NarayaPost – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio mengaku pemerintah tidak berencana menginvasi Greenland, melainkan ingin membeli pulau itu dari Denmark.
Hal itu dikatakan Rubio kepada anggota parlemen AS selama pengarahan tertutup, seperti dilaporkan The Wall Street Journal.
Rubio mengungkapkan, retorika keras Gedung Putih bertujuan untuk membujuk Denmark agar menjual Greenland kepada AS.
Setelah intervensi militer AS di Venezuela, Katie Miller, istri Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller, mengunggah gambar di X dengan peta Greenland yang diwarnai bendera AS, dengan keterangan SEGERA.
Dalam menanggapi langkah provokatif tersebut, Duta Besar Denmark untuk AS Jesper Moller Sorensen mengatakan, Kopenhagen mengharapkan penghormatan terhadap integritas teritorial kerajaan.
Nielsen menyebut gambar itu sebagai langkah yang tidak hormat.
BACA JUGA: Donald Trump Kembali Tegaskan Amerika Sangat Butuh Greenland
Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mengatakan Greenland harus menjadi bagian dari AS, dengan alasan keamanan nasional dan kehadiran NATO di Arktik.
Ia juga menyebut Kanada sebagai negara bagian ke-51 AS.
Greenland merupakan koloni Denmark hingga tahun 1953.
Pulau ini tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark setelah memperoleh otonomi pada 2009, dengan kemampuan mengatur diri sendiri dan menentukan kebijakan dalam negerinya sendiri.
Desak Penghormatan Kedaulatan
Denmark bersama enam negara anggota NATO mengeluarkan pernyataan bersama tentang Greenland, mendesak penghormatan terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan keutuhan perbatasan.
“Greenland milik rakyatnya.”
“Hanya Denmark dan Greenland yang berhak memutuskan soal urusan Denmark dan Greenland,” kata para pemimpin Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris dalam pernyataan bersama.
Pernyataan itu menegaskan keamanan Arktik tetap menjadi prioritas utama bagi Eropa, dan banyak sekutu telah meningkatkan kehadiran, aktivitas, serta investasi mereka untuk menjaga stabilitas kawasan.
“Keamanan di Arktik harus dicapai secara kolektif bersama sekutu NATO, termasuk AS, dengan menjunjung tinggi prinsip Piagam PBB tentang kedaulatan, integritas teritorial, dan keutuhan perbatasan,” imbuh para pemimpin tujuh negara anggota NATO itu.
Mereka juga menyatakan AS merupakan mitra penting dalam upaya ini, sebagai sekutu NATO, dan berdasarkan perjanjian pertahanan antara Kerajaan Denmark dan AS tahun 1951.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa kali menyatakan keinginannya mengambil alih Greenland, wilayah semi‑otonom di bawah Kerajaan Denmark.
Pernyataan Trump itu memicu kekhawatiran di Eropa, terutama setelah AS melakukan operasi militer di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mendesak Washington menghentikan ancaman terhadap sekutu historisnya, menolak gagasan pengambilalihan paksa Greenland.
Beberapa negara Eropa, serta Uni Eropa, menyatakan dukungan kuat mereka bagi Denmark dan Greenland, seraya menolak gagasan masa depan pulau itu dapat ditentukan oleh kekuatan luar negeri.
Pemimpin Eropa itu menekankan, setiap keputusan tentang masa depan Greenland harus dibuat oleh Denmark dan rakyat Greenland sendiri, sesuai hukum internasional.
Opsi Penggunaan Militer
Pemerintahan AS membahas berbagai opsi untuk mengakuisisi Greenland, termasuk kemungkinan penggunaan militer AS.
“Presiden Trump telah menyatakan dengan jelas, akuisisi Greenland merupakan prioritas keamanan nasional AS, dan hal ini penting untuk mencegah para pesaing kami di kawasan Arktik,” kata juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt, Selasa (6/1/2026).
Leavitt menambahkan, Trump bersama timnya sedang mendiskusikan berbagai opsi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang disebutnya penting tersebut.
“Tentu saja, penggunaan militer AS selalu menjadi salah satu opsi yang berada dalam kewenangan Panglima Tertinggi,” ucap Leavitt.
Kepala Dana Investasi Langsung Rusia (RDIF) Kirill Dmitriev mengatakan, AS tampaknya telah membidik Greenland secara serius dan menyiratkan Kanada bisa menjadi target berikutnya.
“Greenland tampaknya telah diputuskan — Uni Eropa akan terus melakukan apa yang paling dikuasai para vasal: ‘memantau situasi’ dan menunjukkan standar ganda.”
BACA JUGA: Donald Trump Puji Prabowo Subianto: Sosok Luar Biasa dari Indonesia
“Kanada berikutnya?” Tulis Dmitriev yang juga utusan khusus presiden Rusia untuk kerja sama ekonomi dengan negara asing, di X, Selasa.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dmitriev, menanggapi pernyataan terbaru Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller terkait Greenland.
Miller menyatakan Denmark tidak memiliki hak mengeklaim kendali atas Greenland, wilayah otonom dari kerajaan tersebut.
“Pertanyaan sebenarnya adalah dengan hak apa Denmark menguasai Greenland?”
“Apa dasar klaim teritorial mereka?”
“Apa dasar mereka menjadikan Greenland sebagai koloni Denmark?” Tanya Miller dalam wawancara dengan CNN, Selasa.
Ia menegaskan, Amerika Serikat seharusnya memiliki Greenland demi mengamankan kawasan Arktik dan untuk melindungi serta membela NATO dan kepentingan NATO.
“Sudah jelas, Greenland seharusnya menjadi bagian dari AS,” tambahnya.
Miller tidak menutup kemungkinan adanya operasi militer di Greenland, dengan alasan tidak ada pihak yang akan melawan AS secara militer terkait masa depan Greenland. (*)