Ancaman Banjir di Depan Mata, Pemprov DKI Siagakan Pompa

NarayaPost, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan sejumlah pompa untuk mengantisipasi potensi banjir, seiring mulai masuknya musim hujan di ibu kota.

“Banjir di Jakarta ini, seperti yang sering saya sampaikan, ada tiga jenis.”

“Pertama, banjir lokal, karena aliran sungai tersumbat sampah dan sebagainya,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, usai membuka Jakarta Economic Forum (JEF) 2025 di Plaza Tenggara, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (25/10/2025).

Jenis lainnya adalah banjir rob dan banjir kiriman dari daerah lain.

Tiga bulan terakhir, lanjut Pramono, Pemprov DKI Jakarta terus mengeruk sampah di sejumlah titik, untuk meminimalkan risiko banjir saat musim hujan.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta memiliki sekitar 600 pompa stasioner yang ditempatkan di wilayah rawan banjir.

BACA JUGA: Air Hujan Jakarta Mengandung Mikroplastik, Kampanye Penggunaan Plastik Sekali Pakai Bakal Diperkuat

Juga, katanya, disiapkan sejumlah pompa bergerak yang dapat digunakan sesuai kebutuhan untuk menghadapi banjir lokal maupun banjir kiriman.

“Jadi, kalau ada banjir lokal, banjir kiriman, atau banjir rob akibat air pasang yang bersamaan dengan hujan, semua perlu penanganan ekstra hati-hati.”

“Mudah-mudahan kalau pun terjadi banjir, bisa diselesaikan dalam waktu tiga sampai enam jam,” harapnya.

Empat Faktor Utama 

Yus Budiono, Peneliti Ahli Madya dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan, ada empat faktor utama penyebab banjir di Jabodetabek.

Yakni., penurunan muka tanah (land subsidence), perubahan tata guna lahan (land use change), kenaikan muka air laut, serta fenomena cuaca ekstrem.

“Dari hasil riset kami, penyebab utama meningkatnya risiko banjir di Jabodetabek adalah penurunan muka tanah, yang berkontribusi hingga 145% terhadap peningkatan risiko banjir,” ungkap Yus beberapa waktu lalu.

Perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali, lanjutnya, juga meningkatkan risiko banjir hingga 12%, sedangkan kenaikan muka air laut hanya berdampak sekitar 3%.

Menurut Yus, tren banjir di Jabodetabek beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan intensitas peristiwa ekstrem.

“Perubahan iklim global menyebabkan lebih banyak hujan ekstrem, seperti yang terjadi pada 1 Januari 2020 dan akhir Januari 2025, ketika curah hujan mencapai lebih dari 300 mm, jauh di atas normal,” jelasnya.

Yus menjelaskan, banjir di Jabodetabek bisa dikategorikan ke dalam tiga jenis utama, yakni banjir akibat hujan lokal (torrential rain flood), banjir akibat luapan sungai (fluvial flood), serta banjir akibat pasang laut (coastal flood).

“Banjir yang terjadi beberapa waktu lalu lebih dominan sebagai fluvial flood, di mana hujan terjadi lebih intens di bagian hulu dan menyebabkan luapan air di sungai-sungai besar,” terangnya.

Masyarakat Harus Berkontribusi

BRIN melakukan berbagai riset dan inovasi, termasuk pengembangan sistem informasi danau, model peringatan dini berbasis data dan kecerdasan buatan (AI), serta pemetaan daerah rawan banjir dengan pendekatan polder system.

“Saat ini kami sedang mengembangkan sistem informasi danau, yang meskipun masih fokus pada danau prioritas, nantinya bisa diterapkan untuk memetakan setu-setu kecil di Jakarta yang berperan sebagai tempat penampungan air sementara,” ungkap Yus.

Sistem peringatan dini juga menjadi aspek penting dalam mitigasi banjir.

BRIN bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bristol University di Inggris, untuk mengembangkan sistem prediksi berbasis AI dan data real-time.

Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi prediksi banjir dan memberikan peringatan lebih cepat kepada masyarakat.

Dalam jangka panjang, Yus menekankan pentingnya penerapan sistem polder, seperti yang telah diterapkan di Belanda.

BACA JUGA: Pramono Anung Izinkan Lelang Proyek Dilakukan Sejak November Agar Anggaran Tak Menumpuk

“Saat ini Jakarta sudah merancang 66 sistem polder dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) 2030, yang diharapkan dapat mengelola banjir dengan lebih baik,” bebernya.

Ia juga menyoroti perlunya penghentian eksploitasi air tanah, yang menjadi penyebab utama penurunan muka tanah dan memperparah risiko banjir.

Yus pun mengajak masyarakat berkontribusi dalam upaya mitigasi banjir, dengan melakukan tindakan sederhana, seperti menanam pohon di sekitar rumah.

“Setiap pohon yang ditanam bisa membantu mengurangi limpasan air hujan dan memperlambat aliran air menuju drainase.”

“Jika setiap rumah menanam satu pohon saja, dampaknya bisa signifikan dalam mengurangi risiko banjir,” tegasnya.

Yus berharap adanya dukungan yang lebih kuat terhadap riset dan inovasi dalam mitigasi banjir.

“Kita sudah memiliki banyak solusi berbasis sains, tetapi implementasinya masih terkendala berbagai faktor, termasuk pendanaan.”

“Jika riset dan teknologi bisa diterapkan dengan baik, maka masalah banjir di Jabodetabek bisa dikurangi secara signifikan,” cetusnya.

Room for Water

Kepala Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN Luki Subehi menyampaikan, banjir bukan semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya air dan perubahan tata guna lahan di wilayah perkotaan.

Ia menekankan, pengurangan luas hutan dan daerah resapan air di wilayah hulu, khususnya di sepanjang Sungai Bekasi dan Ciliwung, menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya aliran air permukaan yang berujung pada banjir.

“Banjir di Bekasi, misalnya, terjadi hampir setiap tahun, karena daerah hulunya kurang mampu meresapkan air, sementara daerah datarannya telah dipenuhi permukiman,” terangnya.

Sistem drainase di Jabodetabek yang sudah tidak memadai, turut memperparah kondisi banjir.

Luki menyoroti banyak sistem drainase yang masih menggunakan perhitungan lama, tanpa memperhitungkan peningkatan hujan ekstrem akibat perubahan iklim dan perkembangan tata guna lahan.

“Pembangunan kawasan permukiman baru sering kali tidak diiringi dengan sistem drainase yang memadai, sehingga limpasan air hujan tidak dapat tertampung dengan baik,” ulasnya.

BACA JUGA: Tarif Tiket Pesawat pada Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Turun Hingga 14 Persen

Menurutnya, salah satu langkah mitigasi yang perlu segera dilakukan adalah pengerukan sungai dan saluran air sebelum musim hujan tiba, untuk meningkatkan kapasitas aliran air.

“Di beberapa negara seperti Belanda, konsep ‘Room for Water’ diterapkan dengan menyediakan kolam-kolam penampungan air di sekitar sungai.”

“Namun, di beberapa wilayah Jabodetabek, yang ada justru ‘Room for People’, di mana banyak pemukiman dibangun di sekitar sungai,” paparnya.

Luki menjelaskan pentingnya koordinasi antar-wilayah dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), terutama untuk sungai yang melewati lebih dari satu kabupaten atau kota.

“Menurut PP 37 Tahun 2012, pengelolaan DAS harus dikoordinasikan oleh gubernur, agar kebijakan di hulu dan hilir selaras, termasuk dalam penerapan aturan konservasi tanah dan air,” jelasnya. (*)