar dolar AS (sekitar Rp1.168 triliun).

Menuju Fase Kedua

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, Washington ingin peningkatan aliran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, termasuk ke wilayah-wilayah yang masih berada di bawah kendali Hamas.

“Kami ingin terus melihat aliran bantuan meningkat ke bagian-bagian Gaza yang masih berada di bawah kendali Hamas,” kata Rubio di Departemen Luar Negeri AS, Jumat.

Ia menyatakan, gencatan senjata saat ini masih berlaku, dan permusuhan berskala besar telah mereda dibandingkan fase-fase awal perang, meski berbagai tantangan besar tetap ada.

Menurut Rubio, fokus saat ini adalah menyelesaikan sepenuhnya pelaksanaan fase pertama gencatan senjata, sebagai langkah menuju fase kedua dan ketiga.

Ia menilai situasi relatif damai untuk sebagian besar waktu, meskipun terdapat dugaan pelanggaran.

Rubio menambahkan, menjaga kepatuhan terhadap kesepakatan membutuhkan pemantauan dan tindak lanjut yang dilakukan setiap hari secara berkelanjutan.

BACA JUGA: Pasukan Stabilisasi Internasional Mendarat di Gaza Bulan Depan

“Itulah sebabnya kami bergerak cepat, dengan prioritas mencapai tahap di mana pasukan stabilisasi sudah terbentuk, berada di bawah pengawasan dewan perdamaian, dan pada akhirnya dikelola oleh entitas teknokratis Palestina yang mampu meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan pemerintahan,” tuturnya.

Rubio juga ditanya mengenai rencana pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional, termasuk kemungkinan peran Pakistan.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pakistan atas tawarannya untuk terlibat.”

“Namun, kami masih perlu memberikan sejumlah penjelasan tambahan sebelum meminta komitmen penuh dari pihak mana pun,” terang Rubio.

AS, katanya, ingin terlebih dahulu mengumumkan pembentukan dewan perdamaian serta badan teknokratis Palestina, yang akan menangani tata kelola harian di Gaza.

“Setelah itu terbentuk, barulah kami dapat memantapkan pasukan stabilisasi, termasuk mekanisme pendanaannya, aturan keterlibatan, serta perannya dalam proses demiliterisasi dan aspek lainnya,” beber Rubio.

Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 10 Oktober 2025.

Fase pertama mencakup penghentian pertempuran, penarikan sebagian pasukan Israel, pertukaran sandera dan tahanan, serta masuknya bantuan kemanusiaan secara penuh ke wilayah Palestina tersebut.

Fase kedua, sebagaimana tercantum dalam rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump, mencakup pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional, pelucutan senjata Hamas, penarikan penuh pasukan Israel, serta pembentukan komite teknokratis Palestina untuk memerintah Gaza secara sementara.

Terkait transisi ke fase kedua, Rubio mengatakan penyelesaian fase pertama menjadi prasyarat utama.

Ia menegaskan, Pemerintah AS bekerja setiap hari untuk mencapai tahapan tersebut.

Warga Palestina menuduh Israel berulang kali melanggar gencatan senjata yang menghentikan perang selama dua tahun.

Konflik tersebut dilaporkan telah menewaskan lebih dari 70.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 170.000 orang sejak Oktober 2023.

Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan sedikitnya 395 warga Palestina tewas dan 1.088 lainnya terluka, akibat serangan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan. (*)